Wagub DKI sebut DPR setuju pembangunan wisma atlet di Kemayoran
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Komisi II DPR RI akhirnya menyetujui hibah lahan di Kemayoran untuk dijadikan wisma atlet Asian Games 2018. Djarot menjelaskan, jika pembangunan tetap dengan rencana awal, yakni akan memperuntukan bangunan wisma atlet sebagai rumah susun setelah Asian Games usai.
"Sudah OK kok. Kita akan diberi hibah murni. Jadi tetap dengan rencana semula," kata Djarot di Balai Kota, Selasa (8/12).
Djarot menjelaskan, kesepakatan itu dicapai setelah bertemu dengan Komisi II DPR dan menjelaskan secara terperinci rencana Pemrov DKI. Pertemuan antara Pemprov DKI dengan Komisi II.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Dimana debat kedua Pilkada DKI berlangsung? Janji itu disampaikan dalam debat kedua Pilkada DKI yang mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Beach Club Internasional, Ancol, Minggu (27/10).
-
Kenapa Wisma Atlet dianggap cocok untuk gudang logistik Pemilu? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
"Kemarin sudah disepakati. Kita akan tunggu tindak lanjutnya dari Setneg," ujarnya.
Wisma atlet sendiri dibangun di atas lahan seluas 11 hektar. Sebelumnya Komisi II DPR menolak pemanfaatan bangunan wisma atlet yang nantinya dijadikan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah usai Asian Games.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding jika penolakan pemberian lahan hibah dari Sekneg oleh Komisi II karena ada 'permainan' Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran. Ahok mengaku, dirinya yang pernah duduk di Komisi II, tahu bagaimana kinerja PPK Kemayoran.
"Enggak pernah beres tuh PPK Kemayoran. Saya mau tanya, PPK Kemayoran nyumbang berapa ke negara?" ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (4/12).
Baca juga:
Ahok bakal bangun wisma atlet Kemayoran di tanah Setneg
Bila wisma atlet tak dibangun, Asian Games 2018 batal di Jakarta
Polemik wisma atlet di Kemayoran, Djarot bilang 'bangun saja dulu'
Groundbreaking wisma Atlet di Kemayoran batal karena Jokowi
Ahok soal wisma atlet: Kalau memang PPK Kemayoran jago, kami lepas! (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaRapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaRapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya akan fokus menolak pembangunan ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya