Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Dampak Lockdown yang Akan Terjadi Apabila Diterapkan di Indonesia

Ini Dampak Lockdown yang Akan Terjadi Apabila Diterapkan di Indonesia Kota Tegal Local Lockdown. Liputan6.com ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam upaya memerangi pandemi Corona, berbagai negara di dunia telah mengambil serangkaian kebijakan guna melindungi negaranya. Sejauh ini, kebijakan paling ekstrem yang diambil adalah lockdown. Kebijakan lockdown berarti mengunci semua akses keluar masuk di negara atau kawasan tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat pun diatur sedemikian rupa agar tidak berkeliaran dan berkerumun di tempat umum.

Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan lockdown adalah China, Italia, Prancis, dan Malaysia. Penerapan kebijakan ini tentu memiliki dampak dan resikonya masing-masing.

Dan resiko serta dampak tersebut tidaklah kecil. Banyak sektor dalam kehidupan masyarakat berhenti beroperasi. Suasana kota menjadi sepi. Kendaraan tidak banyak lagi yang hilir mudik di jalan. Para warga pun terkunci di dalam rumah, dalam upaya mereka mematuhi perintah social distancing dan karantina mandiri.

Orang lain juga bertanya?

Namun hingga saat ini, presiden Indonesia Joko Widodo belum memerintahkan untuk menerapkan kebijakan lockdown. Hal ini berkaitan dengan dampak lockdown yang akan muncul.

Mengapa Kebijakan Lockdown Belum Diterapkan di Indonesia?

lockdown

2020 Merdeka.com

Presiden Jokowi sejauh ini baru menerapkan kebijakan social distancing dan work from home (bagi sebagian perusahaan) guna merespon persebaran virus Corona yang kian meluas di Indonesia. Meski wacana mengenai lockdown sudah banyak disarankan, namun Jokowi berpendapat hal itu belum perlu. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah dengan mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat diimbau agar tidak berada dalam kerumunan.

Mengapa lockdown belum diterapkan di Indonesia? Alasan utamanya tentu adalah ekonomi. Lockdown berarti menutup total akses dari segala penjuru, di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi akan lumpuh. Dan ini adalah dampak lockdown terburuk bagi Indonesia.

Dampak Lockdown Bagi Ekonomi Negara

Dikutip dari artikel yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, dari segi pelaku sektor produksi, perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pada 2019, entitas produksi Indonesia didominasi UMKM, yaitu 99,99 persen dari total jumlah unit usaha yang ada. Sementara itu, dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sekitar 63 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dari segi ukuran jumlah pekerja dan omzet, yang terkecil adalah usaha mikro dengan kontribusi nilai tambah sekitar 34 persen PDB. Sementara secara entitas berjumlah sekitar 98 persen dari 63 juta jumlah total unit usaha yang ada, termasuk perusahaan besar.

Tidak seperti pegawai di perkantoran, bagi usaha mikro dan pekerjanya, hidup adalah dari hari ke hari dengan mengandalkan omzet dan pendapatan harian. Omzet usaha mikro per tahun rata-rata sekitar Rp76 juta, berarti Rp6 juta sebulan atau Rp200.000 per hari.

Penjual di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, atau Pasar Gede Solo, memiliki uang yang menjadi sumber investasi dan untuk berjaga-jaga. Bagi mereka, kesehatan dan penghidupan menjadi satu. Mereka berusaha mencari nafkah untuk tetap sehat dan mereka berusaha tetap sehat untuk dapat mencari nafkah. Sehingga, apabila lockdown diterapkan, yang paling besar merasakan dampaknya adalah pekerja-pekerja dengan pemasukan harian seperti ini.

Dampak Lockdown Bagi Distribusi Barang dan Jasa

Apabila keputusan lockdown jadi dijalankan, masyarakat akan mulai mengkalkulasi kebutuhan sehari-hari mereka. Perilaku konsumsi pun akan berubah. Lockdown akan menimbulkan fenomena panic buying di masyarakat dan hal tersebut akan mengganggu kelancaran distribusi barang dan jasa.

tegal local lockdown

liputan6.com

Over consumption atau belanja yang berlebihan untuk menimbun bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari akan terjadi. Hal ini tidak berbanding lurus dengan terhentinya aktivitas jual-beli para pedagang harian. Lockdown pun berpotensi melahirkan konflik sosial terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya.

Pendapatan masyarakat yang terganggu ditambah dengan pasokan barang yang terhambat akan menimbulkan kekacauan. Harga barang di pasaran juga akan melambung secara gila-gilaan apabila permintaan konsumen meningkat.

Mengutip perkataan Eko Listiyanto, Deputy Director Institute for Development of Economic and Finance, insentif apapun yang diberikan pemerintah tidak akan efektif jika corona tidak bisa diatasi. Karena, meskipun jika pada akhirnya pemerintah memberi bantuan, namun kondisi masyarakat dan pelaku ekonominya cemas dan tidak stabil, bantuan tersebut tidak akan berfungsi dengan efektif.

Sektor transportasi juga akan mengalami dampak lockdown. Mulai dari ojek online/konvensional, taksi, kereta dan maskapai penerbangan akan terganggu jadwal operasinya. Alat-alat transportasi ini akan kehilangan penumpang, mengingat mobilitas masyarakat akan terhenti. (mdk/edl)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Akhiri Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Teken Perpres, Jokowi Akhiri Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Presiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Prabowo saat Jokowi Tolak Lockdown Kala Pandemi Covid, Pikirkan Rakyat Wong Cilik
Kesaksian Prabowo saat Jokowi Tolak Lockdown Kala Pandemi Covid, Pikirkan Rakyat Wong Cilik

Menurut Prabowo, Indonesia yang berhasil menekan angka inflasi pada saat itu karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu

Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres IKN: Bisa Saya Tandatangani, Bisa Juga Prabowo
Jokowi soal Keppres IKN: Bisa Saya Tandatangani, Bisa Juga Prabowo

Status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia

Sebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.

Baca Selengkapnya
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Akhirnya Buka-bukaan soal Alasan Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi
Presiden Jokowi Akhirnya Buka-bukaan soal Alasan Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya