3 Tahun Jokowi-JK, pemerataan pembangunan belum terasa

Merdeka.com - Sudah tiga tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin Indonesia. Banyak program dibuat. Sebagian sudah dijalankan. Duet ini membawa sembilan agenda prioritas. Dikenal dengan Nawa Cita.

Dua di antaranya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Poin ke-3 dari Nawa Cita Jokowi-JK yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat tiap daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sementara pada poin ke-7 berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan pelbagai sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam program kerjanya, Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen di tahun ini. Mereka memfokuskan pada pemerataan. Salah satunya sektor pembangunan infrastruktur. Termasuk membangun dari pinggiran Indonesia. Di berbagai pelosok.

Bukan hanya infrastruktur daratan. Pembangunan pelabuhan hingga tol laut juga menjadi agenda utama. Tak pelak membuat anggaran belanja negara banyak tersedot untuk rencana ini. Sehingga banyak pos anggaran untuk kementerian dipaksa berhemat.

Pembangunan infrastruktur belum bisa dirasakan dalam waktu dekat. Butuh proses. Meski fokus masalah pembangunan, Jokowi-JK juga berbenah masalah kemiskinan. Dalam tiga tahun terakhir ini, Jokowi juga dianggap mampu menekan angka kemiskinan di Tanah Air. Ini tercatat, tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.

Wartawan merdeka.com, Anisyah Al Faqir bertemu dengan Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho. Banyak evaluasi disampaikan Agus terkait capaian kinerja Jokowi-JK dari sudut pandang ekonomi. Berikut petikan wawancara dengan Agus pada Kamis (19/10) kemarin di kantor LIPI, Jakarta.

Bagaimana Anda melihat kondisi perekonomian Indonesia selama 3 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK?

Kalau kita mulai dari awal, kita harus melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden ke-6 SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Harus diakui memang banyak keberuntungan. Pertama adalah kekuatan ekonomi global yang semakin baik secara global. Mineral tinggi sekali, harga minyak tinggi dan berdampak pada ekspor mineral yang besar. Tapi menjelang akhir Pemerintahan SBY itu mulai menurun, otomatis pertumbuhan ekonomi menurun dan krisis global terjadi. Lalu itu diwarisi oleh Pak Jokowi. Pertumbuhan ekonomi saat itu mulai menurun, berada di angka 5 persen. Bahkan sempat menurun sampai 4,9.

Kalau Pak Jokowi ya paling perkiraan tahun ini akan tidak lebih dari 5,1 persen. Sekitar itu. Artinya dari awal memang pertumbuhan akan lamban dan itu mungkin setiap pengamatan akan diperdebatkan, sektor mana yang belum pulih. Kemudian ekspor kita juga tidak akan bergerak secara signifikan. Kemudian Pak Jokowi dengan program Nawa Cita bisa untuk menggenjot infrastruktur utamanya dalam beberapa tahun terakhir, dan itu tidak secara otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Karena seperti yang umum diketahui investasi non infrastruktur itu ada jeda waktunya. Jadi kalau kita genjot tahun ini tidak langsung terasa saat ini juga, efeknya nanti.

Saya kira wajar pada saat global ekonomi tidak cukup bagus tapi Indonesia bisa 5 persen itu bisa disebut prestasi. Sementara infrastruktur gencar tapi memiliki efek jeda yang lama dan tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat. Bisa jadi 5 tahun ke depan karena kemajuannya sekarang seperti jalan tol, pelabuhan kita bangun.

Dari tahun pertama kita sudah mengeluarkan pengeluaran yang besar sekali untuk membangun jalan, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Tapi toh pastilah yang pertama bisa digerakkan pertama itu orang. Padahal yang diinginkan adalah pergerakan barang. Ini saya kira yang ada jedanya. Seperti Trans Jawa yang pengeluarannya sekarang tapi pertumbuhan dan industrinya yang berjalan setelah itu. Bahkan sekarang juga belum menyambung penuh.

Gencarnya pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK apakah berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan?

Itu sesuatu yang wajar karena otomatis tidak berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung. Walaupun pasti ada dampaknya, positif atau negatif dan itu sudah cukup untuk memadai untuk menurunkan angka kemiskinan. Kalau bicara kemiskinan kurvanya relatif landai. Jadi kalau kita flashback ke tahun 1980-an di era Suharto, itu angka kemiskinan turun drastis sekali. Tetapi, setelah Pak Harto, setelah krisis, penurunan angka kemiskinan jadi landai. Tiap tahun turunnya hanya sedikit hanya nol koma. Jadi memang itu yang jadi tantangan kita. Artinya kegiatan ekonomi yang digenjot pun itu hanya sedikit.

Bahkan di masa SBY yang jor-joran dengan kurvanya tinggi pun, penurunan angka kemiskinan tetap lambat. Apalagi zaman sekarang, bisa turun 1 persen saja itu sudah bagus sekali karena itu target juga harusnya enggak muluk-muluk. Ini yang jadi tantangannya. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi kita pasca krisis itu pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh nontradebel goods dan sektor jasa. Padahal yang bisa mendorong itu sektor industri manufaktur kita terutama sektor manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan pertanian, ini tantangannya.

