PPKM Gagal Diterapkan, Ini Saran Epidemolog UGM untuk Pemerintah

Merdeka.com - Pada Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah terbukti gagal dalam menekan laju penularan Virus Corona. Menurutnya, hal itu dikarenakan karena implementasi yang tidak tegas sehingga tidak terlihat menurunkan mobilisasi di lapangan.

Hal itulah yang disetujui Epidemolog UGM, dr. Citra Indriani, MPH. Oleh karena itu, Ia mengatakan implementasi PPKM perlu dipertegas lagi dan dilaksanakan secara konsisten. Langkah itu diharapkan mampu menekan laju penularan virus di tengah masyarakat dengan lebih baik lagi.

“Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah dan masih saja tinggi. Oleh karena itu implementasinya di lapangan perlu diperketat lagi,” kata Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1).

Lalu saran apa saja yang diberikan oleh Citra terkait kebijakan PPKM yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam menghadapi pandemi ini? Berikut selengkapnya:

Saran untuk PPKM Berikutnya

©2021 Merdeka.com/probolinggokab.go.id

Menurut Citra, penerapan PPKM yang diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia justru tidak memberi dampak yang signifikan karena pertambahan kasusnya tetap tinggi yaitu lebih dari 10 ribu kasus per hari. Kendati demikian, dia memperkirakan jumlah pertambahan kasus makin banyak hingga di atas 20 ribu kasus per hari apabila kebijakan itu tidak diterapkan.

Oleh karena itu, Citra mengatakan kebijakan PPKM akan berhasil apabila pengetatan implementasi penegakan di lapangan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Tak hanya itu, perlu dilakukan pula monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes serta terus melaksanakan promosi kesehatan di tengah masyarakat.

“Karantina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena konsekuensinya berat. Butuh biaya besar,” kata Citra.

Pendampingan ke Daerah

©Agus Suparto/Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS

Selain itu, Citra mengungkapkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pendampingan dalam melakukan PPKM hingga ke daerah-daerah. Baginya, kehadiran pemerintah pusat diharapkan akan memperkuat implementasi di daerah agar sesuai harapan. Selain itu, penegakan PPKM ini perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan, bahkan hingga target vaksinasi di Indonesia selesai.

“Pembatasan masyarakat perlu di on-off on-off kan dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan prokes yang ketat. Model seperti itu perlu diterapkan sampai vaksin bisa melindungi seluruh penduduk Indonesia,” ungkap Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1). (mdk/shr)