Follow
Ramai 110 Juta Warganet Dukung Penundaan Pemilu, Pakar Ungkap Kejanggalan Data
Merdeka.com - Pada 15 Maret 2022 silam, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dia memiliki big data soal 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024. Namun banyak pihak yang mempertanyakan validasi data tersebut, di antaranya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC. Bahkan mereka menemukan kejanggalan terkait big data tersebut.
“Jadi, data dukungan melalui media sosial ini jelas tidak mungkin sekali, karena pemakai aktif Twitter hanya sekitar 15 juta,” kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha dikutip dari ANTARA pada Selasa (12/4).Berikut hasil riset selengkapnya:
Banyak yang Menolak Penundaan Pemilu
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa saja yang ikut dalam pilpres 2024? Dari beberapa daerah yang sudah dibacakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
©2015 Merdeka.com
Pratama mengatakan, data yang menyatakan kontra penundaan pemilu di Twitter sebanyak 83,60 persen sedangkan yang pro 16,40 persen. Sementara itu pada media daring yang kontra sebesar 76,90 persen dan yang pro hanya 23,10 persen. Menurut dia, dari data itu saja sudah terlihat kalau lebih banyak yang menolak penundaan pemilu.
Selain itu, disebutkan juga tokoh kontra pemilu yang paling banyak terdapat pada pemberitaan media online adalah Agus Harimurti (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sebanyak 1.420 berita, disusul Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) sebanyak 555 berita. Sementara tokoh pro penundaan pemilu terbanyak adalah Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) sebanyak 3.892 artikel berita disusul Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN).
Harus Jelas
©2016 Merdeka.com
Pratama mengatakan, sumber pengambilan data soal jumlah warganet yang mendukung penundaan pemilu harus jelas. Bahkan untuk mengambil data tersebut dengan survei sebenarnya merupakan hal yang sulit, bahkan mustahil meski dilakukan secara daring. Hal ini karena sampel harus dilakukan sesuai usia, apalagi mencapai angka 110 juta warganet. “Mengumpulkan dan membaca data FB, IG, dan WA tidak semudah di Twitter yang membuka API (application programming interface). Perlu persetujuan FB untuk pihak ketiga membaca data dan mengumpulkannya,” kata Pratama dikutip dari ANTARA.
(mdk/shr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca Selengkapnya
ada dugaan penentuan ratusan ribu DPT itu dilakukan atas persentase kesepakatan lobi-lobi.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kebocoran data pemilih merupakan keteledoran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca Selengkapnya
Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Daftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca Selengkapnya
Terkait dengan angka 93,3 persen itu belum dapat dipastikan jika pemilih untuk tidak golput.
Baca Selengkapnya
Kesimpulan hasil survei LSI menunjukan pihak yang menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan mayoritas berasal dari pemilih pasangan capres dan cawapres 01 dan 03.
Baca Selengkapnya
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnya
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca Selengkapnya
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca Selengkapnya