Warga DKI berpenghasilan di bawah UMP tak masuk skema rumah DP 0 rupiah
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui warga DKI Jakarta yang berpendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) akan sulit mengikuti progam rumah DP nol rupiah. UMP DKI sekitar Rp 3.648.035.
"Tadi beberapa teman-teman di Ciracas mereka faktanya enggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah karena pendapatan di bawah (ump)," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/1).
Sandiaga mengatakan ada beberapa opsi untuk warga yang berpenghasilan dibawah UMP Jakarta, yakni dibuatkan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di sana warga bisa menyewa.
-
Kenapa Sandiaga Uno menyoroti biaya hidup di Jakarta? Dia mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal, mulai dari biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun juga biaya belanja sehari-hari harga-harga pangan.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Bagaimana Sandiaga Uno membantu para lansia di Pancoran? “Melalui program Julela ini akan meningkatkan ekonomi di masyarakat Pancoran, untuk yang lansia selain mendapatkan manfaat ekonomi juga akan mendapat manfaat kesehatan yaitu terapi supaya lebih produktif,“ ujar Sandiaga, Sabtu
-
Kenapa Sandiaga Uno membagikan 'jurus' ini? Tujuannya, dia berucap agar para bawahan lekas mendapat jabatan hingga gaji yang naik.
-
Siapa yang menyewakan rumah itu? Dalam deskripsi iklannya, Supoj dengan jujur menggambarkan rumah tersebut sebagai 'tempat bergaya kumuh' dan tidak berusaha menyembunyikan kondisi bangunannya yang sederhana.
-
Bagaimana rumah Sandra Dewi disewakan? Baru-baru ini, rumah mewah mereka di Melbourne muncul dalam iklan yang diduga dijadikan tempat Airbnb dengan tarif $3.5K per malam.
"Nah di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain. Dulu terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa jadi mereka menyewa di situ," katanya.
Pemprov sudah meresmikan pembangunan rumah DP nol rupiah di Klapa Village. Terdiri 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yang berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengakui tidak semua warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dapat menikmati rumah DP nol rupiah. Namun dia tidak mau lepas tangan, dia telah menyiapkan solusi untuk warga uang berpenghasilan di bawah UMP DKI Jakarta
"Memang sebagian ada komponen masyarakat kita yang tidak bisa mulainya dengan rusunami. Mulainya dengan sewa. Tapi kemarin dalam diskusi yang kita siapkan adalah bisa menyewa dalam jangka waktu panjang, mereka tertib, di ujung menjadi miliknya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/1).
Dia menjelaskan dengan sistem sewa yang lebih panjang menjadi salah satu solusi agar warga Jakarta yang berpenghasilan rendah mendapat rumah.
"Kenapa? karena mereka tidak mungkin bisa masuk kategori yang bankable. Karena itu bankable kan mereka harus berpenghasilan cukup, agar 30 persen bisa untuk kredit. Mereka yang berada di bawah mau tidak mau akan sangat sulit," jelasnya (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mempertanyakan warga menengah atas yang tinggal di rusunawa.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca SelengkapnyaWarga kolong jembatan yang berada di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagian telah pindah ke rusun di Jalan Tongkol, Pademangan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca Selengkapnya"Mereka mau direlokasi tapi tuntutan mereka minta dipenuhi juga," ujar Maulana.
Baca Selengkapnya