Warga Miskin Sidoarjo Bertambah 30 Ribu, Pemkab Diminta Tak Hanya Berikan Bansos
Merdeka.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur meningkat dari 5,8 persen menjadi 6 persen. Selama dua tahun pandemi, diperkirakan masyarakat miskin di Kabupaten Lamongan bertambah sebanyak 30 ribu jiwa. Kini, tercatat ada 137 ribu warga miskin di daerah setempat.
Menanggapi hal tersebut, Komisi D DPRD Sidoarjo menilai program pengentasan kemiskinan perlu digenjot. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diminta tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga membuka lapangan kerja baru.
Namun, hingga kini permasalahan data kemiskinan menghambat keberhasilan program-program tersebut.
-
Apa yang dicapai Jawa Timur dalam hal kemiskinan? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir.
-
Bagaimana Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan? Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Permasalahan Utama
©2022 Merdeka.com/Freepik
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menuturkan, data penerima bantuan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya masih menjadi persoalan utama penanganan masalah sosial di kabupaten setempat.
“Perlu ada lembaga khusus yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan mengolah data,” ujar Bangun, dikutip dari akun Instagram @beritaseputarsidoarjo, Kamis (13/1/2022).
Selama ini, kata dia, dalam program pemberian bantuan atau pelayanan bagi masyarakat miskin selalu terjadi kasus salah sasaran. Ada warga miskin yang tidak terdata. Sebaliknya, ada juga warga mampu justru masuk dalam data masyarakat miskin.
Usul Bentuk Lembaga Ini
Untuk itu, menurut Bangun perlu dibentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemiskinan guna menguatkan fungsi data sosial. Ia mengakui bahwa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki sistem informasi kesejahteraan sosial daerah. Namun, lanjut dia, tetap perlu ada implementasinya di lapangan.
Menurut dia, Dinsos sebagai pengolah data dari Kemensos, Pemprov dan sebagainya semakin tahun semakin berat bebannya.
Oleh karena itu, mereka harus punya verifikasi faktual parameter kemiskinan, penerima bantuan, dan lain sebagainya. Pembentukan UPT Kemiskinan, kata Bangun, dapat mengurangi beban Dinsos dalam mengolah data.
“Butuh penanganan serius dan tepat sasaran,” pungkasnya. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lihat lebih dekat kondisi penduduk miskin terbanyak di Jatim
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Presiden akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 30 kg di akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaWarga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaMereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya