Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Manfaat SK Hutan Sosial di Jatim, Kurangi Kemiskinan Jaga Keseimbangan Alam

3 Manfaat SK Hutan Sosial di Jatim, Kurangi Kemiskinan Jaga Keseimbangan Alam Ilustrasi hutan. ©Pixabay/cosmospaceternal_8734

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa penyerahan surat keputusan (SK) Hutan Sosial berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di provinsi setempat.

"Tidak hanya dampak ekonomi seperti kesejahteraan masyarakat, tapi juga berkontribusi dalam keseimbangan alam," jelasnya, usai mengikuti penyerahan SK Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pemerintah pusat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/2/2022).

Menurut Khofifah, SK Hutan Sosial sangat berarti bagi para petani di Jatim.

Kurangi Kemiskinan

hutan kota srengseng

©2012 Merdeka.com/dok

Khofifah berpesan kepada masyarakat penerima SK yang terdiri dari kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) agar dapat memanfaatkan SK tersebut untuk kegiatan produktif.

"Sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jatim," ujar Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Program Perhutanan Sosial, terang Khofifah, merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan.

Akses Legal

Dikeluarkannya SK Hutan Sosial merupakan pemberian akses legal untuk mengelola perhutanan sosial. Dengan demikian, masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pembangunan lainnya dari sektor-sektor lain.

Sementara itu, pada penyerahan SK Hutan Sosial, Jatim menerima 59 SK dengan luas 35.879,38 hektare. SK Hutan Sosial tersebut akan dibagikan kepada 26.072 kepala keluarga di 10 kabupaten, yakni Blitar, Bojonegoro, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Trenggalek dan Tulungagung.

Sebelumnya, Jatim telah menerima SK Perhutanan Sosial sebanyak 288 seluas 140.271,06 hektare yang dibagikan kepada 94.918 kepala keluarga.

Hingga kini, di Jatim sudah diterbitkan SK Hutan Sosial di 19 kabupaten/kota seluas 176.150,44 hektare atau sebesar 3,59 persen dari total capaian Nasional.

Kemudian, jumlah SK sebanyak 347 unit atau sebesar 4,64 persen dari total capaian Nasional bagi 120.990 kepala keluarga atau sebesar 11,53 persen dari total capaian Nasional. (mdk/rka)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Baca Selengkapnya
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023

Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau

Baca Selengkapnya
Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat
Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat

Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.

Baca Selengkapnya
PJ Gubernur Kaltim Wanti-Wanti Pengusaha Tambang Beri Dampak Positif ke Warga Sekitar
PJ Gubernur Kaltim Wanti-Wanti Pengusaha Tambang Beri Dampak Positif ke Warga Sekitar

PJ Gubernur Kalimantan Timur, dalam kunjungannya ditemani oleh perangkat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Sebut Berhasil Tekan Angka Kemiskinan
Pemprov Kaltim Sebut Berhasil Tekan Angka Kemiskinan

Dalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya
Kayu dan Bambu Bersertifikat FSC Jadi Solusi Masalah Iklim dan Keberlanjutan Hutan dari Dunia Arsitektur
Kayu dan Bambu Bersertifikat FSC Jadi Solusi Masalah Iklim dan Keberlanjutan Hutan dari Dunia Arsitektur

Penggunaan kayu dan bambu dalam dunia arsitektur dan konstruksi masih terbatas pada aspek keindahan dibandingkan aspek kekuatannya.

Baca Selengkapnya
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan HPL Tanah Ulayat Beri Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan HPL Tanah Ulayat Beri Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat

Sertifikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembangunan Perhutanan Sosial, KLHK Jalin Kerja Sama dengan Astra
Perkuat Pembangunan Perhutanan Sosial, KLHK Jalin Kerja Sama dengan Astra

Selain itu, kata Bondan, Astra menargetkan bisa mengelola 10.000 hektar hutan sosial sampai 2030.

Baca Selengkapnya
Sukses Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Beri Insentif Rp6,71 Miliar ke Pemkab Banyuwangi
Sukses Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Beri Insentif Rp6,71 Miliar ke Pemkab Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut yang digelar di Istana Wapres, Kamis (9/11).

Baca Selengkapnya
Raih Insentif Fiskal dari Wapres, Khofifah: Kemiskinan Ekstrem di Jatim turun 3,58 Persen
Raih Insentif Fiskal dari Wapres, Khofifah: Kemiskinan Ekstrem di Jatim turun 3,58 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Baca Selengkapnya