Cegah Munculnya Krisis Pangan Akibat Pandemi, Ini Kata Satgas Pesantren di Jogja

Merdeka.com - Merebaknya Pandemi Corona berdampak besar bagi perekonomian warga. Banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya, begitu pula dengan penghasilan mereka sehari-hari.

Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang tak bisa mencukupi kebutuhan sekedar untuk makan. Terutama bagi warga miskin, mereka terancam bencana kelaparan.

Hal inilah yang membuat pemerintah harus sigap dan tanggap mengantisipasi hal-hal tersebut. Namun, ancaman krisis pangan tidak sesederhana yang dibayangkan. Bila krisis pangan terjadi, yang terdampak bukan hanya warga miskin atau mereka yang tak sanggup membeli kebutuhan sehari-hari, namun juga seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali mereka dari kalangan menengah ke atas.

Hal inilah yang dipikirkan oleh tim satgas peduli COVID-19 Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Mlangi.

"Krisis pangan tersebut akan berpengaruh pada seluruh aspek struktural keamanan pangan, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karenanya sebisa mungkin krisis itu tidak akan terjadi," kata Penanggung Jawab Satgas Aswaja Peduli Covid-19, Muhammad Mustafid dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (05/6).

Penurunan Daya Beli Masyarakat

©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merebaknya pandemi Corona membuat banyak pekerja dirumahkan. Para pekerja yang dirumahkan itu tidak dibayar gajinya walaupun sebagian perusahaan masih membayar 50% gaji dengan kerja sistem shift. Penurunan dan gaji yang tidak dibayarkan itulah yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Ancaman paling nyata sebenarnya menghimpit para pekerja harian, termasuk industri wisata yang menghidupi PKL, tukang becak, driver, kusir andong, kuliner, toko oleh-oleh, kerajinan, hingga tour guide. Dengan tidak adanya pemasukan harian, kebutuhan sehari-hari mereka terancam tidak terpenuhi.

Ancaman Kelangsungan Produksi Pangan

©2018 Merdeka.com

Di samping itu, menurut Mustafid, merebaknya pandemi juga dapat mengancam kelangsungan produksi pangan. Ancaman produksi pangan itu terjadi karena anjloknya harga hasil panen. Bagi petani padi, harga jual gabah di tingkat petani juga rendah.

Selama masa pandemi, memang tidak ada kendala langsung bagi petani untuk produktif dan terus menghasilkan padi yang melimpah. Namun hal itu tidak dibarengi dengan lakunya hasil panen mereka di pasar karena daya beli masyarakat yang rendah.

Karena hasil panen yang tidak laku itu petani akhirnya juga tidak memperoleh insentif untuk biaya hidup. Pada akhirnya, merekapun menghentikan kegiatan produksi padi. Dari data yang diungkapkan Tim Satgas Asjawa Nusantara, sudah ada petani yang menghentikan kegiatan produksi mereka dan terancam gulung tikar.

Yang Perlu Dilakukan Pada Sektor Produksi

©2018 Merdeka.com

Oleh karena ancaman krisis pangan itu, baik pemerintah maupun warga harus bahu-membahu dalam melakukan tindakan pencegahan. Menurut Tim Satgas Asjawa Nusantara, hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain pemetaan kerjasama antara kelompok tani dengan produsen.

Selain itu juga dapat dilakukan pemberian insentif biaya produksi seperti benih, pupuk, dan saprodi baik kepada petani mitra maupun para penanam skala rumah tangga. Pemberian insentif ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kartu tani.

Tak hanya itu, alternatif lain yang perlu dilakukan adalah menggalakkan gerakan ketahanan dan kemandirian pangan. Hal itu dapat dilakukan dengan menggandeng komunitas, relawan, organisasi warga, dan perusahaan.

Yang Perlu Dilakukan Pada Sektor Distribusi dan Konsumsi

©2020 Merdeka.com/Muhammad Permana

Selain memperbaiki sistem produksi, ada juga hal yang perlu dilakukan pada sektor distribusi dan konsumsi. Menurut Tim Satgas Asjawa Nusantara, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah pada sektor ini antara lain meningkatkan cadangan bahan pokok, memberikan insentif harga hasil panen kepada petani. Dan memfasilitasi program pembangunan lumbung pangan kepada warga.

Sementara yang perlu dilakukan warga antara lain menghidupkan kembali lumbung pangan, mendistribusikan hasil pangan kepada kelompok rentan dan terdampak, serta mengembangkan kontrak kerja sama dengan komunitas petani dan peternak untuk mendekatkan rantai pasok, serta terus memantau ketahanan warga di sekitarnya. (mdk/shr)