Wagub DKI Pastikan Identitas Pelapor di JAKI Dirahasiakan, Pembocor Bakal Kena Sanksi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan siapa pun yang membocorkan identitas pelapor melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) akan diberi sanksi. Penegasan itu menyusul viral cerita warga yang di-bully karena identitasnya diungkap setelah melaporkan pelanggaran aturan PPKM Darurat.
"Siapa pun yang membocorkan akan diberi sanksi, sejauh ini semua dirahasiakan," kata Riza kepada wartawan, Minggu (11/7).
Riza mengklaim selama ini identitas orang yang melaporkan pelanggaran PPKM Darurat di masyarakat selalu dirahasiakan. Bocornya identitas pelapor itu akan segera dievaluasi pihak Pemprov DKI.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa pelaku aksi bullying tersebut? Kepolisian Resor Bulukumba telah mengamankan dua pelaku.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Siapa yang dihujat oleh warganet? Meskipun jarang membaca komentar dari warganet, Sarwendah mengakui bahwa saat itu ia tidak sengaja menemukan hujatan terhadap dirinya dan Onyo, yang langsung membuatnya mengambil langkah dengan melayangkan somasi.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang dilaporkan karena diduga menghina Presiden? Butet dilaporkan karena diduga hina Presiden Joko Widodo.
"Melalui aplikasi JAKI yang kami miliki, laporkan apabila perusahaannya atau di mana pun kita temukan yang melanggar ketentuan PPKM Darurat, laporkan. Kami akan tindak, kami akan awasi, kami cek, akan kami beri sanksi, seperti yang sudah kita lakukan selama ini dan tentu namanya kami rahasiakan. Kalau ada yg melaporkan (lalu bocor) akan kami cek, akan kami evaluasi," ujarnya.
Terkait viralnya keluhan salah satu satu warga melalui akun media sosial @Niken_purnama soal data dirinya yang bocor saat melaporkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) melalui JAKI, Riza mengatakan bahwa persoalan itu sudah ditindaklanjuti bersama pihak Jakarta Smart City.
"Masalah pelaporan JAKI saya sudah meninjau khusus Jakarta Smart City, semua pelaporan dirahasiakan. Jadi kami minta selama ini ada sektor esensial sektor kritikal dan sektor yang tidak diperkenankan masyarakat, karyawan, siapa pun silakan melaporkan," ucapnya.
Sebelumnya, sebuah unggahan yang dibuat akun @Niken_purnama viral. Dia menyebut sebelumnya melaporkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat dia tinggal ke pengurus RT, namun karena tidak dihiraukan, dia melaporkannya melalui aplikasi JAKI.
Namun, alih-alih menyelesaikan masalah. Dia malah mendapatkan persoalan baru, yakni di-bully warga yang dilaporkannya. Identitasnya sebagai pelapor diduga bocor.
"Ada jaminan saya aman enggak ya ini? Beneran takut dipersekusi saya. Di-bully tetangga setiap lewat di depan rumah, mana saya lagi isoman," tulis dalam unggahan di media sosialnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies lalu membeberkan keberhasilan dirinya memimpin Jakarta dengan membuat aplikasi Jakarta Kini atau JAKI.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca Selengkapnyabanyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca SelengkapnyaPDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaPSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca SelengkapnyaKPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.
Baca SelengkapnyaJSC meminta maaf terhadap dugaan aksi peretasan aplikasi JAKI
Baca SelengkapnyaMenjelaskan keputusan diambil setelah pihaknya memutuskan menghentikan kasus pencatutan yang sempat dilaporkan
Baca SelengkapnyaDPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca SelengkapnyaPolemik pencatutan dukungan KTP terhadap calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 terus berlanjut.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.
Baca Selengkapnya