Cerita Pilu Petani Malang di Tengah Pandemi, Hasil Panen dan Pendapatan Terus Menurun

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir semakin menekan kehidupan petani di Indonesia. Diketahui bersama, selama ini para petani masih hidup dalam berbagai keterbatasan, seperti dilansir dari ANTARA.

Data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen menjadi 103,25, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 102,86.

Meski demikian, jika dilihat lebih dalam, khusus untuk NTP subsektor tanaman pangan justru mengalami penurunan sebesar 0,54 persen, dari sebelumnya 100,89 pada November 2020 menjadi 100,34.

Selanjutnya, Nilai Tukar Usaha Pertanian Nasional (NTUP) pada Desember 2020, juga tercatat naik 0,70 persen menjadi 104,00. Namun, untuk NTUP subsektor tanaman pangan mengalami penurunan 0,19 persen, dari sebelumnya 101,34, menjadi 101,14.

Kehidupan Petani

©2018 Merdeka.com

Kehidupan para petani tanaman pangan seperti padi bisa dikatakan masih jauh dari kata cukup. Tidak jarang, para petani yang menggarap sawah di berbagai daerah berstatus sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak seberapa.

Wiyono (55), seorang buruh tani di Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sehari-hari mengerjakan lahan seluas kurang lebih 200 meter milik majikannya. Proses pengerjaan sawah hingga panen kurang lebih membutuhkan waktu 4-5 bulan.

Dalam satu kali panen, lahan yang digarap Wiyono bisa menghasilkan lima kuintal gabah kering giling (GKG). Harga untuk GKG sekitar Rp500 ribu per kuintal. Sehingga dalam sekali panen, uang yang dihasilkan yakni Rp2,5 juta.

"Untuk dapatnya sekitar lima kuintal. Satu kuintal dijual Rp500 ribu. Saya setor ke pemilik lahan, dan untuk saya mendapatkan seperempat dari hasil yang saya setorkan," ungkap Wiyono.

Dalam sekali panen, Wiyono hanya mendapatkan uang sekitar Rp625.000. Uang tersebut hanya bisa dipergunakan untuk menyambung dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Dapat Bantuan

Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020, tak banyak yang berubah dari keseharian Wiyono dalam menggarap sawah. Ia mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan tersebut diakuinya bisa sedikit meringankan beban yang selama ini dipikul Wiyono dan keluarga. Namun, sebagai petani, ia mengharapkan bantuan lain seperti pupuk dan benih sehingga bisa digunakan untuk mengolah sawah.

"Saya berharap ada bantuan benih dan pupuk. Pupuk saat ini mahal sekali, sekarang urea Rp150 ribu. Benih Rp60 ribu-Rp90 ribu, per kilogram," ucapnya.

Harga Pupuk Tinggi

©2015 Merdeka.com

Senada, Marlan (65), petani di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang juga menceritakan harga pupuk yang terus mengalami kenaikan selama tiga bulan terakhir.

Marlan mengatakan, harga pupuk subsidi yang sebelumnya Rp95 ribu per karung, naik menjadi Rp120 ribu per karung. Sementara untuk pupuk yang tidak disubsidi oleh pemerintah, harganya juga naik, dari sebelumnya Rp175 ribu per karung menjadi Rp275 ribu.

"Pendapatan dicukup-cukupkan, namun saat ini harga pupuk sedang tinggi. Itu cukup berat," ungkap Marlan.

Ia mengaku mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa. Besaran BLT adalah Rp600 ribu per kepala keluarga. Bantuan yang diterima sejak April 2020 itu berlangsung selama tiga bulan.

Harapan kepada Pemerintah

Bantuan yang diterima dikumpulkan untuk membayar tenaga buruh tani. Pada usia yang sudah tidak muda, Marlan menyewa jasa untuk menggemburkan tanah pada lahan miliknya seluas kurang lebih 500 meter persegi.

Upah yang dibayarkan Marlan untuk menyewa traktor dan membayar tenaga buruh tani berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hektare. Keberadaan BLT disebut Marlan cukup membantunya  mengurangi pengeluaran untuk biaya produksi.

Dari lahan tersebut, dalam sekali panen gabah kering giling (GKG) yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton. Jika harga GKG per 100 kilogramnya Rp500 ribu, maka untuk satu kali panen Marlan bisa mengantongi uang Rp10 juta, itu belumd dikurangi dengan biaya produksi.

"Saya berharap ada bantuan lagi dari pemerintah, untuk membantu mengurangi beban biaya produksi. Terutama untuk pupuk," ujarnya.

Masa Depan Petani

Ekonom Universitas Brawijaya Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D. mengatakan, jika dilihat pada kondisi riil, para petani yang ada di Indonesia merupakan petani dengan skala kecil yang memiliki nilai ekonomis sangat rendah.

Kondisi tersebut yangd ditambah faktor lain seperti harga pupuk tinggi dan harga jual produk pertanian yang tidak menentu bisa menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang tidak menjanjikan di masa depan.

"Bahkan, jika (pertanian) bergeser atau ada pengalihan fungsi lahan, ini akan berbahaya untuk jangka panjang. Ketika pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan, ini terancam," jelas Nugroho.

Menurut Nugroho, ada beberapa hal yang bisa dibenahi pemerintah, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Terkait dengan stabilitas harga, alur distribusi, jaminan pasokan, dan kepastian pembelian hasil pertanian.

"Ini merupakan persoalan lama. Sebetulnya, pada era pandemi Covid-19, merupakan momen untuk mengetahui potensi pertanian masing-masing wilayah," imbuhnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni memberikan jaminan kepastian serapan hasil pertanian, menghindarkan para petani dari para tengkulak, serta membenahi rantai distribusi yang akhirnya memunculkan persaingan sehat. (mdk/rka)