PPS Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara, Ketahui Tugas dan Masa Kerjanya

PPS membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Selasa, 23 Jan 2024 13:49:00 pps pemilu

PPS Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara, Ketahui Tugas dan Masa Kerjanya

PPS membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjaga demokrasi suatu negara. Untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan akuntabel, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.

Seperti di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, membentuk PPS dalam setiap pesta demokrasi. PPS pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk di tingkatan kelurahan atau desa.

Selama proses penyelenggaraan pemilihan umum, PPS pemilu memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang yang jelas. Bagi Anda yang terpilih sebagai anggota PPS pemilu, penting untuk mengetahui tugas, kewajiban, dan fungsinya.

Selain itu, Anda juga perlu memahami berapa lama masa kerjanya dan kisaran gaji yang didapatkan. Kami merangkum pengertian, tugas, wewenang, kewajiban, hingga masa kerja PPS pemilu adalah sebagai berikut.

Pengertian PPS Pemilu

PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.

PPS terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan petugas pemungutan suara.

Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, susunan PPS terdiri dari ketua dan sekretaris yang berasal dari PNS atau non-PNS yang memiliki kompetensi dan integritas, serta memiliki pengalaman dalam pemilu. Selain itu, ada juga anggota PPS yang berasal dari penduduk setempat dan memiliki integritas yang tinggi. Terdapat pula petugas pemungutan suara yang bertugas membantu PPS dalam melakukan pemungutan suara secara tertib dan lancar.

Tugas PPS Pemilu

Berikutnya, akan dijelaskan apa saja tugas PPS pemilu.

PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. PPS bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pemungutan suara kepada masyarakat yang akan memberikan suaranya dalam Pemilu.

Tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan oleh PPS meliputi persiapan logistik pemilu, pendaftaran pemilih, pembentukan tempat pemungutan suara (TPS), pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemungutan suara. PPS juga bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan keberlangsungan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan adil.

Selain itu, PPS juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan informasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. PPS juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemungutan suara agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran hukum.

Dengan demikian, PPS memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan Pemilu sehingga peran mereka sangat vital dalam menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Kewajiban PPS Pemilu

Setelah mengetahui tugas, selanjutnya akan dijelaskan kewajiban PPS pemilu.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki beberapa kewajiban penting dalam pemilu. Salah satunya adalah memastikan pemutakhiran data pemilih terkini, termasuk mencocokkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, PPS bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan kotak suara sejak tahap penyimpanan hingga penghitungan suara, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Selain kewajiban tersebut, PPS juga harus menindaklanjuti temuan dan laporan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) terkait dengan potensi pelanggaran pemilu. PPS perlu bekerja sama dengan Panwaslu untuk memastikan setiap laporan atau temuan yang diajukan segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, PPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Dalam mengemban kewajiban ini, PPS harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas serta tetap menjaga netralitas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Wewenang PPS Pemilu

Setelah mengetahui kewajiban, perlu juga dipahami wewenang dari PPS pemilu.

PPS (Panitia Pemungutan Suara) memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi proses pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang PPS juga mencakup pengelolaan data , pelaksanaan tahapan seleksi, serta pemantauan pelaksanaan tahapan pemilihan.

Dengan wewenang yang dimiliki, PPS bertanggung jawab menjaga integritas dan keberhasilan proses pemilihan umum sehingga dapat terilih calon pemimpin dengan adil dan demokratis. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan wewenang PPS dalam menjalankan proses pemilihanumum demi penerapan sistem demokrasi di Indonesia.

Gaji dan Masa Kerja

Terakhir, akan dijelaskan kisaran gaji dan masa kerja PPS pemilu.

Gaji dan masa kerja PPS atau Panitia Pemungutan Suara ditentukan berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Menurut aturan tersebut, PPS terdiri dari ketua dan empat anggota. Mereka akan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.

Besaran gaji untuk ketua PPS adalah sebesar 75% dari gaji PNS golongan I/a. Sedangkan untuk anggota PPS, besaran gajinya adalah sebesar 65% dari gaji PNS golongan I/a.

Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu. Peran PPS dalam Pemilu 2024 sangat penting, karena mereka bertugas untuk melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil suara di tingkat TPS. Mereka juga harus memastikan keberlangsungan dan keselamatan pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Dengan demikian, PPS memiliki peran yang vital dalam proses demokrasi di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan lancar dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.