Warga kampung Leuser blokir dan salawatan di jalan tolak digusur
Merdeka.com - Warga di Jalan Lauser RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan aksi unjuk rasa terkait Surat Peringatan II yang akan dilakukan oleh Satpol PP. Puluhan warga melakukan orasi dan salawatan di sepanjang trotoar Jalan Lauser.
Sebagian besar rumah di RT 08 merupakan bangunan permanen. Di kampung Lauser ini seluruh tembok bangunan dan rumah setiap warga kini telah terdapat tulisan 'Harga mati ini tanah kami'.
Titin Sumiatin (38) warga yang sudah tinggal dan lahir di Kampung Lauser mengungkapkan aksi orasi yang dilakukannya untuk menolak adanya SP II dan menghadang intimidasi para oknum terhadap para warga Lauser.
-
Kenapa warga kampung terisolir tidak memiliki tanah hak milik? Salah seorang warga di sana berkata, tanah di kampung itu bukan tanah hak milik, melainkan masih dimiliki PT KAI.
-
Mengapa warga Dusun Tempel tidak mengungsi saat erupsi Merapi? Fakta unik lain dari Dusun Tempel adalah ketika terjadi erupsi Gunung Merapi pada 2010 lalu. Kala itu, banyak dari warga di desa tetangga yang mengungsi. Namun Dusun Tempel warganya justru tetap memilih tetap tinggal di rumah kendati jaraknya amat dekat.
-
Bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan sertifikat? Sertipikat yang diserahkan Presiden merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
-
Bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan sertifikat lahan? Mekanisme permohonan TORA diawali dari pendataan oleh masing-masing desa, pemasangan pal batas, dan dilanjutkan penerbitan SK Biru oleh Presiden Jokowi.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Apa manfaat sertipikat tanah bagi masyarakat? “Tetapi, setelah disertipikasi maka akan banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat,“ tuturnya.
"Aksi kita tadi untuk menolak SP II dan aksi menolak Satpol PP untuk datang ke sini. Aparat polisi seperti TNI, polisi juga," ujar Titin, di gang Lauser, Jakarta Selatan, Senin (9/5).
Dia mengatakan, SP II yang diterima merupakan lanjutan dari SP I setelah keluar pada Senin lalu. Sedangkan kewenangan untuk menggusur permukiman mereka bukan pada Pemprov DKI karena tanah ini mereka yakini merupakan aset PT PAM Jaya.
Dia mengaku meski tidak memiliki sertifikat atau surat apa pun, dirinya mengklaim telah diakui keberadaannya dan terdaftar secara resmi sebagai warga DKI. Mereka pun rutin membayarkan PBB.
"Kami heran tiba-tiba ada yang mengklim tanah ini. Kita tidak melihat adanya surat-surat yang dimiliki oleh mereka. Warga di sini punya PBB. Kami tetap bayar dan sah di akui warga negara," terang Titin.
Dia berharap bahwa para oknum melihat kondisi para warga saat ini, tidak hanya menggusur saja.
"Melihat ke bawah kalangan kami. Tolong diperhatikan nasib kami. Jangan di persulit lagi," ujar Titin.
Sementara itu, sesepuh Lauser, Mamah (60) menginginkan para oknum tidak melakukan penggusuran karena warga disini sudah seperti keluarga.
"Jangan di gusur. Mau lari kemana kami. Disini kami sudah seperti keluarga. Saya memikirkan kalo kami itu berpelukan. Ada yang tinggal disini selama 25 tahun. Ada juga yang 20 tahun. Besar kecilnya saya disini," kata Mamah.
Tak hanya soal penggusuran Mamah berharap agar sertifikat yang diajukan oleh para warga Lauser itu segera diselesaikan.
"Kami sudah mengajukan sertifikat terakhir tahun 1998. Namun tidak ada pergerakan. Ya dipermudah aja. Diperlancar. Seperti bola kita di oper-oper," harap Mamah.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi jalan begitu parah, yakni berlubang dan bergelombang besar. Akibat kerusakan ini, beberapa pengguna roda dua yang melintas sampai mengalami kecelakaan.
Baca SelengkapnyaWarga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaRatusan masyarakat memblokir Jalan Nasional di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Baca SelengkapnyaSelama ini banyak kendaraan pengangkut logistik dan mobil yang berkepentingan ke lokasi penampungan imigran etnis Rohingya di Kuala Parek.
Baca Selengkapnya"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaPengendara yang lewat kerap tergelincir karena jalan menjadi kubangan lumpur. Anak-anak sekolah pun terpaksa melepas sepatu saat melintas.
Baca SelengkapnyaWarga mengungkapkan sejumlah personel sekuriti PT JakPro tiba-tiba menggeruduk Kampung Susun Bayam dan meminta mereka untuk angkat kaki.
Baca SelengkapnyaDiduga Kecewa Hasil Pemilu, Caleg di Garut Tutup Jalan yang Biasa Dilintasi Warga
Baca SelengkapnyaSelama ada pemblokiran tersebut, pengguna jalan lintas Sarolangun yang akan menuju ke Jambi belum bisa melintas.
Baca SelengkapnyaWawan berharap ke depannya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desanya bisa tercapai.
Baca SelengkapnyaBerikut masalah yang terjadi sampai warga Desa Gabusan Blora kompak saling tutup akses jalan.
Baca Selengkapnya