Bansos COVID-19 dari APBD di Brebes Dihentikan, Ternyata Ini Alasannya

Merdeka.com - Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kondisi perekonomian masyarakat hingga kini masih terpuruk. Walau begitu, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pemerintah daerah di sana menghentikan aliran dana bantuan sosial COVID-19 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dilansir dari akun Instagram @seputar_brebes pada Selasa (2/2), bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 dari anggaran APBD Kabupaten Brebes hanya berjalan tiga bulan selama pandemi berlangsung. Penghentian bantuan itu didasari Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Penghentian Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak COVID-19.

“Tahun 2021 ini di APBD sudah ada kesepakatan dengan DPRD bahwa tahun ini kita tidak akan mengalokasikan bantuan tunai Rp200 ribu per keluarga per bulan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Djoko Gunawan.

Lantas kenapa bantuan itu dihentikan? Berikut selengkapnya:

Ekonomi Masyarakat Mulai Tubuh

©2020 123rf

Menurut Djoko, salah satu alasan dihapuskannya bantuan sosial tunai itu adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Sebagai ganti penghapusan itu, Djoko menerangkan pihaknya juga mengubah skema kredit bagi pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) agar sektor usaha bisa bergeliat. Selain itu, masyarakat yang kondisi ekonominya belum stabil bisa mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah yang masih berlangsung.

“Bansos dari pemerintah pusat, baik itu dari Kemensos atau yang lainnya masih tetap berjalan. Ini hanya bansos dari Pemrov berupa paket sembako dan hanya dari Pemkab Brebes sebesar Rp 200.000 yang dihentikan,” ungkap Djoko dikutip dari akun Instagram @seputar_brebes.

Pendampingan pada UMKM

©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Menanggapi penghapusan bansos itu, Djoko juga sudah memberi tahu perihal tersebut kepada para camat. Melalui surat pemberitahuan, Djoko meminta para camat agar menginformasikan hal ini kepada kelurahan atau desa.

Pelaporan itu juga menjadi pertimbangan penyusunan sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat dari anggaran dana desa. Djoko menerangkan, bantuan selanjutnya akan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria kemensos.

“Bantuan nanti akan lebih melihat masyarakat yang lebih memenuhi kriteria dari Kemensos. Sedangkan untuk pelaku UMKM ada pendampingan agar mereka naik kelas. Mereka nantinya akan mendapat pendampingan dari perusahaan besar,” kata Djoko dikutip dari akun Instagram @seputar_brebes pada Selasa (2/2). (mdk/shr)