Polemik Penyaluran Bansos di Banyuwangi, Uang Warga Dipotong Rp350 Ribu

Merdeka.com - Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah setempat yang dinilai menyeleweng. Penyaluran bansos PKH dan BPNT beberapa waktu lalu di Desa Rejoagung diduga tidak jelas.

Warga Desa Rejoagung mengungkapkan kekecewaan tersebut bersamaan dengan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di desa setempat, Minggu (16/4/2023). Puluhan warga yang datang ke balai desa ditemui oleh Kaur Kesra Samsul Arifin dan Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo.

"Kami datang menanyakan kejelasan penyaluran bansos PKH dan BPNT di Rejoagung," ujar Arisman, warga Desa Rejoagung.

Dugaan Kejanggalan

Ilustrasi shutterstock.com

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial (Kemensos) RI, penyaluran bansos BPNT dan PKH di tahun 202 dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang tunai senilai Rp600 ribu.

Surat tersebut memuat poin di mana perangkat Desa/Kelurahan, Pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan, memberi ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk belanja, membeli bahan pangan tertentu di toko atau warung.

Namun, di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, penyaluran PKH dan BPNT disertai pengarahan untuk membeli bahan pangan.

"Beberapa warga Desa Rejoagung kecewa. Saat penyaluran di desa langsung dipotong untuk beli beras yang telah disediakan," jelas Arisman, dikutip dari akun Instagram @bwi24jam.

"Apalagi harga merek beras itu lebih mahal dari pasar. Bayangkan, berapa labanya," imbuh dia.

Hadi, warga Desa Rejoagung lainnya juga mengeluhkan penyaluran PKH dan BPNT tersebut.

"Di Surat Edaran kan jelas jangan mengarahkan. Saya ambil bansos bapak saya di Desa Rejoagung ini tahu-tahu dipotong Rp350 ribu untuk keperluan beli beras," ujarnya.

"Ayolah, kami ini ingin desa kami kondusif dan tidak ada peran oknum-oknum di sini. Kami dikasih kembalian Rp250 ribu. Padahal beli di mana saja kan boleh," lanjut Hadi.

Perangkat Desa Minta Maaf

Kaur Kesra Desa Rejoagung, Samsul Arifin mengungkapkan, pihak desa sama sekali tidak mengarahkan KPM untuk mengambil beras bansos.

"Kami tidak pernah mengarahkan kok. Pendamping desa juga dilarang mengarahkan pembelian ke toko atau lembaga apapun," katanya di hadapan puluhan warga yang mendatangi balai desa, Minggu (16/4).

Mewakili Kepala Desa Rejoagung Son Haji, Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo meminta maaf karena kegaduhan penyaluran bansos ini membuat sejumlah warga kecewa.

"Jika ada yang mengarahkan kami mohon maaf. Ke depannya, kami sangat memperhatikan KPM. Kami mengaku salah," ujar Sigit. (mdk/rka)