3 Fakta Peniadaan Ujian Nasional yang Dilakukan Lebih Cepat, Gara-gara Corona
Merdeka.com - Penghapusan Ujian Nasional (UN) sejatinya baru akan dimulai tahun 2021. Namun, pandemi corona membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan UN tahun ini ditiadakan.
Keputusan ini disampaikan melalu surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).
Surat edaran Mendikbud itu mengatur sejumlah hal, mulai dari pembatalan Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ketentuan proses belajar mengajar di rumah, Ujian Sekolah, kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan kebolehan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19, seperti cairan pencuci tangan, masker, dan lain sebagainya.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Kenapa KJMU dihapus? Totalnya, ada 771 yang diperoleh dari pemadanan. Sehingga, data eksisting (KJMU) tahap 2 2023 sebanyak 19.042, maka masih tersisa 18.271 (penerima KJMU),
-
Mengapa UT butuh kerangka baru untuk standar nasional dan akreditasi? Kerangka sebelumnya cenderung preskriptif dan berorientasi pada proses dan kurang menekankan pada luaran. Kerangka seperti ini tidak memberikan ruang gerak pada UT sebagai satu-satunya single mode distance teaching university di Indonesia.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
Tidak Ada UN Tidak Masalah
2017 Merdeka.com/darmadi sasongko
Dikutip dari Antara (25/3), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan bahwasanya nilai UN tidak menentukan kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sehingga peniadaan UN tidak menjadi masalah dalam penentuan kelulusan siswa.
Wahid menjelaskan bahwasanya kelulusan siswa memiliki parameter tersendiri. Mulai dari nilai rapor selama enam semester atau tiga tahun masa pembelajaran dan Ujian Satuan Pendidikan (USP) serta ujian praktik laboratorium.
Nilai rapor akan menyumbang porsi 60 persen, sementara USP dan ujian praktik laboratorium menyumbang persentase sebesar 40 persen.
Ukuran Kelulusan di Jawa Timur
2016 Merdeka.com
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwasanya ukuran kelulusan di Jawa Timur sudah bisa diketahui. Pasalnya, seluruh SMA dan SMK sudah melaukan Ujian Satuan Pendidikan (USP) berbasis komputer dan smartphone. Selain itu, sekolah-sekolah di Jawa Timur juga sudah melakukan ujian praktik.
Namun demikian, pelaksanaan Ujian Nasional bermanfaat untuk sejumlah hal. Misalnya melihat kualitas mutu pendidikan di masing-masing sekolah atau wilayah.
Selain itu, hasil Ujian Nasional juga berguna untuk mengikuti tes masuk sejumlah perguruan tinggi, misalnya akademi kepolisian dan sejenisnya.
Gara-gara Corona
2020 Merdeka.com
Keputusan peniadaan Ujian Nasional (UN) 2020 diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai respons dari meluasnya wabah corona di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut Wahid, peniadaan Ujian Nasional senyatanya akan dilakukan pada tahun 2021. Namun, pandemi corona yang menyebar di beberapa daerah di Indonesia mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga proses belajar mengajar pun harus dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing siswa. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaNunuk menerangkan, tahun ini ada perubahan bagi pelamar umum, mengingat PPG masuk ke dalam prioritas keempat (P4).
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyakebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca SelengkapnyaUjian sekolah menengah atas awalnya dihentikan di tengah protes massal yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Liga Awami.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan untuk transformasi di bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaPeraturan baru skripsi benar dihapuskan telah diresmikan sejak 16 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam perundangan pada 18 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaPihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.
Baca Selengkapnya