Wagub DKI sebut Jalur Sepeda di Sudirman Belum Akan Dibongkar: Perlu Kajian

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bila pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin akan melalui evaluasi dan kajian. Menurut dia, pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal pembongkaran jalur sepeda merupakan respons dari anggota DPR.

"Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, tetapi nanti perlu akan didiskusikan dan dibahas. Pak Kapolri menyampaikan akan coba mengevalusi, mengkaji dan studi lihat di beberapa negara lainnya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Lanjut dia, nantinya hal tersebut akan dilakukan berdasarkan kajian hingga pendapat pakar. Sebab setiap kebijakan di DKI Jakarta tidak hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang.

"Pemprov melalui Dishub tidak bisa berdiri sendiri. Karena diatur oleh Dishub bersama Kakorlantas, seperti jalur uji coba road bike, itu kan diskusinya bersama dengan dinas terkait, dinas kesehatan, Satpol PP, Bina Marga, dan lain-lain termasuk juga dari Polri, dari Polda Metro," ucapnya.

"Itu contohnya, tidak pernah berdiri sendiri semua kebijakan yang diambil Pak Gub, Pak Anies, itu pasti mendengarkan semua pihak," papar dia.

Sementara itu, kata Riza jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin untuk memberikan kesempatan kepada pada pengguna sepeda di Ibu Kota.

Riza juga mengharapkan agar masyarakat nantinya dapat menggunakan sepeda sebagai alat olahraga, rekreasi, hingga transportasi.

"Agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengevaluasi jalur sepeda di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin. Sigit menyebut pihaknya akan membongkar jalur tersebut dan mempelajari jalur khusus sepeda di negara lain.

"Terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah permanen itu nanti dibongkar saja, kami akan studi banding ke beberapa negara, negara di dekat kita," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Sigit menjelaskan, evaluasi tersebut agar ada pengaturan jalur antara sepeda balap dan sepeda lipat supaya menjadi tertib. Kemudian, diatur waktu dan luas wilayahnya.

"Sehingga pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja dan olahraga terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja," terangnya.

Sumber: Liputan6.comReporter: Ika Defianti