Wilayahnya mau dibongkar Ahok, warga Kalijodo ngadu ke Komnas HAM
Merdeka.com - Perwakilan warga Kalijodo, Jakarta Utara mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mengadukan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggusur wilayahnya.
Salah seorang tokoh masyarakat di kawasan Kalijodo, Abdul Aziz bersama beberapa orang mendatangi kantor Komnas HAM sekitar pukul 11.00 WIB.
"Mau ngadu soal relokasi oleh pemerintah," kata Daeng Aziz, sapaan akrabnya, Senin (15/12).
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
Tidak banyak komentar dari mereka terkait kedatangannya ke kantor Komnas HAM. Mereka hanya menegaskan mau mengadu.
Pantauan merdeka.com, perwakilan warga Kalijodo masih menunggu di ruang pengaduan Asmara Nababan di Komnas Ham.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan penertiban kawasan prostitusi ilegal Kalijodo selesai pada Februari ini. Pihaknya bakal kebut pembongkaran tersebut.
Percepatan pembongkaran itu diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta. KTT OKI sendiri dilangsungkan pada 6 Maret hingga 7 Maret 2016.
"Kita lagi lihat dulu apakah mau sebelum jadi tuan rumah OKI atau sesudah (penertiban Kalijodo), saya inginnya sih sebelum jadi tuan rumah, bulan ini harusnya diberesin," kata Ahok. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaMereka membakar lima wadah kemenyan dan melakukan aksi bisu.
Baca SelengkapnyaAksi pembubaran diskusi kebangsaan ini menuai kritikan publik.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjadi mediator sengketa antara warga Kampung Bayam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca SelengkapnyaSebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.
Baca SelengkapnyaMenurut Kholid hal itu hanya sebuah ekspresi sebagian warga yang belum mengenal Ridwan Kamil secara langsung
Baca Selengkapnya"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaTim advokasi melaporkan kasus dugaan penembakan tersebut ke Bareskrim Polri lantaran tak ada perkembangan dari Polda Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya