Follow
Wakil Ketua DPRD DKI sebut pencopotan Lasro Marbun tak adil
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana memberikan komentar terkait pencopotan Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun terkait kasus korupsi pengadaan UPS. Menurut Sani, begitu dia disapa menilai pencopotan Lasro tidak masuk akal.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga Lasro adalah salah satu orang yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) 2014.
"Pencopotan itu enggak adil. Karena Pak Lasro kan belum terbukti benar-benar terlibat kan," kata Sani ketika dihubungi, Selasa (1/12).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Mengapa Hasto diduga terlibat dalam kasus suap? Dugaan kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Hasto diduga berperan dalam menyediakan dana suap untuk memperlancar langkah Harun Masiku, seorang kader PDIP, agar dapat menjadi anggota DPR.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
Sani juga menilai pencopotan Lasro terlalu mengada-ada. Katanya, Ahok hanya ingin menunjukkan kepada BPK bahwa dirinya tidak mengamankan pejabat yang diduga terlibat kasus UPS.
"Itu alasan (Ahok) yang mengada-ada," ujarnya.
Seperti diketahui, kemarin (30/11), Lasro terlihat mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Ahok. Ketika ditanya perihal kedatangannya, Lasro mengatakan ingin meminta penjelasan kepada Gubernur soal alasan dirinya dicopot dari jabatan eselon II itu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tesy hanya menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi pada semua pegawai honorer termasuk Sandi.
Baca Selengkapnya
Sandi kerap bicara vokal mengenai armada pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkot Depok.
Baca Selengkapnya
Sosok Kabag Binetika Rowabprof Divpropam Polri Kombes Armaini membacakan putusan terhadap mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Kasus AWK, Mulai Viral Pernyataan SARA hingga Dipecat dari DPD
Baca Selengkapnya
Dampak dari penurunan baliho pasangan Capres-cawapres tersebut kini mendapat sorotan tajam publik
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan terhadap AKP Dadang disorot lantaran pelaku terlihat tidak diborgol hingga diduga dibiarkan sambil merokok.
Baca Selengkapnya
Cinta Mega Dilaporkan Buntut Diduga Main Slot, BK DPRD DKI Ungkap Aturan yang Dilanggar
Baca Selengkapnya
Pemecatan Arya Wedakarna karena dianggap melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI.
Baca Selengkapnya
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Abraham yakin Said Didu tak langsung ditahan karena masih berstatus saksi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya