Follow
YLKI keluhkan rumitnya mendapatkan SHM apartemen
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini terkait curhatan Komika Muhadkly alias Acho yang mengkritik Apartemen Green Pramuka.
"Masalah SHM juga ini menjadi PR, dari pertemuan ini terbuktikan bahwasanya, pemda dan pemerintah pusat masih punya tugas yang sangat berat," kata Anggota Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rabu (9/8).
Dia mengungkapkan, jika pengeluaran SHM ini harus menunggu penyelesaian pembangunan seluruh tower dapat menjadi celah bagi pengembang untuk mengambil keuntungan sepihak. Sehingga, pemerintah harus memberikan solusi, dan tidak berhenti dalam mediasi.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Bagaimana Sembung Tower didanai? Dalam prasasti itu dijelaskan bahwa bangunan itu dibangun menggunakan dana pribadi dan dibantu dengan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di sekitar Batang.
-
Bagaimana cara membuat kebijakan yang menguntungkan kedua pihak? Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak.Serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam.
-
Kenapa Menara air Prujakan dibangun? Saat itu pemerintah kota berupaya untuk menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga setempat, terutama saat musim kemarau.
-
Bagaimana PS HW berharap masalah ini diselesaikan? 'Jika setelah terjadi investigasi terbukti terjadi pelanggaran, kami harap Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi kepada wasit yang bersangkutan.
"Kita berharap pemerintah tidak harus berpatok pada birokrasi lah, harus ada diskresi-diskresi lain, yang dilakukan pemerintah," jelasnya.
Sementara itu Kepala Sesi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Yuli Astuti mengatakan belum ada aturan di mana pengembang dapat ajukan SHM sebelum proses pembangunan selesai.
"Dulu bayangannya mungkin untuk 1 tower, jadi SLF selesai, kemudian bisa langsung sertifikat sah rusun. Tapi ternyata perencanaan ini bisa berblok-blok. Nah ini aturannya yang belum mengatur. Ini yang harus memang menjadi tugas pemerintah untuk membuat mekanisme seperti apa apabila ada seperti ini," pungkas Yuli. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya
Cawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya
Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya