3 Fakta Beras Bansos dari Kemensos Kuning dan Berkutu, Pemprov Jatim Lakukan Ini

Merdeka.com - Sebanyak 3.000 paket beras bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperuntukkan warga terdampak PPKM ditemukan berwarna kuning dan berkutu. Paket beras tak layak konsumsi itu ditemukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak meminta bansos beras berkutu tersebut tidak didistribusikan.

"Pagi-pagi bangun saya diberi info dan saya langsung lapor Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur bilang untuk menindaklanjuti dengan segera," tuturnya di Bangkalan, Rabu (4/8/2021).

Kualitas Beras Tidak Baik

Sebuah kiriman dibagikan oleh Emil Elestianto Dardak (@emildardak)

Wagub Emil mengemukakan kualitas beras bansos tersebut memang tidak baik. Ia melakukan pengecekan terhadap beras bansos bersama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta.

Beberapa hari ke depan, Emil memastikan beras bansos pengganti segera dikirimkan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan.

"Ini tadi saya telepon Pak Alwi (Kadinsos Jatim), artinya hitungan hari harus sudah sampai penggantinya, karena masyarakat sudah nunggu," terang Emil.

Peran Pemda

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam membantu pengawalan program dari pemerintah pusat.

"Ini kerja bersama, Kemensos ngurusi seluruh Indonesia dan Kemensos pun akan senang tahu ada temuan ini. Kita temukan karena pemda memang diminta Kemensos untuk turut mengawal penyaluran bansos," ungkapnya, mengutip dari liputan6.com.

Minta Tidak Terulang

Mantan Bupati Trenggalek ini berharap kejadian serupa tidak terulang di Jawa Timur.  "Tolong diingat, dari seluruh Jatim yang bermasalah ada di beberapa daerah, jadi yang lainnya menerima beras dengan kualitas bagus. Tetapi yang sedikit tapi bermasalah ini harus segera ditindak cepat," tegasnya.

Selain itu, Emil mengapresiasi respons cepat dari Pemkab Bangkalan  dan berharap komunikasi seperti ini akan terus berjalan.

"Antisipasinya kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan pemasoknya, kalau memang bener masalahnya dari penyedia, ya, harus dapat sanksi agar tidak terulang kembali," pungkasnya. (mdk/rka)