Wagub DKI Riza Sebut Anies akan Tuntaskan Janji Kampanye di Sisa Masa Jabatan

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai selama empat tahun menjabat sebagai Gubernur, Anies Baswedan, telah menepati janji kampanyenya yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di tahun terakhir ini, Riza memastikan janji politik Anies akan tuntas.

"Sebagian besar sudah tercapai. Insya Allah satu tahun terakhir kita akan tuntaskan janji yang ada," ucap Riza di Balai Kota, Kamis (14/10).

Sejak 16 Oktober 2017, Jakarta resmi dipimpin oleh Anies Baswedan. Slogan utamanya selama memimpin yaitu Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

Di tahun pertama setelah dilantik, Anies membuat gebrakan. Dia menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Semasa kampanye, banyak pihak meragukan janji Anies ini. Sebab, proyek ini sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan.

Tepat 26 September 2018, Anies menerbitkan surat keputusan mencabut izin 13 pulau reklamasi. Menindaklanjuti keputusan itu, dibentuklah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni lalu. Tugas badan ini memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, sebab pengembang tidak melaksanakan kewajiban yang ada.

Masih di tahun yang sama. Anies kembali menunaikan janji kampanyenya. Sempat dipandang sebelah mata, Anies membuktikan dia benar-benar serius dengan program hunian Dp 0 Rupiah. Pada Oktober 2018, Anies mengeluarkan regulasi terkait skema pembiayaan rumah DP Rp 0 tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selain itu, Anies kembali meneruskan pembangunan Stadion BMW yang tertunda. Anies ingin stadion itu dibuat sekelas Old Trafford. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton. Nantinya stadion akan dilengkapi apartemen, pusat perbelanjaan hingga terintegrasi dengan moda transportasi.

Memasuki dua tahun pemerintahannya, Anies terus melakukan sejumlah program. Salah satunya menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui lima jenis Kartu Kesejahteraan.

Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berupa bantuan dana pendidikan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berupa dana pendidikan bagi mahasiswa, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Lalu ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Nilai dalam masing-masing kartu kesejahteraan itu berbeda-beda.

Anies juga memasukkan program menata Jakarta di tahun kedua. Mulai dari menata trotoar lebih nyaman dilengkapi bidang miring dan ubin pemandu, lift untuk ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Kemudian dipasang CCTV dan pelican Crossing. Trotoar juga dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT serta LRT.

Anies juga meluncurkan Jak Lingko atau integrasi antarmoda di Jakarta. Jak Lingko mengintegrasikan semua jenis moda transportasi, baik angkot, transjakarta, maupun transportasi berbasis rel seperti light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT). Untuk saat ini, Jak Lingko baru mengintegrasikan angkot dengan Transjakarta.

Pemprov DKI juga menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan Presiden/Wakil Presiden.

Pada bulan September 2019 sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB-nya dengan nilai Rp180,4 miliar. Adapun program pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/Polri ini berlaku sampai 2 generasi di bawahnya, sedangkan untuk pahlawan serta penerima bintang tanda jasa dari Presiden, berlaku hingga 3 generasi di bawahnya.

Jika di dua tahun awal banyak program dikerjakan Anies. Di tahun ketiga pemerintahannya, pandemi virus Corona asal Wuhan, China melanda Indonesia. Kasus pertama ditemukan Maret 2019, menjangkit warga Depok, Jawa Barat.

Fokus kinerja menjadi berubah. Semua kepala daerah termasuk Anies diminta fokus menangani pandemi di wilayahnya masing-masing. Harapannya, warga terpapar tidak lebih banyak.

Kala itu, Anies memutuskan mengambil kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pusat keramaian ditutup. Kegiatan belajar dan bekerja dialihkan ke rumah. Transportasi dan aktivitas di luar rumah dibatasi.