Warisan kunci e-budgeting anti-maling Ahok buat Anies-Sandi

Merdeka.com - Pilgub DKI putaran kedua telah berakhir. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Anies-Sandi keluar sebagai pemenang, mengalahkan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Keduanya pun langsung bergerak cepat. Anies langsung menemui Ahok di Balai Kota. Salah satu yang dibahas adalah agar program-program Anies-Sandi masuk dalam APBD.

Seperti diketahui, Ahok-Djarot akan menjabat hingga Oktober 2017 nanti. Setelah itu, Anies-Sandi akan resmi menjadi pemimpin ibu kota yang baru.

Berbagai 'warisan' akan diberikan Ahok kepada Anies-Sandi. Salah satunya adalah soal penyusunan anggaran APBD DKI Jakarta dengan menggunakan e-budgeting.

Ahok menyatakan, sistem e-budgeting saat ini telah berjalan. Namun demikian, Ahok tidak dapat memastikan apakah di era Anies-Sandi nanti sistem itu akan terus dipertahankan atau tidak.

"Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda (Badan perencanaan pembangunan daerah) melanggar. Aman kalau enggak diubah. Kecuali Bu Tuti (Kepala Bappeda) dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau atau enggak berani lawan DPRD," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/4) kemarin.

Ahok membeberkan salah satu alasan diterapkannya sistem e-budgeting. Ahok bercerita pada tahun 2014 tidak mendapatkan kesepakatan dengan DPRD DKI dalam pembahasan APBD DKI.

Alhasil, Ahok saat itu memutuskan untuk menggunakan sistem agar tidak ada anggaran siluman masuk. Menurutnya, banyak hal positif dari sistem e-budgeting.

Dengan sistem tersebut, ada kunci untuk masuk ke sistem. Anggaran pun tak bisa diubah-ubah.

"Kayak kejadian 2014. Ini ada kunci masuknya kan kami enggak bisa ubah-ubah enggak bisa nyolong. Kecuali yang megang kunci yang mau nyolong. Jadi gubernur Jakarta itu saya bilang sederhana, kamu berani mecat orang enggak yang nyolong? 2014 saya pecatin semua," katanya.

Ke depan, dirinya atau gubernur DKI Jakarta selanjutnya yakni Anies tidak perlu repot melakukan pemecatan. Sebab nantinya sistem akan bergerak sendiri merekomendasikan oknum yang melakukan kecurangan.

"Nah kalau 2017 kita lakukan sama bukan saya tapi sistem," katanya.

Ahok menjelaskan, pemegang kunci e-budgeting adalah Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Bappeda. Saat akan melakukan input anggaran, keduanya harus bersama-sama untuk memasukkan kata kunci.

"Bappeda sistem buka bareng waktu input bareng dikumpulin semua sama-sama buka. Yang di luar template enggak boleh ngajukan e-budgeting kita sudah bagus. Sosialisasinya yang saya tulis dulu enggak bisa itu yang pemahaman nenek lo," katanya.

Ahok menegaskan, sebenarnya dalam pengelolaan anggaran daerah kini sudah bukan lagi menjadi masalah. Selama pemimpin Pemprov DKI Jakarta tidak berlaku curang, maka kemungkinan adanya anggaran siluman dapat diantisipasi.

"Kalau kepala lurus bawahnya enggak berani enggak lurus," katanya.