Wagub DKI soal Anggaran Formula E Hampir Rp1 T: Tidak Ada Masalah
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta baru saja menuntaskan audit penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Hasil audit tersebut mencatat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp983,31 miliar di tahun 2019-2020.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merasa bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk ajang balap mobil listrik itu tidak masalah.
"Formula E tidak ada masalah, semua kita konsultasikan. Selalu dalam pengawasan dan pemeriksaan BPK sejauh ini tidak ada masalah," kata Riza saat ditemui wartawan di Balai Kota, Senin (22/3).
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Rizqi mau jadi anggota DPRD Jateng? Mengenai motivasinya menjadi anggota dewan, diakuinya pertama karena dari orang tuanya yang juga seorang politikus dan selalu memotivasinya untuk berkarier di dunia politik.'Kedua, memang saya sejak kecil punya cita-cita masuk ke bidang politik.
-
Bagaimana Jakarta menarik investor? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Dia memastikan, besarnya dana yang dikeluarkan itu telah melewati berbagai kajian dan penelitian yang panjang oleh para ahli. Dengan kalkulasi yang matang dari para ahli, Riza yakin, dana sebesar hampir Rp 1 triliun itu akan tetap menguntungkan.
Karena kata Riza, jika tidak menguntungkan, tentu Pemprov DKI Jakarta tidak akan mau mengambil proyek tersebut.
"Tentu sebelum diputuskan itu ada mekanisme, aturan, kajian, dan penelitian oleh konsultan-konsultan. Yang menilai apakah Formula E ini memberi dampak positif atau tidak itu para konsultan. Bukan kami," ujarnya.
"Berapa nilai ekonomisnya, nilai positifnya berapa bagi Jakarta, berapa bagi Indonesia, itu sudah dihitung. Ada analisis keuangannya. Kalau tidak, kita tidak berani. Uang yang kita keluarkan tentu sesuai nanti dengan apa yang kita dapatkan," katanya.
Oleh sebab itu, Politikus dari Partai Gerindra itu menargetkan, Formula E bisa digelar pada tahun 2022, sekalipun kasus penularan Covid-19 masih relatif tinggi, kata Riza, Formula E akan tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Insya Allah tahun 2022 kita akan melaksanakan Formula E di Jakarta, tentu sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan, kalau memang nanti tahun 2022 kasus Covid-19 masih cukup tinggi," ungkapnya.
Dia pun meminta masyarakat DKI Jakarta untuk tidak khawatir terkait besarnya dana yang dikeluarkan untuk ajang Formula E ini.
"Kita berharap, Jakarta, Indonesia bisa terbebas dari Covid-19. Insya Allah, kalau fee-nya aman. Tidak usah khawatir," pesannya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaMTZ berujar, Jakpro masih berkomunikasi dengan FEO terkait tanggal yang pas agar Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E 2024.
Baca SelengkapnyaFormula E Jakarta tidak masuk kalender balap musim 2024 yang dirilis Formula E ABB FIA. Karena jadwal yang bersamaan dengan masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaJakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNamun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaJakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta para pengusaha tidak khawatir dengan gejolak politik yang terjadi jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya