Warga Bukit Duri sebut Pemprov DKI ingkar janji

Merdeka.com - Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan menilai Pemrov DKI Jakarta ingkar janji terkait relokasi ke Rusun Rawa Bebek, Bekasi. Kata warga, sebelumnya Pemprov pernah menjanjikan adanya ganti rugi atas tanah dan rumah tinggal mereka.

"Jangankan rumah warga, pohon juga kena ganti rugi. Itu Pak Jokowi dulu yang ngomong," kata Marmin (39) warga RT 3/RW 11 Bukit Duri ketika berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Minggu (21/8).

"Katanya juga akan bangun rumah deret, disuruh tanda tangan tapi kapan?" imbuh dia.

Marmin dan beberapa warga dari RT 3 memilih bertahan sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan Jakarta Pusat. Mereka dijadwalkan akan menghadiri sidang negosiasi di PN Jakpus besok, Senin (22/8).

"Kita sudah menggugat ini ke PN Jakpus. Besok kita siap," jelasnya.

Selain janji ganti rugi, aku Marmin, warga juga keberatan dengan biaya sewa rusun. Selain itu, pemindahan ini diakuinya membawa beban terkait usaha dagang dan anak sekolah mereka. Alasan itulah mereka memilih bertahan sampai Pemprov DKI bertanggung jawab untuk biaya ganti rugi.

"Kita terima pindah cuma kita keberatan dengan biaya sewa. Kita mintanya Rusunami," jelas dia.

Ketua RT 03/RW 11, Amaruh (77) mengatakan, permintaan ganti rugi barangkali menjadi kecemburuan bagi warga lain yang terkena program normalisasi Kali Ciliwung. Namun, permintaan Rusunami dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kita maunya Rusunami ya. 50 persen ditanggung Pemprov DKI, 20 persen oleh pengembang dan 30 persennya warga," jelas dia kepada merdeka.com.

Tiga RW di Bukit Duri direlokasi ke dua rusun yakni Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Relokasi ini merupakan bagian dari normalisasi Kali Ciliwung. Masing-masing warga mendapat sebuah hunian baru berukuran 5x7 m2. Untuk tiga bulan pertama warga akan dibebaskan dari biaya sewa. S

Program relokasi ini sudah dimulai tahun lalu di Kampung Pulo. Dalam catatan merdeka.com, terjadi penolakan besar-besaran dari relokasi ini di mana warga setempat menghadang petugas yang hendak membongkar rumah warga. (mdk/did)