Follow
Polemik Penyaluran Bansos di Banyuwangi, Uang Warga Dipotong Rp350 Ribu
Merdeka.com - Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah setempat yang dinilai menyeleweng. Penyaluran bansos PKH dan BPNT beberapa waktu lalu di Desa Rejoagung diduga tidak jelas.
Warga Desa Rejoagung mengungkapkan kekecewaan tersebut bersamaan dengan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di desa setempat, Minggu (16/4/2023). Puluhan warga yang datang ke balai desa ditemui oleh Kaur Kesra Samsul Arifin dan Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo.
"Kami datang menanyakan kejelasan penyaluran bansos PKH dan BPNT di Rejoagung," ujar Arisman, warga Desa Rejoagung.
-
Kenapa bantuan beras Jateng disalurkan? 'Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan,' kata Nana.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Kenapa warga Bantargebang dapat uang kompensasi? Uang Kompensasi Bau TPST tak bebas dari permukiman warga. Bahkan, mereka yang tinggal di tiga kelurahan. Yakni Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik) dapat uang kompensasi bau senilai Rp400 ribu per bulan.
-
Kenapa petani bawang merah Brebes rugi? Kerugian tersebut terjadi pada musim panen di awal tahun ini akibat cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan kualitas bawang merah menurun.
-
Dimana bantuan beras Jateng disalurkan? Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin, 15 15 Januari 2024.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
Dugaan Kejanggalan
Ilustrasi shutterstock.com
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial (Kemensos) RI, penyaluran bansos BPNT dan PKH di tahun 202 dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang tunai senilai Rp600 ribu.
Surat tersebut memuat poin di mana perangkat Desa/Kelurahan, Pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan, memberi ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk belanja, membeli bahan pangan tertentu di toko atau warung.
Namun, di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, penyaluran PKH dan BPNT disertai pengarahan untuk membeli bahan pangan.
"Beberapa warga Desa Rejoagung kecewa. Saat penyaluran di desa langsung dipotong untuk beli beras yang telah disediakan," jelas Arisman, dikutip dari akun Instagram @bwi24jam.
"Apalagi harga merek beras itu lebih mahal dari pasar. Bayangkan, berapa labanya," imbuh dia.
Hadi, warga Desa Rejoagung lainnya juga mengeluhkan penyaluran PKH dan BPNT tersebut.
"Di Surat Edaran kan jelas jangan mengarahkan. Saya ambil bansos bapak saya di Desa Rejoagung ini tahu-tahu dipotong Rp350 ribu untuk keperluan beli beras," ujarnya.
"Ayolah, kami ini ingin desa kami kondusif dan tidak ada peran oknum-oknum di sini. Kami dikasih kembalian Rp250 ribu. Padahal beli di mana saja kan boleh," lanjut Hadi.
Perangkat Desa Minta Maaf
Kaur Kesra Desa Rejoagung, Samsul Arifin mengungkapkan, pihak desa sama sekali tidak mengarahkan KPM untuk mengambil beras bansos.
"Kami tidak pernah mengarahkan kok. Pendamping desa juga dilarang mengarahkan pembelian ke toko atau lembaga apapun," katanya di hadapan puluhan warga yang mendatangi balai desa, Minggu (16/4).
Mewakili Kepala Desa Rejoagung Son Haji, Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo meminta maaf karena kegaduhan penyaluran bansos ini membuat sejumlah warga kecewa.
"Jika ada yang mengarahkan kami mohon maaf. Ke depannya, kami sangat memperhatikan KPM. Kami mengaku salah," ujar Sigit. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca Selengkapnya
Harga beras yang melambung tinggi memaksa warga antre panjang untuk membeli beras murah.
Baca Selengkapnya
Pembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Jokowi membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya
Warga Meruyung di Depok menerima bantuan Bansos beras dari Perum Bulog.
Baca Selengkapnya
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Dua petani tersebut marah karena harga wortel mereka turun drastis di pasaran.
Baca Selengkapnya
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnya