Wali Kota Jakbar: 86 KK yang punya KTP DKI pindah ke rusun
Merdeka.com - Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi tampak memantau wilayah penggusiran Kalijodo Tambora Jakarta Barat pukul 05.00 WIB.
"Untuk wilayah Jakarta Barat, semua sudah beres," ujar Anas di Kalijodo, Senin (29/2).
Anas mengatakan bahwa apel gabungan dilakukan hari ini di wilayah Jakarta Utara, bukan di wilayahnya. Sejauh ini, sudah sebanyak 86 Kepala Keluarga DKI pondah ke rusun.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana Jakarta meningkatkan kenyamanan warganya? Jakarta dibangun lebih kekinian. Kalau kata anak sekarang, 'Instagramable Banget' Halte Transjakarta tak sekadar tempat naik turun penumpang. Sambil nunggu bus, kini bisa berselfie ria.
-
Apa yang dibangun di Kalijodo? Hingga pada tahun 2014, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyulap Kalijodo menjadi RTH dan RPTRA.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Di mana Kalijodo berada? Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan lapak jualan yang padat, bangunan retak, hingga sampah yang menggunung.
"86 KK yang punya KTP DKI pindah ke rusun. Sekarang kosong (kawasan Kalijodo Jakarta Barat), kita bantu kepindahannya," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Utara pagi ini. Namun, tak sedikit warga yang masih bertahan di lokasi serta menolak penggusuran serta penawaran yang diberikan Pemprov.
Untuk itu, Polda Metro Jaya mengerahkan tim negosiator untuk membujuk warga segera pindah dari kediamannya. "Petugas memberikan imbauan-imbauan terhadap warga yang bertahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal, seperti dilansir Antara, Senin (29/2).
Iqbal menambahkan, untuk memastikan tidak ada lagi warga yang masih bertahan, polisi lantas menyisir satu demi satu bangunan di lokalisasi kelas bawah itu sebelum proses penertiban berjalan.
Nantinya, lanjut Iqbal, tim negosiator bakal memberikan pengertian serta penjelasan terhadap warga agar tidak terjadi aksi kekerasan atau lebih baik mengambil jalur hukum untuk melakukan perlawanan terhadap proses penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, polisi tidak akan segan-segan menindak tegas warga yang memberikan perlawanan saat proses penertiban bangunan berlangsung.
Iqbal menyebutkan petugas akan melakukan peringatan atau somasi pertama, kedua hingga ketiga bagi warga yang bertahan guna mencegah aksi anarkis.
Sebanyak 5.000 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan penertiban bangunan lokalisasi Kalijodo Jakarta Utara pada Senin (29/2) pagi ini. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca SelengkapnyaDisdukcapil Jaksel telah mengusulkan penonaktifan sebanyak 8.112 NIK ke Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaBudi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.
Baca Selengkapnya"Mereka mau direlokasi tapi tuntutan mereka minta dipenuhi juga," ujar Maulana.
Baca Selengkapnya92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca SelengkapnyaAnies pernah memandatkan Jakpro membangun Kampung Susun Bayam (KSB) untuk warga Kampung Bayam.
Baca Selengkapnya