Pertumbuhan ekonomi kita kalau hanya didukung oleh telekomunikasi, perdagangan besar, finansial sektor itu enggak bisa langsung berdampak. Memang kelas menengah kita bertumbuh sangat cepat, tapi yang kecil ini enggak bisa tumbuh. Karena itu sejak krisis, pemulihan itu gini rasio kita meningkat dari 0,39 sampai sekarang 0,41. Yang artinya ketimpangan kita semakin meningkat karena yang bawah enggak bisa naik sementara yang menengah atas itu naiknya cepat. Karena itu sangat terlihat sekali pertumbuhan ekonomi kita naik secara signifikan tetapi industrialisasi kita stagnan.

Kemarin saya baru dari Batam. Batam dulu itu pertumbuhan ekonominya 7 persen tapi kalau sekarang itu pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen. Bisa dibayangkan, di Batam itu area industri diciptakan tapi pertumbuhan ekonomi menurun terus, karena itu yang ada pabrik dengan satpam yang jagain. Tapi itu tidak berarti rumah dan properti hilang karena kelas menengah kita itu kuat. Kelas menengah kita itu perilakunya dapat uang dia saving baik dalam bentuk tabungan maupun investasi properti. Ini yang menyebabkan kelas menengah menaiki tangga yang mantap tapi kelas bawah harus susah payah. Kita terus seperti itu dan belum ada tanda-tanda pulih industri kita. Yang berat itu sektor industri dan pertanian kita. Tantangannya di situ, yang bisa memberikan dampak langsung.

Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu kalau ditopang industri dan pertanian maka itu potensi pertumbuhan ekonomi kita selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita cepat tapi industrinya stagnan, agrikultur juga stagnan maka yang mendongkrak itu sektor tersier. Misalnya properti, finance, telekomunikasi. Itu yang menikmati kelas menengah karena kelas menengah akan sesuai dengan track pertumbuhan ekonomi. Tapi di orang kecil, menengah ke bawah itu akan terseok-seok. Itu yang menjadi problem kita dan kenapa tingkat kemiskinan kita melandai. Turun sih tapi pelan. Ini saya kira misalnya diminta untuk evaluasi, kan katanya 3 tahun terakhir ini trennya menurun dari 0,41 turun jadi 0,40 dan sekarang jadi 0,39. Kalau saya pribadi nanti dulu, ini kenapa bisa menurun.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu bisa sangat mungkin itu kalau kita bagi kelas pendapatan, 40 persen (kelas menengah) ke bawah, 40 persen (kelas menengah) ke atas dan 20 persen (kalangan) atas. Itu kalau yang 40 persen kelan menengah bawah tidak bisa lagi mengurangi pengeluarannya. Kalau kelas menengah kita itu sekarang daya belinya menurun sebagian. Nah kalau yang ini diam, kan ketimpangannya jadi menurun. Jadi tidak harus kelas menengah tetap terus ketimpangannya turun. Ada dua sebab, kelas menengah turun atau stabil tapi kelas bawahnya naik lalu terjadi penurunan angka ketimpangan. Atau yang menengahnya turun yang kelas bawah stabil, juga terjadi penurunan rasio. Aku curiganya yang terakhir. Yang menengah turun yang kelas bawah stabil. Dibandingkan hipotesis yang menengah stabil dan kelas bawah meningkat pengeluarannya. Jadi dilihat dari pengelolaan pengeluarannya. Artinya pengeluaran itu tidak bisa dikatakan bahwa penurunan angka ketimpangan itu otomatis peningkatan dari kesejahteraan yang bawah. Karena pertumbuhan kita itu tidak cukup tinggi.

Skema pembangunan Nawa Cita ala Jokowi-JK pada tahun pertama konsentrasi pada pembuatan pondasi. Tahun kedua percepatan dan tahun ketiga pemerataan. Apakah menurut Anda itu sudah berjalan rencana?

Ya berarti yang pondasi dan percepatan itu sudah dilakukan. Kemudian pemerataan pembangunan, saya kok melihatnya pemerataan itu belum. Ada beberapa indikator yang kita sudah mulai pikirkan. Kalau saya melihatnya begini, konsentrasi pembangunan kita masih ada di Jawa sentris. Tidak banyak upaya pemerataan yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur di wilayah timur atau di luar Jawa. Itu yang pertama.

Kemudian infrastruktur yang digunakan atau dibangun untuk sektoral itu masih minimal di sektor pertanian. Padahal pertanian itu adalah salah satu yang bisa mendongkrak pemerataan. Sektor pertanian saya lihat sampai saat ini belum melihat ada upaya secara signifikan. Ada beberapa jargon land the farm, tapi itu hanya baru, umpamanya orang itu baru dibagikan piringnya, kuenya belum karena ini kan lahan. Agak sulit karena kita harus tahu karakteristik petani.

