Follow
Wagub Riza Pastikan Awasi Penerapan Tarif Tes PCR di Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah sudah menetapkan batas tertinggi tarif baru tes PCR. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan jajarannya mengawasi penerapan tarif tes swab PCR di Ibu Kota agar tidak disalahgunakan.
"Pengawasan tetap dilakukan, ada Kemenkes, ada petugas dari kami, Dinkes semua memastikan semua proses itu, pengadaan, harganya, supaya terjangkau," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/8).
Riza menambahkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga segera menerbitkan surat edaran terkait penetapan harga pemeriksaan tes PCR. Yakni berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa Menteri Kesehatan Pertama RI? Presiden Soekarno menunjuk langsung Boentaran sebagai Menteri Kesehatan Pertama RI Kabinet Presidensial. Itu karena Soekarno melihat latar belakang dan kemampuan intelektualnya di bidang kesehatan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
"Saya kira dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan keluar, kita tunggu," ucapnya.
Riza menilai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut sangat terjangkau bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Politikus Gerindra ini mengharapkan nantinya masyarakat dapat melakukan tes swab PCR untuk membantu pelacakan kasus Covid-19.
"Alhamdulilah, laporan Kementerian Kesehatan, harga kita termasuk termurah setelah Vietnam. Mudah-mudahan terus lebih murah lagi ke depan," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Kesehatan RI untuk menurunkan harga tes swab polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 di kisaran Rp450.000 sampai Rp550.000. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi harga tes swab PCR Indonesia yang dinilai masih cukup mahal.
"Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran Rp450.000 sampai Rp550.000," kata Jokowi melalui tayangan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021).
Dia menyadari bahwa salah satu cara untuk meningkatkan angka testing Covid-19 di Indonesia yakni, dengan menurunkan harga tes PCR. Jokowi juga meminta agar hasil tes PCR dapat keluar maksimal 1×24 jam.
"Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan," ujar Jokowi.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Baca Selengkapnya
Kenaikan ini disebut untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Metode PCR sebelumnya juga digunakan untuk mendeteksi virus corona.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didampingi Polda Metro Jaya menerapkan uji coba tilang uji emisi mulai hari ini, Jumat (25/8).
Baca Selengkapnya
"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca Selengkapnya
Raza uji emisi dilakukan sebagai upaya menekan polusi udara di Jakarta yang memburuk belakangan ini.
Baca Selengkapnya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya tengah mendiskusikan wacana perpanjang STNK harus lulus uji emisi.
Baca Selengkapnya
Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai Hotel adalah bangunan seperti rumah, apartemen, atau kondominium.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca Selengkapnya