3 Manfaat SK Hutan Sosial di Jatim, Kurangi Kemiskinan Jaga Keseimbangan Alam
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa penyerahan surat keputusan (SK) Hutan Sosial berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di provinsi setempat.
"Tidak hanya dampak ekonomi seperti kesejahteraan masyarakat, tapi juga berkontribusi dalam keseimbangan alam," jelasnya, usai mengikuti penyerahan SK Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pemerintah pusat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/2/2022).
Menurut Khofifah, SK Hutan Sosial sangat berarti bagi para petani di Jatim.
-
Mengapa hutan penting untuk lingkungan? Penebangan hutan untuk pertanian, peternakan, dan pemukiman mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2 dari atmosfer.
-
Apa yang dihibahkan dalam surat hibah tanah? Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua. Tanah ini memiliki luas 200 m2 dan terletak di Jalan Anggrek No. 12 RT.02/RW.03 Surabaya.
-
Apa manfaat sertipikat tanah bagi masyarakat? “Tetapi, setelah disertipikasi maka akan banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kementerian LHK memperkuat hutan karbon? Langkah ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Apa itu kata keterangan? Kata Keterangan adalah jenis kata yang memberikan informasi tambahan atau detail mengenai kata lain dalam sebuah kalimat.
Kurangi Kemiskinan
©2012 Merdeka.com/dok
Khofifah berpesan kepada masyarakat penerima SK yang terdiri dari kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) agar dapat memanfaatkan SK tersebut untuk kegiatan produktif.
"Sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jatim," ujar Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.
Program Perhutanan Sosial, terang Khofifah, merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan.
Akses Legal
Dikeluarkannya SK Hutan Sosial merupakan pemberian akses legal untuk mengelola perhutanan sosial. Dengan demikian, masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pembangunan lainnya dari sektor-sektor lain.
Sementara itu, pada penyerahan SK Hutan Sosial, Jatim menerima 59 SK dengan luas 35.879,38 hektare. SK Hutan Sosial tersebut akan dibagikan kepada 26.072 kepala keluarga di 10 kabupaten, yakni Blitar, Bojonegoro, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Trenggalek dan Tulungagung.
Sebelumnya, Jatim telah menerima SK Perhutanan Sosial sebanyak 288 seluas 140.271,06 hektare yang dibagikan kepada 94.918 kepala keluarga.
Hingga kini, di Jatim sudah diterbitkan SK Hutan Sosial di 19 kabupaten/kota seluas 176.150,44 hektare atau sebesar 3,59 persen dari total capaian Nasional.
Kemudian, jumlah SK sebanyak 347 unit atau sebesar 4,64 persen dari total capaian Nasional bagi 120.990 kepala keluarga atau sebesar 11,53 persen dari total capaian Nasional. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca SelengkapnyaPermasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaMereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaEfek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur Kalimantan Timur, dalam kunjungannya ditemani oleh perangkat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)
Baca SelengkapnyaDalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaPenggunaan kayu dan bambu dalam dunia arsitektur dan konstruksi masih terbatas pada aspek keindahan dibandingkan aspek kekuatannya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin
Baca SelengkapnyaSertifikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.
Baca SelengkapnyaSelain itu, kata Bondan, Astra menargetkan bisa mengelola 10.000 hektar hutan sosial sampai 2030.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut yang digelar di Istana Wapres, Kamis (9/11).
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca Selengkapnya