Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fakta Baru Penangkapan Bupati Probolinggo dan Suami, Warga Potong Rambut Massal

Fakta Baru Penangkapan Bupati Probolinggo dan Suami, Warga Potong Rambut Massal Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suami ditangkap KPK. ©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/8/2021). Keesokan harinya, ratusan pegiat antikorupsi di Probolinggo mengekspresikan kegembiraan terkait penangkapan kedua tokoh daerah tersebut.

Para aktivis melakukan aksi 1.000 tanda tangan dan potong rambut massal di depan kantor Pemkab Probolinggo, Selasa (31/8/2021).

Rasa Syukur

      Lihat postingan ini di Instagram      

Sebuah kiriman dibagikan oleh Probolinggo Kita Official (@probolinggokita)

Para aktivis antikorupsi meminta KPK bekerja profesional untuk mengungkap semua aksi korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Aksi seribu tanda tangan dan potong rambut massal itu dilakukan sebagai bentuk syukur atas runtuhnya Dinasti Hasan Aminuddin. Sebagai informasi, keluarga Hasan Aminuddin telah menjadi penguasa pemerintahan Probolinggo sejak 18 tahun silam.

"Aksi ini sebagai rasa syukur kami, dan mendukung kinerja KPK yang sudah mengungkap adanya korupsi di Kabupaten Probolinggo. Kami masyarakat yang tergabung Pegiat Anti Korupsi, meminta kepada KPK agar terus bekerja profesional dan mengusut tuntas kasus korupsi hingga ke akarnya," tutur Samsuddin, koordinator aksi.

Pihaknya berharap kasus korupsi jual beli jabatan ini segera tuntas sehingga Kabupaten Probolinggo terhindar dari para koruptor.

Jual Beli Jabatan Kades

012 hikmah wilda amalia

©2015 Merdeka.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang, termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana sebagai tersangka dugaan korupsi. Puput diduga menerima sesuatu terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan tarif menjadi pejabat kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Dalam konstruksi perkara diketahui bahwa Pilkades serentak tahap II di Kabupaten Probolinggo diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, pelaksanaannya diundur pada 9 September 2021. Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat," tutur Alex, mengutip dari liputan6.com.

(mdk/rka)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Penjelasan Polisi Soal 9 Petani Digunduli Usai Jadi Tersangka Mengancam Pekerja IKN
Penjelasan Polisi Soal 9 Petani Digunduli Usai Jadi Tersangka Mengancam Pekerja IKN

Tahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.

Baca Selengkapnya
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Dicegah ke Luar Negeri
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Dicegah ke Luar Negeri

KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
Fakta Penggeledahan Rumah Wali Kota Semarang, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
Fakta Penggeledahan Rumah Wali Kota Semarang, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Proyek

Ada isu yang mencuat bahwa Wali Kota Semarang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya