Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI Ungkap Alasan Pertahankan PTM: Sekolah Daring Hasilnya Tidak Maksimal

Wagub DKI Ungkap Alasan Pertahankan PTM: Sekolah Daring Hasilnya Tidak Maksimal Suasana Hari Pertama PTM 100 Persen di Depok. ©2022 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertahankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas 100 persen. Alasannya karena sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah berlangsung dua tahun dinilai tidak optimal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, PTM di sekolah masih berjalan namun bukan berarti mengabaikan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dan sebaran varian baru Omicron.

"Kami tidak bermaksud mengabaikan peningkatan Covid-19 dan Omicron, terlebih kita juga harus perhatikan kualitas pendidikan. Dua tahun ini anak-anak kita sekolah daring hasilnya tidak optimal, tidak maksimal," katanya di Kantor Sekretariat Gerakan Pemuda Ansor Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (28/1).

Dia menyebutkan, dari 90 sekolah yang sempat ditutup sementara karena kasus positif pada siswa, sekarang tinggal dua sekolah yang masih ditutup.

Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan PTM terbatas 100 persen karena statistik PPKM di Ibu Kota berada pada level 2, sesuai dengan syarat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengharuskan PTM untuk dilakukan pada level 1 dan 2.

Seperti dilansir dari Antara, cakupan vaksinasi di DKI Jakarta untuk peserta didik mencapai 98 persen dan tenaga pendidik 90 persen.

Menurut Riza, tidak semua anak bisa belajar mandiri di rumah dan tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya belajar. Siswa harus berinteraksi dengan guru dan mereka membutuhkan tenaga profesional untuk bisa mengajarkan ilmu, yakni guru.

Para orang tua pun diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya ke sekolah karena pelaksanaan PTM tidak bersifat wajib atau pemaksaan.

"Terima kasih kepada semua yang merekomendasikan (sekolah) untuk ditutup atau dikurangi, namun kami Pemprov DKI mengikuti kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat melalui Kemendikburistek," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
SMP Swasta Tidak Berdaya Hadapi Sistem Zonasi PPDB, 8 Sekolahan di Kota Serang Tutup
SMP Swasta Tidak Berdaya Hadapi Sistem Zonasi PPDB, 8 Sekolahan di Kota Serang Tutup

Delapan SMP swasta di Kota Serang, tutup, akibat imbas sistem zonasi PPDB.

Baca Selengkapnya
SMP Swasta di Surabaya hanya Dapat Satu Murid pada Tahun Ajaran Baru, Sistem Zonasi Jadi Sorotan
SMP Swasta di Surabaya hanya Dapat Satu Murid pada Tahun Ajaran Baru, Sistem Zonasi Jadi Sorotan

Salah satu SMP swasta di Surabaya hanya diminati dua pelajar saat pendaftaran tahun ajaran baru. Namun, satu di antaranya justru mengundurkan diri.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas

Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Bangku Kosong saat PPDB DKI untuk Siswa Mutasi di Semester Genap
Bangku Kosong saat PPDB DKI untuk Siswa Mutasi di Semester Genap

Pemprov bakal menyampaikan informasi perihal pengisian bangku kosong itu pada semester genap dengan mengeluarkan surat edaran.

Baca Selengkapnya
4 Fakta di Balik SD Negeri Ponorogo Tak Dapat Murid Baru, Masalah Menahun yang Tak Kunjung Selesai
4 Fakta di Balik SD Negeri Ponorogo Tak Dapat Murid Baru, Masalah Menahun yang Tak Kunjung Selesai

Pihak sekolah sudah mendatangi rumah-rumah calon murid tapi tak ada hasil

Baca Selengkapnya
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya

Kampus-kampus tersebut tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera.

Baca Selengkapnya
Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah
Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah

Tahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Baca Selengkapnya
Potret Suram SD Negeri di Batang, Dulu Favorit Kini Tak Ada Siswa yang Mendaftar
Potret Suram SD Negeri di Batang, Dulu Favorit Kini Tak Ada Siswa yang Mendaftar

Sejumlah SD negeri di Batang kekurangan murid. Hampir separuh dari 452 sekolah di daerah itu tidak memenuhi rombongan belajar.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

Baca Selengkapnya