Wagub DKI Tak Tahu Booster Vaksin Keluarga Pejabat: Kalau Ada, Jangan Uang Negara

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku, tidak mengetahui adanya kegiatan vaksinasi tahap ketiga (booster) bagi non tenaga kesehatan. Kendati demikian, ia tidak melarang perihal booster, hanya saja kegiatan tersebut dilakukan menggunakan biaya mandiri.

"Kita tunggu lah pemerintah pusat punya kebijakan apa. Orang yang mau booster merasa lebih terjamin, tapi masa semua harus dibayar dari pemerintah, habis dong uang pemerintah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/9).

“Ke depan bisa saja pemerintah mengambil kebijakan kalau ingin vaksin Booster diserahkan kepada swasta, bayar,” tambah Riza.

Politikus Gerindra itu menegaskan, pemerintah telah berupaya maksimal memberikan vaksinasi gratis untuk dosis pertama kedua, dan ketiga khusus bagi tenaga kesehatan. Di luar kelompok tenaga kesehatan, sudah sepatutnya mengeluarkan bujet masing-masing.

"Kalau ingin yang ke-3 dan seterusnya ya saya kira pemerintah harus bijak, banyak sekali yang harus dibiayai pembangunan kesejahteraan keadilan perlu biaya semua," jelasnya.

Sebelumnya, Co-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif mengatakan adanya penyuntikan vaksin booster bagi keluarga pejabat. Penyuntikan tersebut dilakukan di sebuah perkantoran swasta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Kami dapat laporan adanya booster vaksin ketiga untuk keluarga. Ini untuk keluarganya pejabat yah dan aparat, di salah satu perkantoran swasta di Jakarta di Sudirman," katanya dalam webinar yang dikutip pada Kamis (9/9).

Laporan yang diterima LaporCovid-19, berupa bukti tangkapan layar undangan bagi keluarga pejabat dan aparat untuk mendapatkan suntikan booster.

Dalam laporan itu juga, ditegaskan agar informasi booster tidak sampai disebarluaskan. Hal ini kemudian menjadi bahan kritik keras oleh Arif kepada pemerintah di saat program vaksinasi tidak merata

"Dan menariknya informasinya itu jangan disebarkan ke orang lain dan seterusnya. Jadi ada diam-diam penggunaan vaksin dosis ketiga untuk kalangan elit yang ini di sisi lain masyarakat di luar Jawa di daerah sangat kesulitan sekali mendapat vaksin," tandanya.

"Bahkan di jawa sendiri masih sangat sulit."