Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

111 Negara dukung kemerdekaan Papua

111 Negara dukung kemerdekaan Papua Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak (peacebus.com)

Merdeka.com - Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Orang lain juga bertanya?

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah meilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.

Biodata

Nama : Jacob Rumbiak

Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru (Sorong), 11 Maret 1955 (di paspor tertulis 1958)

Agama : Protestan (lebih senang disebut pengikut Yesus)

Alamat : Melbourne, Negara Bagian Victoria, Australia

Hobi: Menyanyi dan bermusik

Status : Menikah dengan perempuan keturunan Irlandia dan memiliki tiga putra

Pendidikan

Sarjana Matematika, lulusan dari IKIP Bandung

Pernah kuliah di jurusan Fisika ITB

Jabatan

Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat (Agustus 2004 - Oktober 2011)

Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat (Oktober 2011 - sekarang)

(mdk/fas)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia

Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.

Baca Selengkapnya
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua

Temuan 12 daerah rawan konflik ini berdasarkan hasil pemetaan Polda Papua.

Baca Selengkapnya
Anak SD Tanya Jokowi: Kenapa Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan ke Papua?
Anak SD Tanya Jokowi: Kenapa Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan ke Papua?

Dengan kondisi geografis yang sangat luas tersebut, Jokowi menjelaskan, maka ibu kota Nusantara (IKN) dipilih di Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Kapolda Tegaskan Papua Bisa Bikin Indonesia Pusing 7 Keliling di Depan para Jenderal, lalu Beri Pantun Jadi Sorotan
Kapolda Tegaskan Papua Bisa Bikin Indonesia Pusing 7 Keliling di Depan para Jenderal, lalu Beri Pantun Jadi Sorotan

Mathius menyampaikan setiap materinya dengan tegas di depan Kapolri, para jenderal dan jajaran Polri. Selain itu, ia juga memberikan sebuah pantun jadi sorotan.

Baca Selengkapnya
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Ternyata OPM Tak Minta Rp 5 M buat Bebaskan Pilot Susi Air, Pentolannya Ungkap Syarat Sebenarnya
Ternyata OPM Tak Minta Rp 5 M buat Bebaskan Pilot Susi Air, Pentolannya Ungkap Syarat Sebenarnya

Pimpinan Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau KKB Papua mengungkapkan syarat pembebasan pilot Susi Air.

Baca Selengkapnya
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKS Sentil Presiden Jokowi soal IKN Keputusan Rakyat: Berbeda dengan Fakta di Lapangan
PKS Sentil Presiden Jokowi soal IKN Keputusan Rakyat: Berbeda dengan Fakta di Lapangan

HNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.

Baca Selengkapnya
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.

Baca Selengkapnya
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Baca Selengkapnya