Wawancara M Taufik: Yang siluman dan bodong APBD versi Ahok

Merdeka.com - Dalam sepekan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI berlangsung. Pemicunya adalah soal penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015.

Setelah disahkan di DPRD, ternyata ada dua versi APBD. Versi Pemprov DKI dan DPRD.

Ahok nekat mengajukan APBD versi sendiri karena mengendus ada dana siluman. Nilainya sangat fantastis, Rp 12 triliun. Dari situlah memantik perseteruan antara Ahok dengan DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik buka-bukaan mengenai kisruh antara DPRD dengan Ahok. Berikut ini wawancara M Taufik dengan merdeka.com, Selasa (3/3):

Bagaimana awal mula kisruh antara DPRD dan Ahok?

Dari kisruh itu dari Ahok atau eksekutif mengirim dokumen APBD ke Kementerian Dalam Negeri yang palsu

Bukan karena ada pencoretan Rp 8,8 Triliun?

Bukan, gak ada. Itu belum ada. Dokumen itu dia kirim palsu. Kami bilang itu palsu. Kenapa palsu? Karena itu yang dikirim bukan pas kami bahas.

Yang dikirim yang mana lalu sama Ahok?

Yang punya dia sendiri. Kan dia kasih ke kita, kita bahas dong. Jadi hasilnya mustinya dari A jadi A+. Sekarang begitu sudah selesai disahkan dia kirim yang A. Yang belum dibahas. Nah itu pokok pangkalnya di situ.

Itu pelanggaran undang-undang, sudah nipu namanya. Kami disuruh bahas, bahas hasil bahasan kita gak dipakai.

Terus langkah dewan mengajukan hak angket untuk apa? Kenapa gak interpelasi?

Karena pelanggaran hukum. Angket itu sesuatu kebijakan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara dan sangat strategis, tetapi dianggap melanggar hukum. Karena hak interpelasi hak bertanya sesuatu atau kebijakan yang tidak melanggar hukum. Ini harus dibedakan. Inikan penyelidikan.

Tadi Pak Taufik juga sudah melakukan kunjungan ke Kemendagri. Dalam rangka apa?

Ya hasilnya. Karena panitia angket harus bergerak secara resmi, kami mempertanyakan dokumen yang dikirim. Kemudian, semua dokumen yang kita kirim.

Lalu adanya dana siluman itu bagaimana?

Mendefinisikan dana siluman itu apa? Kalau siluman itu apa yang tidak dibahas itu masuk ke dalam atau tiba-tiba masuk itu dana siluman. Kalau dibahas bukan siluman dong. Kalau dibahas berarti resmi dong.

Berarti dana UPS itu resmi?

UPS yang dilaporin itu Ahok, Ahok itukan habis kena hak angket kan dia kalang kabut. Dia lapor. Dia seolah-olah nemuin anggaran Rp 12,1 triliun. Kemudian dibawa ke KPK. Ke KPK kan cuman cari momen saja. Inikan cuman cari momen saja, jangan-jangan di KPK gak jadi apa-apa. Orang belum disahkan, orang belum dievaluasi Kemendagri. Belum ada apa-apa.

Terus dia bawa anggaran 2014. Terus Gubernur 2014 siapa? Ahok dong. Apalagi itu masuknya sudah di perubahan anggaran. Ahok itu gubernurnya. Gak mungkin dia gak tahu.

Jadi Anda menduga malah ahok ikut andil dalam penyusunan anggaran pengadaan UPS ya?

Iya dong. Kan dia gubernurnya. Masak gubernur enggak tahu ada program itu. SPD nya gimana? Surat Penyediaan Dana kan gubernur yang tanda tangan kepada unit-unit. Jadikan unitnya sendiri yang kena.

Dewan kan sebatas, saya tahun 2014 kan bukan anggota dewan tapi setahu saya, sebatas perencana anggaran. Pelaksananya menggunakan ULP dan SKPD.

Selama ini permasalahan tidak pernah ada di legislatif tetapi pada pihak eksekutif?

Iya dong. Kalau teknis proses lelangkan ada di‎ eksekutif. Yang menentukan pemenang tender siapa ULP. ULP siapa? Eksekutif.

Anda mengibaratkan apa nih yang dilakukan Ahok dengan adanya pelaporan ke KPK?

Itu hanya reaksi atas kesalahan yang dilakukan. Reaksi atas pengangketan dewan. Reaksinya ke KPK bawa ada anggaran Rp 12,1 triliun siluman. Dari mana siluman? Yang siluman itu yang bodong APBD nya dia. Iya dong. APBD gak dibahaskan bodong.

Masalah e-budgeting yang tengah diterapkan Ahok?

E-Budgeting itu tidak masuk dalam ranah prosedur. E-budgeting itu adalah alat untuk transparansi. Mestinya, setelah disahkan APBD dimasukan dalam E-budgeting, bukan malah memproses sebelum disahkan. Sebelum diproses APBD. Kalau sebelum diproses APBD masukin e-budgeting, ngapain donk kemudian dia kirim APBD ke DPRD. Kan kalau dikirim ke DPRD berarti untuk mendapatkan pembahasan untuk dapat pengesahan. Kalau pembahasan berarti ada yang berubah-rubah.

Anda juga bilang Ahok sudah melakukan pembohongan publik?

Iya, dia kirim yang lain.

Anda sebenarnya gak ada masalah kalau hasil rapat paripurna akhirnya dimasukkan ke dalam e-budgeting?

Iya dong. Gak masalah. Memang begitu.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dewan apa atas sikap Ahok ini?

Yang pertama angket dulu. Angket itu karena kami melihat ada pelanggaran hukum. Kalau soal APBD, Kemendagri itu membina dalam tata kelola pemerintahan. Jadi saya serahkan lah ke Kemendagri.

Bagaimana dengan hasil angket?

Angket itu hasilnya ada dua, kalau dia keputusannya ada unsur pidana keputusannya diserahkan kepada yang berwajib. Kalau diserahkan ke yang berwajib dia kan istirahat sementara. Atau yang terakhir, jika dia betul-betul dinyatakan bersalah ya hak menyatakan pendapat.