Wagub Riza Tak Mau Gegabah Tanggapi Desakan Agar PSBB Transisi di Jakarta Dicabut

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tidak mau gegabah menindaklanjuti usulan pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta. Menurut Riza, bagi Pemprov DKI untuk memutuskan satu sektor beroperasi saja berdasarkan kajian data terkait penularan Covid-19.

Politikus Gerindra ini menegaskan, Pemprov DKI tidak pilih kasih terkait izin untuk tiap sektor usaha di masa PSBB transisi.

"Betul bahwa kita ingin membangun kesehatan dan juga membangun ekonomi, tidak bisa dipilah-pilah. Tidak boleh ada dikotomi," ujar Riza saat dihubungi, Selasa (17/11).

"Semuanya penting. Tugas pemerintah adalah menjaga keseimbangan dari semua sektor. Jadi kita tidak pilih kasih, sektor A, sektor B, semua sektor kita perhatikan. Namun demikian ada yang diprioritaskan dalam suasana sekarang,"

Dia juga mengingatkan seluruh masyarakat, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi.

Arahan Presiden, imbuh Riza, kemudian ditindaklanjuti dengan membuka sejumlah sektor wisata ataupun yang membantu pergerakan roda ekonomi secara bertahap.

"Untuk itu, sektor ekonomi bertahap dibuka termasuk pariwisata, hotel sudah dibuka, restoran sudah dibuka, mal sudah," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Visit Wonderful Indonesia (VIWI), Hariyadi Sukamdani, menyampaikan pandangan pengusaha di bidang perhotelan dan pariwisata terkait pelaksanaan PSBB dan PSBB transisi di Jakarta.

Menurutnya, pelaksanaan PSBB secara nyata di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin dan berjalan semestinya. Pelanggaran PSBB juga dilakukan secara masif dan tidak ditindak secara tegas.

"Kami sebagai pihak yang paling terdampak tentunya merasa apa yang kami lakukan secara disiplin, kami pikir ini sudah waktunya, dengan tadinya kita lihat dari perspektif kesehatan, tapi telah dilanggar dan tidak ada tindakan tegas, kami lihat kondisi ini sudah tidak memadai," ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11).

Maka dari itu, pihaknya mewakili asosiasi usaha pariwisata menyampaikan permintaan kepada Gubernur DKI Jakarta agar PSBB transisi dicabut.

"Atau nanti saat 22 November PSBB transisi itu selesai, itu dihentikan, jadi kondisi normal. Sektor usaha pariwisata dikembalikan ke normal, jadi tidak ada pembatasan kapasitas dan jam operasional," tandasnya.

Selain itu, setelah dicabut, pengusaha juga meminta kepada pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak kembali memberlakukan PSBB.

"Karena menurut pengamatan selama 9 bulan, kita mengalami kontraksi ekonomi yang berat. Tentunya beban kita semua semakin berat. Pemerintah juga memiliki keterbatasan pemberian stimulus yang ideal," kata Hariyadi.

Kendati meminta PSBB transisi dicabut, Hariyadi menegaskan pihaknya akan tetap melaksanakan protokol kesehatan di kondisi normal dengan ketat. "Kami akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, karena itu komitmen untuk menjaga konsumen," kata Hariyadi.