3 Fakta Peniadaan Ujian Nasional yang Dilakukan Lebih Cepat, Gara-gara Corona
Merdeka.com - Penghapusan Ujian Nasional (UN) sejatinya baru akan dimulai tahun 2021. Namun, pandemi corona membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan UN tahun ini ditiadakan.
Keputusan ini disampaikan melalu surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).
Surat edaran Mendikbud itu mengatur sejumlah hal, mulai dari pembatalan Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ketentuan proses belajar mengajar di rumah, Ujian Sekolah, kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan kebolehan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19, seperti cairan pencuci tangan, masker, dan lain sebagainya.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
-
Kapan UMK 2025 ditetapkan? Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten atau kota (UMK).'Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025,' kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (4/12).
-
Bagaimana cara menetapkan UMK 2025? Untuk Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Kapan UMK 2025 mulai berlaku? Kenaikan tersebut rata-rata sebesar 6,5 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Tidak Ada UN Tidak Masalah
2017 Merdeka.com/darmadi sasongko
Dikutip dari Antara (25/3), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan bahwasanya nilai UN tidak menentukan kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sehingga peniadaan UN tidak menjadi masalah dalam penentuan kelulusan siswa.
Wahid menjelaskan bahwasanya kelulusan siswa memiliki parameter tersendiri. Mulai dari nilai rapor selama enam semester atau tiga tahun masa pembelajaran dan Ujian Satuan Pendidikan (USP) serta ujian praktik laboratorium.
Nilai rapor akan menyumbang porsi 60 persen, sementara USP dan ujian praktik laboratorium menyumbang persentase sebesar 40 persen.
Ukuran Kelulusan di Jawa Timur
2016 Merdeka.com
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwasanya ukuran kelulusan di Jawa Timur sudah bisa diketahui. Pasalnya, seluruh SMA dan SMK sudah melaukan Ujian Satuan Pendidikan (USP) berbasis komputer dan smartphone. Selain itu, sekolah-sekolah di Jawa Timur juga sudah melakukan ujian praktik.
Namun demikian, pelaksanaan Ujian Nasional bermanfaat untuk sejumlah hal. Misalnya melihat kualitas mutu pendidikan di masing-masing sekolah atau wilayah.
Selain itu, hasil Ujian Nasional juga berguna untuk mengikuti tes masuk sejumlah perguruan tinggi, misalnya akademi kepolisian dan sejenisnya.
Gara-gara Corona
2020 Merdeka.com
Keputusan peniadaan Ujian Nasional (UN) 2020 diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai respons dari meluasnya wabah corona di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut Wahid, peniadaan Ujian Nasional senyatanya akan dilakukan pada tahun 2021. Namun, pandemi corona yang menyebar di beberapa daerah di Indonesia mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga proses belajar mengajar pun harus dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing siswa. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan telah mengkaji rencana Ujian Nasional (UN) kembali digelar.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR bakal menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaNunuk menerangkan, tahun ini ada perubahan bagi pelamar umum, mengingat PPG masuk ke dalam prioritas keempat (P4).
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaUjian sekolah menengah atas awalnya dihentikan di tengah protes massal yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Liga Awami.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan untuk transformasi di bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaPeraturan baru skripsi benar dihapuskan telah diresmikan sejak 16 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam perundangan pada 18 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaPihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Mendikdasmen menghadirkan sistem UN berbasis bukan dengan cara manual.
Baca Selengkapnya