Wacana Normal Baru Masih Terpusat di Pemerintah, Ini Penjelasan Pakar UGM

Merdeka.com - Di tengah masih bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah mengeluarkan wacana kehidupan “new normal”. Wacana ini kemudian berkembang menjadi perbincangan umum di tengah masyarakat.

Selain itu, perdebatan juga bermunculan perihal istilah tersebut. Ada yang berkata bahwa “new normal” adalah bentuk dari lepas tangan pemerintah terhadap persoalan COVID-19 yang makin ke sini makin rumit. Ada yang berkata istilah itu dikeluarkan agar masyarakat siap menyambut era di mana mereka harus terbiasa hidup berdampingan dengan virus.

Namun, terlepas dari itu semua pakar Ilmu Pemerintahan UGM dari Research Center for Politics and Goverment (PolGov) menilai wacana tentang tatanan normal baru itu masih didominasi oleh sumber atau aktor di lingkup pemerintahan.

“Wacana tentang 'new normal' masih sangat terpusat pada pemerintah,” kata peneliti PolGov UGM Warih Aji Pamungkas dikutip dari ANTARA pada Rabu (3/6). Warih juga menjelaskan kesimpulan itu Ia berikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PolGov melalui laboratorium Big Data Analysis.

Masih Terpusat di Pemerintah

©2020 Biro Pers Setpres

Dalam penelitian tersebut, wacana tatanan normal baru dalam pemberitaan daring di Indonesia dianalisis dari periode 1-30 Mei 2020. Selama periode tersebut, total pemberitaan media daring yang dianalisis mencapai 15.011 artikel yang diperoleh dengan pencarian berita yang mengandung kata “new normal”, “normal baru”, “kenormalan baru”, “kewajaran baru”, dan “kelaziman baru”.

Dalam pemberitaan tentang normal baru selama periode tersebut, narasi dari aktor-aktor pemerintah cukup dominan. Empat tokoh teratas yang kerap disebut dalam pemberitaan tentang normal baru adalah Presiden RI Joko Widodo (3.334), Anies Baswedan (773), Erick Thohir (605), dan Ridwan Kamil (502). Sedangkan tiga instansi yang secara signifikan disebut dalam pemberitaan tersebut adalah WHO (889), UI (273), dan Bank Indonesia (209).

Bukan Hanya Persoalan Kesehatan

©2020 AFP/JUNI KRISWANTO

Menurut Warih, temuan tersebut tidak mengherankan karena pada fase tersebut pemerintah sedang mendorong agar kebijakan tatanan normal baru bisa mendapatkan penerimaan publik secara luas. Walaupun begitu, ternyata wacana alternatif juga mulai muncul dan ditunjukkan dengan pemberitaan dari perspektif non-pemerintah yang diberikan akademisi dari UI.

Selain itu, temuan lain dalam penelitian itu adalah wacana normal baru memberi penegasan bahwa persoalan COVID-19 bukan hanya sekedar persoalan kesehatan, namun juga menyentuh permasalahan pemerintah, ketertiban umum, dan ekonomi.

Lebih Mementingkan Aspek Ekonomi Dibanding Kesehatan

©2020 AFP/JUNI KRISWANTO

Dilansir dari sumber yang sama, menurut Warih ada dua isu yang berhubungan dengan normal baru. Pertama, isu yang dikaitkan dengan pemerintahan dan ketertiban, sedangkan yang kedua, isu yang dikaitkan dengan ekonomi.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan dari analisis pemberitaan itu terlihat bahwa pemerintah memberi penekanan pada prioritas yang lebih kuat pada aspek sosial dan ekonomi dibandingkan dengan aspek kesehatan dan hukum dalam wacana tentang normal baru tersebut.

Memperkuat Pendekatan Keamanan

©2020 Merdeka.com/Nur Habibie

Menurut Warih, melalui analisis wacana itu, dapat diketahui adanya kecenderungan bahwa pemerintah sedang memperkuat pendekatan keamanan dalam isu publik.

“Kondisi ini ditunjukkan dengan analisis pemberitaan dalam periode 1-30 Mei 2020 yang menggambarkan kuatnya pilihan pemerintah untuk menggerakkan lagi roda ekonomi dan penanganan pandemi dengan pendisiplinan yang didukung Polri dan TNI,” ujar Warih. (mdk/shr)