Surabaya Siap Lindungi Warga Pakai Jaminan Kesehatan Semesta, Begini Pelaksanaannya

Merdeka.com - Jumlah penduduk Kota Surabaya, Jawa Timur yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mencapai 84,4 persen dari total penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa. Dengan demikian, Kota Pahlawan itu siap menerapkan universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta pada April 2021 mendatang.

Kini, Kota Surabaya dalam tahap memenuhi syarat kabupaten kota menuju UHC. Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Jatim I Made Puja Yasa mengatakan tinggal beberapa persen lagi dari target 95 persen untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

"Surabaya lebih tinggi dari nasional yakni sebanyak 82 persen dari jumlah peserta program 222 juta jiwa," ujarnya di sela penandatanganan nota kesepahaman UHC antara Pemerintah Kota Surabaya dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021).

Kesejahteraan Masyarakat

©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Pengguna BPJS Kesehatan di wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 75 persen atau sekitar 30,9 juta jiwa dari total 41 juta jiwa.

"Jika terealisasi, maka Kota Surabaya menjadi kota kesembilan yang menerapkan UHC untuk kesejahteraan masyarakat," imbuhnya, dikutip dari Antara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Betsy M.O Roeroe menjelaskan, nantinya jika sudah berjalan, UHC wajib diikuti seluruh warga Surabaya.

"Pasalnya, adanya UHC ini sebagai proteksi perlindungan, dengan kata lain ini komitmen yang luar biasa bagi pemerintah, khususnya Pemkot Surabaya dalam menjamin kesehatan warganya," ungkap Betsy.

Ditanggung Pemkot Surabaya

Betsy mencontohkan, saat UHC sudah berjalan, peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang tidak membayar iuran selama satu tahun tetap bisa menggunakan JKN-KIS ke Rumah Sakit. Pasalnya, JKN-KIS tersebut tetap aktif alias ditanggung otomatis oleh Pemkot Surabaya.

Meski demikian, kepesertaan JKN-KIS kelas 1 yang aktif secara otomatis akan berubah menjadi kelas 3.

"Tak hanya itu saja, bagi yang belum pernah terdaftar sekalipun di JKN-KIS nantinya jika UHC sudah berjalan per April 2021, warga Surabaya juga tetap bisa berobat dan periksa di RS, tanpa perlu khawatir perihal iurannya karena dana semuanya Pemkot Surabaya yang tanggung, namun pelayanan yang didapatkan di level seperti kelas 3 di JKN-KIS," tandasnya.

Penjelasan Wali Kota

©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh RS, khususnya RS pemerintah untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat jika nantinya UHC sudah berlaku. Termasuk jika ada warga Kota Surabaya yang sakit namun belum membayar iuran JKN-KIS-nya atau bahkan belum memiliki JKN-KIS untuk tetap segera dilayani.

"Pada intinya, MoU antara BPJS Kesehatan dengan Pemkot Surabaya ini sebenarnya tidak ada maksud lain, selain mementingkan terkait seluruh warga Surabaya harus mendapatkan pelayanan kesehatan," ungkapnya. (mdk/rka)