Pamekasan Belum Bisa Mulai Vaksinasi untuk Anak, Kabid P2P Dinkes Beri Penjelasan Ini

Merdeka.com - Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur terpaksa menunda vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, yang diinstruksikan oleh Presiden dan direkomendasikan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Kepada wartawan, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Pamekasan dokter Nanang Suyanto menjelaskan, penyebab tertundanya vaksinasi anak tersebut karena cakupan vaksinasi untuk masyarakat umum terhitung masih rendah.

"Sesuai dengan ketentuan, vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun baru bisa digelar, apabila cakupan vaksinasi mencapai minimal 70 persen," ungkap Nanang, di Pamekasan,Jumat (18/12)

Cakupan Vaksin di Pamekasan Baru 32 Persen

©2020 REUTERS

Nanang menjelaskan, kick off vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun sendiri telah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketentuannya pun minimal harus sudah tervaksin 70 persen dosis pertama, dan 60 persen dosis dua.

Untuk di Kabupaten Pamekasan sendiri, kata dia, cakupan vaksinasi untuk di masyarakat umum baru mencapai 32 persen lebih. Untuk itu vaksinasi baru boleh dilakukan untuk anak berusia minimal 12 tahun ke atas.

"Sehingga kita tidak bisa melakukan kick off vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun tersebut," jelas Nanang.

Warga Enggan Divaksin karena Terpengaruh Media Sosial

Seperti tertera di rilis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan terdata sebagai kabupaten paling rendah cakupan vaksinasi dibanding tiga kabupaten lain di Pulau Madura.

Adapun persentase vaksinasi di Kabupaten Pamekasan sebesar 32,75 persen, Sumenep 40,58 persen, Sampang 41,32 persen dan di Kabupaten Bangkalan mencapai 42,45 persen, dari total jumlah penduduk di wilayah itu.

Rilis data yang disampaikan Dinkes Jatim tersebut sekaligus membantah klaim Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, yang sebelumnya menyebutkan cakupan vaksinasi Covid-19 di Pamekasan sudah mencapai 70 persen.

Adapun yang menjadi penyebab utama rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah itu, karena banyak warga masih terpengaruh kabar bohong di media sosial, di mana terdapat konten publik yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 berbahaya bagi kesehatan.

"Maka dari itu, kami terus berupaya memperluas cakupan vaksinasi ini, agar kekebalan komunitas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 terwujud," kata Nanang melansir ANTARA. (mdk/nrd)