Wagub Riza Harap Penjabat Gubernur DKI Netral dari Kepentingan Politik
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI 2022-2024 netral dari kepentingan politik. Sebab, memimpin Ibu Kota akan mengelola anggaran yang sangat besar.
Riza berharap, dengan kewenangan besar bahkan setara kepala daerah definitif, Pj gubernur DKI yang dipilih adalah sosok yang paham tentang pemerintahan daerahnya. Serta bisa melaksanakan tugas dengan baik.
"Kepala daerah ini khusus DKI Jakarta, akan tetap menjalankan program-program strategis di pemerintahan daerah. Serta akan mengelola anggaran DKI Jakarta yang begitu besar, maka mereka yang dipilih selayaknya adalah sosok yang memahami pemerintahan, netral, dari kepentingan politik dan leadership yang baik," kata Riza dalam acara diskusi DPD Gerindra Jakarta bertema 'Gubernur Jakarta Tanpa Pilkada 2022-2024: Jakarta Milik Siapa', Selasa (11/1).
-
Apa visi misi Rizqi di DPRD Jateng? Khusus untuk visi misi, Rizqi lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya di kalangan milenial dan generasi Z.'Melihat usia saya, dan secara demografi masih gen Z, saya berharap bisa jadi jalur lintasan mereka, menyampaikan keinginan, kemauan, dan apa yang menjadi harapan mereka,' katanya.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
Selain itu, Pj gubernur yang ditunjuk harus bisa berkoordinasi dengan parlemen daerah dalam hal ini DPRD DKI Jakarta dan DPRD provinsi lainnya. Dia bilang, mereka yang menjabat selayaknya harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan parlemen di daerahnya masing-masing.
"Karena nantinya mereka akan bermitra dengan DPRD dan lain sebagainya. Begitu juga DPRD, sebagai parlemen daerah harus semakin memperkuat peran dan fungsinya dalam situasi yang tidak biasa ini," ucapnya.
Riza berkata, para anggota DPRD DKI Jakarta khususnya Fraksi Gerindra harus memperkuat fungsi pengawasan. Yaitu memastikan berjalannya dengan baik peraturan daerah, peraturan perundangan, serta program-program lainnya dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
"Fungsi pengawasan anggota DRPD DKI Jakarta khususnya Gerindra jangan sampai melemah mengingat tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah," ucapnya.
"Yang harapannya adalah sebagai pelaksana check and balance agar terdapat keseimbangan dan pejabat kepala daerah tidak semaunya sendiri dalam melaksanakan tugasnya," kata politisi Gerindra itu.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca SelengkapnyaWalaupun usulan itu disadarinya akan berbenturan dengan sistem pilkada yang sudah mengharuskan Gubernur dipilih bersama Wakil.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaHeru dianggap tak akan menjadikan jabatan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono menanggapi santai, namanya masuk dalam radar bursa Pilgub oleh partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya