Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Fakta Peniadaan Ujian Nasional yang Dilakukan Lebih Cepat, Gara-gara Corona

3 Fakta Peniadaan Ujian Nasional yang Dilakukan Lebih Cepat, Gara-gara Corona Ujian Nasional Berbasis Komputer. ©2017 Merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Penghapusan Ujian Nasional (UN) sejatinya baru akan dimulai tahun 2021. Namun, pandemi corona membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan UN tahun ini ditiadakan.

Keputusan ini disampaikan melalu surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Surat edaran Mendikbud itu mengatur sejumlah hal, mulai dari pembatalan Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ketentuan proses belajar mengajar di rumah, Ujian Sekolah, kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan kebolehan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19, seperti cairan pencuci tangan, masker, dan lain sebagainya.

Orang lain juga bertanya?

Tidak Ada UN Tidak Masalah

berbasis komputer

2017 Merdeka.com/darmadi sasongko

Dikutip dari Antara (25/3), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan bahwasanya nilai UN tidak menentukan kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sehingga peniadaan UN tidak menjadi masalah dalam penentuan kelulusan siswa.

Wahid menjelaskan bahwasanya kelulusan siswa memiliki parameter tersendiri. Mulai dari nilai rapor selama enam semester atau tiga tahun masa pembelajaran dan Ujian Satuan Pendidikan (USP) serta ujian praktik laboratorium.

Nilai rapor akan menyumbang porsi 60 persen, sementara USP dan ujian praktik laboratorium menyumbang persentase sebesar 40 persen.

Ukuran Kelulusan di Jawa Timur

012 indra cahya

2016 Merdeka.com

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwasanya ukuran kelulusan di Jawa Timur sudah bisa diketahui. Pasalnya, seluruh SMA dan SMK sudah melaukan Ujian Satuan Pendidikan (USP) berbasis komputer dan smartphone. Selain itu, sekolah-sekolah di Jawa Timur juga sudah melakukan ujian praktik.

Namun demikian, pelaksanaan Ujian Nasional bermanfaat untuk sejumlah hal. Misalnya melihat kualitas mutu pendidikan di masing-masing sekolah atau wilayah.

Selain itu, hasil Ujian Nasional juga berguna untuk mengikuti tes masuk sejumlah perguruan tinggi, misalnya akademi kepolisian dan sejenisnya.

Gara-gara Corona

ilustrasi corona

2020 Merdeka.com

Keputusan peniadaan Ujian Nasional (UN) 2020 diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai respons dari meluasnya wabah corona di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Wahid, peniadaan Ujian Nasional senyatanya akan dilakukan pada tahun 2021. Namun, pandemi corona yang menyebar di beberapa daerah di Indonesia mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga proses belajar mengajar pun harus dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing siswa. (mdk/rka)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali

Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.

Baca Selengkapnya
Ada Perbedaan Mekanisme Seleksi PPPK Guru 2023 dengan Tahun Sebelumnya, Begini Detailnya
Ada Perbedaan Mekanisme Seleksi PPPK Guru 2023 dengan Tahun Sebelumnya, Begini Detailnya

Nunuk menerangkan, tahun ini ada perubahan bagi pelamar umum, mengingat PPG masuk ke dalam prioritas keempat (P4).

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Ratusan Guru Honorer Jakarta Dipecat di Tahun Ajaran Baru, Pengamat: Tindakan Ngawur
Ratusan Guru Honorer Jakarta Dipecat di Tahun Ajaran Baru, Pengamat: Tindakan Ngawur

kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan

Baca Selengkapnya
Kondisi Bangladesh Rusuh Diserbu Ratusan Mahasiswa, Semua Ujian SMA dan Setara Dibatalkan
Kondisi Bangladesh Rusuh Diserbu Ratusan Mahasiswa, Semua Ujian SMA dan Setara Dibatalkan

Ujian sekolah menengah atas awalnya dihentikan di tengah protes massal yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Liga Awami.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Nadiem Makarim Hapus Kewajiban Skripsi, Alasannya Tak Disangka-sangka!
VIDEO: Menteri Nadiem Makarim Hapus Kewajiban Skripsi, Alasannya Tak Disangka-sangka!

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan untuk transformasi di bidang pendidikan.

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Skripsi Dihapus pada 2023 ala Menteri Nadiem
Fakta-Fakta Skripsi Dihapus pada 2023 ala Menteri Nadiem

Peraturan baru skripsi benar dihapuskan telah diresmikan sejak 16 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam perundangan pada 18 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
UKT Dibatalkan Pemerintah, Ini Respons UI
UKT Dibatalkan Pemerintah, Ini Respons UI

Pihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.

Baca Selengkapnya
Kabar Terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 dari Kemnaker
Kabar Terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 dari Kemnaker

Beberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Nadiem Blak-blakan UKT Batal Naik Tinggi Hingga Restu Presiden Jokowi
VIDEO: Menteri Nadiem Blak-blakan UKT Batal Naik Tinggi Hingga Restu Presiden Jokowi

Pemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Baca Selengkapnya