Wagub DKI: Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan PPKM Level 4 Dilanjutkan atau Diturunkan
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, pihaknya menyerahkan keputusan perpanjangan atau pun penurunan level PPKM kepada pemerintah pusat. Perpanjangan PPKM level 4 di DKI Jakarta sampai 9 Agustus 2021.
"Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/8).
Menurutnya, nantinya pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat untuk DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penentuan pengendalian Covid-19.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
"Pemerintah pusat memiliki data fakta dan hitungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu," ucap politikus Gerindra itu.
Karena hal itu, Riza menyatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan dari pemerintah pusat. Pemprov DKI terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.
"Kami rapat dengan pemerintah pusat, dengan Pak Menko semuanya. Semua kemungkinan dibahas, kita tunggu saja, beberapa hari ini akan diputuskan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan terus mengejar pemberian vaksinasi Covid-19 di Jakarta. Kata dia, saat ini Pemprov DKI telah memberikan vaksinasi Covid-19 sebanyak 7,9 juta untuk dosis pertama.
"Kita kejar dulu fase pertama. Karena kuncinya untuk mendapatkan fase kedua itu fase pertama harus menjangkau seluruh. Karena itulah kami sudah menjangkau 7,9 juta orang," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/8).
Karena hal itu, dia meminta kepada warga ber KTP DKI ataupun pekerja di Jakarta dapat segera melaksanakan vaksinasi. Minimal telah melakukan vaksinasi dosis pertama.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, dalam Ratas tersebut, dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaDKJ juga diminta pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca Selengkapnya