Wagub DKI Sebut Tak Semua Anggota DPRD Ikut Bahas APBD-P di Puncak

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang, menyebut Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD DKI Jakarta, melakukan rapat di Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (22/10) kemarin. Rapat membahasa Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020.

Rapat digelar Grand Cempaka, Puncak Bogor. Alasan rapat digelar di Puncak untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Saat pelaksanaan rapat, katanya, jendel ruangan akan dibuka sehingga ada sirkulasi udara.

Sebagai kepala daerah tempat rapat dilangsungkan, Bupati Bogor, Ade Yasin, yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengaku tidak menerima laporan kegiatan rapat tersebut.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meyakini rapat itu tak akan memunculkan klaster baru penularan Covid-19. Sebab, tidak semua anggota dewan hadir. Meskipun ada beberapa komisi, tetapi digelar di ruangan berbeda.

"Oh enggak, kan enggak semua anggota DPRD, lagi pula tiap komisi beda-beda tempat," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (22/10).

Riza juga menjelaskan, lokasi pelaksanaan rapat memang sering dijadikan lokasi pertemuan. Disinggung mengenai ada tidaknya izin yang diajukan pihak pemprov atau DPRD pada Pemkab Bogor, dia mengaku tidak tahu.

"Ya saya belum tahu. Tapi biasanya kenapa rapat di sana, karena mencari tempat yang lebih terbuka. Kemudian, Grand Cempaka itu biasa digunakan untuk rapat-rapat," tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan setiap acara atau rapat di Kabupaten Bogor jumlah pesertanya dibatasi, yaitu maksimal 150 orang dengan durasi maksimal tiga jam. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati (Kepbup) nomor 443/458/Kpts/Per-UU/2020.

"Kenapa 150 orang, karena kami meminimalisir ketika ada kejadian di satu tempat terkena Covid ini untuk memudahkan tracking," kata Ade Yasin.

Tak hanya acara rapat ataupun seminar, aturan tersebut juga berlaku untuk resepsi pernikahan dan khitanan. Aturan tersebut diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sejak 12 Oktober 2020 hingga 27 Oktober 2020.

"Dari manapun datangnya tamu, tapi kalau acaranya di Kabupaten Bogor, itu syaratnya adalah rekomendasi Satgas COVID-19. Kenapa harus ada rekomendasi? Karena kita sedang memerangi Covid," tegasnya.

Rapat Diikuti Semua SKPD

Ditambahkan Hadameon, dirinya tidak pasti jumlah peserta rapat. Tetapi, katanya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI mengikuti rapat tersebut.

"Semua anggota SKPD, 104 anggota dewan, pokoknya itulah," kata Hadameon saat dihubungi, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan rapat yang berlangsung di Puncak Bogor, Jawa Barat tersebut dilakukan untuk semua komisi DPRD DKI. "Kemarin rapat Banggar sekarang komisi," ucapnya.