Wapres JK nilai konteks pidato Anies sejarah bukan diskriminatif

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyinggung soal pribumi hingga menuai polemik. Menurut Jusuf Kalla, maksud pidato Anies tersebut mengenai sejarah kolonial.

"Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam zaman kolonial," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak sejumlah pihak mendengar kembali rekaman pidato mantan Menteri Pendidikan tersebut. Dia menilai dalam rekaman sangat jelas konteks pernyataan 'Pribumi' mendeskripsikan rentetan sejarah Indonesia.

"Jadi jangan hanya potong satu kata, dalam konteks apa dia bicara. Dia bicara dalam konteks kolonial karena itu harus bangkit," ucapnya.

Wapres JK menegaskan Anies tidak dalam posisi salah ketika melontarkan pernyataan soal 'Pribumi'. Namun dia melihat publik bisa saja menyalahkan Anies jika pernyataan tersebut masuk dalam ranah diskriminasi.

"Jadi dia bicara konteks sejarah tidak bicara konteks diskriminatif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, di hadapan ribuan warga Jakarta yang hadir di Balai Kota, Anies menyebut penindasan di Jakarta cukup nyata dengan adanya kolonialisme. Dia juga sempat menyinggung perihal pribumi dalam pidato perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Di Jakarta, kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, Senin (16/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menggunakan pepatah Madura sebagai gambaran pihak yang menggunakan hasil jerih payah seseorang tanpa berusaha terlebih dahulu.

"Jangan sampai Jakarta seperti ditulis pepatah Madura 'Itik seng a telur ayam sing mengerami'," ujar Anies.

Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa Jakarta tidak berdasarkan hanya satu agama. Pun halnya agar tidak alergi terhadap agama apapun.

"Indonesia bukan berdasarkan satu agama, namun Indonesia juga bukan alergi beragama," tukasnya.