Kisah Pilu 3 Perempuan Kediri Cari Kerja, Makan Sabun dan Tidur di Bawah Gubuk

Merdeka.com - Tiga perempuan asal Kediri, Jawa Timur diduga mendapat perlakuan semena-mena oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Surabaya. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan cara tak manusiawi, seperti makan sabun dan minum air mentah.

Tidak hanya itu, mereka pun terpaksa tidur di bawah gubuk yang tidak tertutup, hanya beralaskan papan. Menindaklanjuti dugaan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Surabaya mengadvokasi tiga perempuan tersebut.

Kronologi Kejadian

"Asal mula kejadian ini dilaporkan oleh DPD PSI Kediri, Bapak Suliyono, yang disampaikan kepada Ketua DPW PSI Jawa Timur, Teguh Cahyadin dan beliau langsung menghubungi Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng," terang anggota fraksi DPD PSI Surabaya, Tjutjuk Supariono, Kamis (11/3/2021).

Tjutjuk menjelaskan, awalnya pihak LPTKS tidak mengakui perbuatan tersebut. Namun, setelah ditunjukkan bukti obrolan Whatsapp dari pemilik ke penanggungjawab lapangan LPTKS, pihak LPTKS mengakui bahwa pihaknya memperlakukan ketiga korban dengan tidak layak.

"Awalnya pengeluaran ketiga korban tersebut menemui jalan buntu. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Alhamdulillah, Puji Tuhan, korban dapat kami pulangkan tanpa adanya biaya apapun karena sebelumnya korban dikenakan biaya sekitar hampir Rp5 juta untuk dapat keluar dari lembaga tersebut," imbuhnya, seperti dilansir liputan6.com (12/3/2021).

Pelanggaran HAM dan Hukum

©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Koordinator Divisi Perempuan dan Anak, DPD PSI Surabaya, Bernike mengungkapkan, tindakan yang dilakukan LPTKS adalah tindakan yang kejam. Pihaknya mengutuk perbuatan tersebut karena tidak selaras dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan.

Tindakan yang dilakukan oknum LPTKS merupakan permasalahan serius. Selain melanggar moral, juga melanggar hak asasi manusia (HAM) dan hukum yang ada.

"Ironisnya juga, kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia, yang seharusnya para perempuan berhak mengutarakan pendapat, bebas berkarya, bebas mendapatkan keadilan akan tetapi oknum LPTKS ini merenggut kebebasan dan hak mereka," ungkap Bernike.

Izin Kedaluwarsa

Setelah mendapatkan laporan, pihak Disnakertrans Jatim langsung turun untuk meninjau LPTKS yang terletak di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya itu. Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim, Tri Widodo mengungkap temuan yang didapat di lokasi kejadian.  

"Berdasarkan pantauan, benar adanya bahwa tempat tidurnya kurang layak," terangnya.

Berdasarkan penjelasan Tri Widodo, perusahaan tersebut hanya memiliki izin penyaluran. Dengan demikian, pihak LPTKS itu tidak diperbolehkan menampung tenaga kerja. Bahkan izin yang dimiliki LPTKS tersebut sudah kedaluwarsa.

"Temuan kami, izin LPTKS itu sudah kedaluwarsa pada 2019," tandasnya. (mdk/rka)