Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI: Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan PPKM Level 4 Dilanjutkan atau Diturunkan

Wagub DKI: Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan PPKM Level 4 Dilanjutkan atau Diturunkan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, pihaknya menyerahkan keputusan perpanjangan atau pun penurunan level PPKM kepada pemerintah pusat. Perpanjangan PPKM level 4 di DKI Jakarta sampai 9 Agustus 2021.

"Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/8).

Menurutnya, nantinya pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat untuk DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penentuan pengendalian Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

"Pemerintah pusat memiliki data fakta dan hitungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu," ucap politikus Gerindra itu.

Karena hal itu, Riza menyatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan dari pemerintah pusat. Pemprov DKI terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

"Kami rapat dengan pemerintah pusat, dengan Pak Menko semuanya. Semua kemungkinan dibahas, kita tunggu saja, beberapa hari ini akan diputuskan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan terus mengejar pemberian vaksinasi Covid-19 di Jakarta. Kata dia, saat ini Pemprov DKI telah memberikan vaksinasi Covid-19 sebanyak 7,9 juta untuk dosis pertama.

"Kita kejar dulu fase pertama. Karena kuncinya untuk mendapatkan fase kedua itu fase pertama harus menjangkau seluruh. Karena itulah kami sudah menjangkau 7,9 juta orang," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/8).

Karena hal itu, dia meminta kepada warga ber KTP DKI ataupun pekerja di Jakarta dapat segera melaksanakan vaksinasi. Minimal telah melakukan vaksinasi dosis pertama.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi: PNS DKI akan WFH, Kendaraan CC Besar di Jakarta Wajib Pertamax Turbo
Kurangi Polusi: PNS DKI akan WFH, Kendaraan CC Besar di Jakarta Wajib Pertamax Turbo

Heru mengatakan, dalam Ratas tersebut, dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
Jakarta Diminta Bentuk Dana Pribadi Usai Tak Lagi jadi Ibu Kota, Ini Tujuannya
Jakarta Diminta Bentuk Dana Pribadi Usai Tak Lagi jadi Ibu Kota, Ini Tujuannya

DKJ juga diminta pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Pertimbangkan WFH bagi Pekerja di Jakarta
Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Pertimbangkan WFH bagi Pekerja di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya