Tujuan Reformasi Birokrasi yang Berlaku di Indonesia, Perlu Diketahui

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Seperti diketahui, reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Dengan sistem birokrasi yang sederhana, maka masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Bukan hanya mudah dan cepat, reformasi birokrasi ini juga dilakukan guna menciptakan pelayanan publik yang murah sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan berbagai cara, mulai dari penataan regulasi hingga tata kelola yang mengandalkan teknologi digital.

"Yang masih harus dilakukan pemerintah adalah penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya, dan tata kelola berbasis digital," jelas Wakil Presiden Ma’aruf Amin saat memimpin rapat perdana tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019), seperti dilansir pada Liputan6.com.

Orang lain juga bertanya?

Selain dapat menciptakan pelayanan publik yang baik dan efisien, reformasi birokrasi juga dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meski demikian, dalam hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa reformasi birokrasi bukan perkara yang mudah, melainkan sebuah tantangan besar yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia.

"Kita dorong reformasi birokrasi. Ini jadi tantangan besar kita bagaimana kita bisa desain sesuatu yang efisien. Birokrat dan birokrasi penting sekali," ungkap Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019), seperti dikutip pada Liputan6.com.

Lalu seperti apa tujuan reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian aspek apa saja yang menjadi sasaran dan pihak mana saja yang terlibat dalam reformasi birokrasi. Dilansir dari situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berikut kami telah merangkum penjelasan lengkapnya:

Mengenal Reformasi Birokrasi

mengatur komposisi kabinet

Sebelum mengetahui tujuan reformasi yang berlaku di Indonesia, akan lebih baik memahami terlebih dahulu pengertian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diartikan sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan suasana birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dapat melayani publik secara akuntabel atau bertanggung jawab, serta berpegang pada nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa pemerintah berupaya untuk membangun lingkungan birokrasi yang profesional serta bertanggung jawab, agar bisa memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui reformasi birokrasi ini, juga bisa membangun organisasi atau lembaga yang bersih dari tindakan KKN sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Tujuan Reformasi Birokrasi

Setelah memahami pengertian dari reformasi birokrasi, selanjutnya perlu diketahui beberapa tujuan reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia.

Tujuan reformasi birokrasi ini sendiri tidak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesioal, dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Aspek Sasaran Reformasi Birokrasi

menpanrb tjahjo kumolo

Pada poin sebelumnya, diketahui bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional yang dapat memberikan pelayanan publik yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi ini dilakukan dengan menyasar beberapa aspek utama.

Meliputi organisasi, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir, serta budaya kerja (culture-set) yang ada di Indonesia.

Sehingga dapat dipahami, bahwa reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar melakukan perubahan dari satu bidang, melainkan mencakup semua bidang. Dengan begitu, upaya ini bisa menghasilkan perubahan besar dan menyeluruh di masyarakat, demi menciptakan tatanan kehidupan yang baik dan adil untuk sesama.

Organisasi yang Perlu Melakukan Reformasi Birokrasi

Setelah mengetahui tujuan reformasi birokrasi beserta aspek sasaran utamanya, lalu muncul pertanyaan, organisasi atau lembaga apa saja yang perlu melakukan perubahan ini.

Organisasi atau lembaga yang perlu melakukan reformasi birokrasi adalah semua lingkungan kerja di seluruh Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melakukan reformasi birokrasi (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025).

Dengan adanya hal ini, diharapkan reformasi birokrasi dapat dilakukan secara menyeluruh di berbagai lembaga yang ada di Indonesia.

Pihak yang Terlibat dalam Reformasi Birokrasi

ilustrasi pns

Untuk mencapai beberapa tujuan reformasi birokrasi yang telah disebutkan di atas, perlu melibatkan berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah akan melibatkan beberapa pihak dari berbagai sektor.

Meliputi agen perubahan, instansi pemerintah, pimpinan serta pegawai instansi pemerintah, kelompok gabungan dari individu-individu dalam suatu instansi pemerintah dengan tujuan yang sama, unit kerja di lingkungan instansi pemerintah, forum agen perubahan, serta Tim Reformasi Birokrasi Internal (BRI).

Beberapa pihak yang terlibat tersebut harus berpartisipasi aktif dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi dengan baik. (mdk/ayi)