Wagub DKI Pastikan Sosialita Helena Lim bisa Divaksinasi Covid-19 Tahap 2

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sosialita Helena Lim tetap bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Meski, vaksinasi tahap pertama yang diterima perempuan dijuluki 'Crazy Rich Jakarta Utara' itu masih berpolemik.

"Itu nanti kita diskusikan, memang itu dinas kesehatan yang lebih tahu. Karena orang itu kalau sudah divaksin yang pertama, dia harus mendapatkan vaksin yang kedua," kata Ahmad Riza, saat ditemui wartawan, Jumat (26/2).

Walaupun Helena bisa mendapatkan Vaksin pada tahap pertama dengan melanggar aturan. Ahmad menilai jika pihaknya harus membedakan masalah kesehatan dan masalah pelanggaran yang saat ini kasusnya sedang diproses di Polda Metro Jaya.

"Harus dibedakan masalah kesehatan dan masalah pelanggaran. Jadi kita juga harus mengutamakan masalah kesehatannya. Jadi menurut hemat kami, hemat saya, setidaknya saya kira, seharusnya diberikan vaksin yang kedua, karena alasan kesehatan," jelasnya.

"Terkait masalahnya (Helena Lim) adanya pelanggaran, itu lain lagi, gitu lho. Tapi nanti ini kami tanyakan juga bagaimana bijaknya dan para pihak aparat bagaimana menyikapinya, kesehatan bagaimana. Jangan sampai nanti yang bersangkutan malah terganggu kesehatannya. Nanti kita selesaikan secara bijak," tambahnya.

Atas hal itu, Ahmad memastikan jika Pemprov DKI akan membedakan langkah kedepanya antara sisi hukum dan kesehatan. "Pemerintah harus bijaksana menyikapi berbagai masalah, dari segi hukum bagaimana, dari segi kesehatan bagaimana," tuturnya.

Adanya Kesalahan Data

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, ada dugaan potensi penyalahgunaan data yang diberikan untuk vaksinasi oleh selebgram Helena Lim. Crazy rich Jakarta Utara itu turut menjadi penerima vaksin kepada tenaga kesehatan.

Riza menjelaskan, Helena Lim terdaftar sebagai penerima vaksinasi bersama keluarga. Helena menerima vaksinasi bersama pemilik, istri pemilik, dan anak pemilik dari Apotek Bumi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia mendapat keterangan dari Apotek Bumi untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi.

Padahal, seharusnya Helena Lim bukan termasuk pihak yang mendapatkan vaksin tahap pertama. Sesuai ketentuan, pegawai pelayanan apotek termasuk mendapatkan prioritas vaksin. Namun, dalam kasus Helena Lim diduga ada penyalahgunaan data.

"Di sisi lain, telah diketahui setidaknya ada potensi penyalahgunaan dari pemilik atau pimpinan apotek terkait data-data yang diberikan," ujar Riza di Jakarta, Sabtu (13/2).

Riza mengatakan, hal itu berdasarkan hasil temuan inspektorat Pemprov DKI. Petugas di Puskesmas telah melaksanakan SOP dengan baik.

Lebih lanjut Riza mengatakan, empat orang yang mendapat vaksinasi itu diklaim adalah pegawai apotek. Namun, ternyata diketahui adalah pemilik dan keluarga.Kasus itu pun kini telah diproses di Kepolisian. Hanya tinggal menunggu hasil penyelidikan di Kepolisian.

"Masalah ini sudah ditangani oleh kepolisian jadi masyarakat bersabar menunggu hasil dari kepolisian," kata Riza.