Pengamat Ekonomi Unej Sebut Transportasi Publik Solusi Kenaikan BBM, Ini Katanya

Merdeka.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono memaparkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan pemerintah berkaitan dengan dampak kenaikan harga BBM.

"BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal," ujarnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (5/9/2022).

Turunkan Emisi Karbon

©2022 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik juga berdampak baik menurunkan emisi karbon. Selain itu juga mengurangi konsumsi BBM di Indonesia yang selama ini sangat tinggi. 

Lebih lanjut, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan kendaraan serta lebih cepat melakukan elektronifikasi.

Menurut dia, alasan dasar pemerintah menaikkan harga BBM yakni demi pemenuhan prinsip keadilan, persamaan kesempatan dan inovasi, konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantuan sosial serta menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang salah sasaran.

"Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM mungkin akan merangsang inovasi dan memaksa transisi untuk beralih pada energi alternatif yang lebih murah," ujar Adhitya, dikutip dari Antara.

Namun dalam jangka pendek, kenaikan harga BBM akan sangat berdampak terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah yang bergantung pada transportasi untuk aktivitas keseharian. Kenaikan BBM akan berimbas pada penggerusan konsumsi.

"Pemerintah harus tetap memantau harga minyak dunia karena di tengah kondisi ketidakpastian global dan proyeksi ekonomi yang masih sangat dinamis. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin untuk meredam pukulan tersebut," imbuhnya.

Bantuan Subsidi Upah

©shutterstock.com/Robbi

Menurut Aditya, hingga kini pemerintah masih optimistis bahwa penurunan daya beli masyarakat dan output dapat ditekan dengan kebijakan bantuan langsung tunai yang nilanya mencapai Rp24,17 triliun.

"Selain itu ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 16 juta pekerja, dengan kebijakan tersebut dampak negatif akibat kenaikan harga BBM dapat diatasi," jelas pakar moneter Universitas Jember itu.

Ia menilai pemerintah yakin gejolak kenaikan harga BBM dapat ditekan dengan subsidi transportasi daerah. Adapun subsidi tersebut diambilkan dari pengalihan 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang ditujukan untuk pengemudi ojek dan nelayan hingga perlindungan sosial tambahan lain sebesar Rp 2,17 triliun.

"Ujian pemerintah atas program itu lagi-lagi efektivitas penyaluran. Maksud baik program itu harus dibarengi dengan kemampuan penyaluran dan ketepatan sasaran," imbuhnya.

Harga Minyak Dunia

©2021 Merdeka.com/pertaminaretail.com

Aditnya mengungkapkan, kenaikan harga BBM pasti berdampak pada semua lapisan masyarakat dan sektor produksi. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus memberi perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat rentan akibat kenaikan harga BBM meski dalam jangka pendek.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia menurun, tetapi pemerintah justru menaikkan harga BBM. Menurut Aditya, saat mengambil keputusan menaikkan harga BBM, pemerintah telah menghitung semua risiko yang ada.

"Asumsi ICP (Indonesian Crude Price) di bawah 90 dolar per barel, maka belanja subsidi energi akan tetap naik dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp502,4 triliun," pungkasnya. (mdk/rka)