Berdayakan Tenaga Kerja Lokal, Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Melesat Selama 2022

Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus meningkat hingga mencapai 7,17 persen menjelang akhir tahun 2022. Persentase ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Padahal pada 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan sempat terpuruk hingga mencapai minus yakni pada angka -4,85 persen. Keterpurukan kondisi ekonomi ini disebabkan oleh masa pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 kondisi ekonomi kota megapolitan itu meningkat tajam pada angka 4,29 persen atau naik sekitar 8 persen.

Faktor utama pendorong melesatnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya adalah gebrakan program ekonomi kerakyatan berupa Padat Karya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut dipicu oleh adanya sinergi kuat seluruh pemangku kebijakan di Kota Pahlawan melalui program ekonomi kerakyatan berbasis padat karya.

Selama beberapa tahun terakhir, Kota Surabaya menerapkan program ekonomi kerakyatan, di mana semua kebutuhan di Surabaya dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan toko kelontong yang tersebar di berbagai penjuru kota.

Kebutuhan batik dan seragam aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maupun pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan produk buatan UMKM Surabaya.

Belanja Daring

©2022 Merdeka.com/Dok. Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya juga telah memanfaatkan platform digital dengan membuat e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yakni e-Peken Surabaya. Sekitar 500 pedagang toko kelontong telah bergabung dalam e-Peken Surabaya. Di sana mereka menjual berbagai kebutuhan pokok yang bisa dibeli konsumen tanpa keluar rumah.

Konsumen tetap e-Peken adalah para ASN Pemkot Surabaya. Mereka diwajibkan membeli semua kebutuhan pokok melalui aplikasi e-Peken. Kini, aplikasi yang awalnya hanya dibuka untuk ASN juga sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Wali Kota Eri menuturkan, sejumlah toko yang ada di e-Peken mengalami peningkatan omzet transaksi hingga 500 persen.

Program Padat Karya

Sebuah kiriman dibagikan oleh Eri Cahyadi (@ericahyadi_)

Selain e-Peken, Pemkot Surabaya juga terus mengembangkan program padat karya di masing-masing kecamatan. Adapun, program padat karya ini berbeda-beda di setiap kecamatan, yakni tergantung potensi wilayah yang bersangkutan.  

Program padat karya ini banyak memanfaatkan lahan tidur atau lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di setiap kecamatan. Total sudah ada 20 rumah padat karya yang diresmikan, dan dalam waktu dekat ada 14 rumah padat karya yang rencananya segera diresmikan.

Wali Kota Surabaya menuturkan, program padat karya hadir untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Surabaya agar mau bekerja dan berusaha. Sebagai contoh, padat karya di bidang pembuatan paving dan jahit-menjahit ada yang sudah mendapatkan pendapatan hingga Rp6 juta dalam sebulan.

Program padat karya tersebut di seluruh Kota Pahlawan sudah banyak menyerap tenaga kerja lokal. Termasuk saat Pemkot Surabaya merealisasikan program “Dandan Omah” di mana pekerjanya merupakan warga sekitar.

Cak Eri, panggilan akrab Eri Cahyadi, menuturkan bahwa tujuan akhir program padat karya adalah mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Untuk itu, dia meminta semua pihak meninggalkan ego sectoral masing-masing dan bekerja sama guna menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kota Pahlawan berjalan optimal.

Dinilai Belum Maksimal

Sementara itu, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menilai program padat karya yang diinisiasi pemkot sebagai langkah meningkatkan perekonomian bagi keluarga MBR belum maksimal pelaksanaannya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah mengungkap bahwa Pemkot Surabaya belum melakukan pendampingan serius kepada MBR yang menjadi para pelaku usaha di rumah padat karya.

Meski sudah menjalankan program padat karya selama tiga bulan, kata dia, namun para pelaku usaha belum bisa maksimal, sehingga belum memiliki penghasilan layak atau di kisaran Rp500 sampai Rp700 ribu per bulan.

Oleh karena itu, harus ada pendampingan maksimal dari Pemkot Surabaya agar tujuan meningkatkan pendapatan bagi MBR bisa terealisasi.

Pendampingan tersebut dapat berupa pendampingan teknis dan pendampingan sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya, kata Zumrotul, juga perlu ada evaluasi dan monitoring dari pihak yang diberi tanggung jawab di masing-masing kelompok. (mdk/rka)