YLKI dukung 3 in 1 dihapus karena tak efektif, lebih baik pakai ERP

Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung wacana yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapuskan peraturan 3 in 1 di Jakarta. Menurut Tulus, 3 in 1 tidak efektif sebagai sarana pengendalian lalu lintas di Ibu Kota.

"3 in 1 gagal mengatasi kemacetan, khususnya koridor Sudirman-Thamrin," kata Tulus melalui siaran pers, Selasa (29/3).

Malah kata dia, aturan yang diberlakukan di beberapa ruas jalan di Jakarta justru menimbulkan kemacetan di ruas jalan lainnya. Apalagi, ada pihak-pihak yang mengakali aturan dengan menggunakan jasa joki 3 in 1.

"Sebagai gantinya, kami mendesak agar Gubernur Jakarta segera memberlakukan aturan jalan berbayar atau 'electronic road pricing' (ERP)," tuturnya.

Menurut Tulus, ERP akan jauh lebih efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Secara teknis, dia meyakini pemberlakuan ERP bisa mengurangi kemacetan hingga 40 persen. "Namun, pemberlakuan ERP harus didukung dengan kesiapan sarana transportasi publik yang mumpuni," ujarnya.

Sebelumnya, banyak joki three in one ikut memboyong anak mereka yang masih berusia balita. Hal ini menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, karena menganggap hal itu merupakan eksploitasi.

Dia berencana mengkaji ulang sistem three in one di sejumlah jalan protokol yang memberlakukan kebijakan tersebut. Rencana penghapusan sistem ini segera dibahas.

"Sebenarnya enggak perlu ada three in one juga. Kalau orang pada bawa-bawa bayi begitu, dikasih obat bayinya biar enggak mengganggu yang membawa mobil. Ini kan enggak benar kalau begitu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (28/3).

Penghapusan ini cukup beralasan. Sebab, Pemprov DKI bakal segera menerapkan sistem baru yang lebih modern yakni Electronic Road Pricing (ERP). Bila telah beroperasi jasa joki three in one diyakini bakal tergusur dengan sendirinya. (mdk/eko)