Petani di Indonesia itu untuk pangan di Jawa, tapi ada juga beberapa di luar Jawa seperti di Sulawesi, Jagung di NTT, NTB. Tapi kalau kita lihat upaya untuk mendorong produksi dan produktivitas pertanian itu masih belum kelihatan. Salah satunya itu waduk yang baru dibangun di Sumedang, tapi itu juga warisan dari dulu yang baru selesai sekarang. Tapi upaya itu belum ada yang signifikan. Kedua kredit pertanian, itu sekarang sudah tambah tidak ada. Kredit Ketahanan Pangan (KKP-E) itu berhenti tahun 2015 yang dulu dijalankan lama. Kita itu, mungkin petani kita juga sudah terbuai dengan kredit murah mulai dari belajar dengan Bimas, Kredit Usaha Tani (KUT),itu tahun 1980-an di zaman Pak Harto kemudian selesai di tahun 2000. Kemudian ada di zaman Pak SBY berlanjut dengan Kredit Ketahanan Pangan (KKP-E) dan ini berhenti di tahun 2015.

Mungkin pertama karena kreditnya makin tinggi, kemudian tingkat ketidaktepatan diragukan dan sebagainya. Makanya sekarang fokus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibiayai oleh komersial perbankan. Kalau Perbankan itu biayanya tidak mau untuk memberikan kredit kepada pertanian. Maunya pedagang-pedagang kecil. Nah ini yang jadi problematik juga untuk mendorong produksi kita. Walaupun ada land the farm, dibagi lahan, maksudnya sertifikasi lahan. Tapi itu yang agak sulit karena itu bisa dikatakan dari sisi bagaimana pembagian kue itu juga belum kelihatan siginifikan.

Lalu yang selanjutnya adalah program jaminan sosial. Sejak awal Presiden Jokowi itu ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jaminan Kesehatan. Kalau saya setuju ada itu, tapi pertanyaan yang belum pernah dijawab adalah pada saat kita menggunakan pola kartu sehat, kartu pintar itu berarti mendefinisikan dari program itu harus tepat sasaran dan tepat penggunaan. Kalau kartu sehat itu ya untuk berobat, kartu pintar itu untuk menyekolahkan anak dan kartu energi misalnya untuk nelayan pembagian subsidi gas dan itu hanya bisa untuk itu.

Apakah orang miskin kita itu sudah terbiasa dengan kartu atau pola sosial ekonomi masyarakat kita itu kan tumpang tindih, harus ada penyesuaian. Misalnya bapaknya lagi kena keperluan mendadak tapi ada hanya kartu pintar kan enggak bisa digunakan untuk itu karena itu bantuan langsung tunai itu sangat penting bagi masyarakat. Kalau tunai kan bisa digunakan apa saja, jadi buffer emergency itu enggak ada. Jadinya kaku, dan itu harus dicari tahu efektivitasnya, karena itu kan kaku, tepat sasaran dan tepat penggunaan. Kalau tepat sasaran itu kita sepakat, jangan sampai kartu jaminan sosial untuk orang miskin itu sampai kena ke orang yang tidak miskin.

Tapi kalau tepat penggunaan ini yang harus dievaluasi. Ini menjadi perlu untuk dilihat efektivitasnya karena orang miskin itu rentan, tidak punya saving ini itu. Jadi kalau ada gejolak sedikit saja dia akan sengsara. Misalnya ada kenaikan harga, itu sudah sangat berdampak. Paapun itu akan sangat rentan sekali, proses judgement dan perlu dicari solusinya sama pemerintah.

Bidang apa saja dalam tiga tahun ini mendominasi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi-JK?

Kalau yang mendominasi adalah sektor telekomunikasi itu yang kedua. Kalau yang pertama itu finansial. Finansial kita itu equal pokoknya, ada properti, trading (perdagangan). Kalau kita kelompokkan itu sektor tersier, itu yang jadi penopang kita. Kalau itu ditopang maka itu akan berdampak pada pengeluaran yaitu konsumsi yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Yang relatif tidak berkembang adalah produksi seperti industri pertanian. Nah ini yang karena pola pendorong kita disektor tersier atau dalam kata umumnya adalah konsumsi maka corak pertumbuhannya yang bisa menikmati adalah yang cepat dalam konsumsinya.

Kekuatan konsumsi kita adalah di kelas menengah. Misalnya, oke kita impor saja buah yang murah lalu masuklah apel. Dan kita yang kelas menengah ya sikat saja, tapi kalau yang kecil paling dia belanja di pasar. Kalau sektor produksi di kita tidak ada ya pasti dari impor juga. Karena trading kita seperti itu. Kalau pun ada paling pisang dan semangka atau apapun yang dihasilkan oleh kita. Dari proses itu kita lihat bahwa dari corak seperti itu ya balik lagi yang bisa mengikuti secara baik ya kelas menengah kita. Sebaliknya yang tidak memberikan kontribusi adalah pertanian.

Sedangkan dari sektor dunia usaha, apa saja yang paling berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi?

Sebenarnya yang namanya kegiatan ekonomi itu utamanya digerakkan oleh sektor produksi. Sektor produksi ini kita bagi dua. Pertama sektor pertanian, kedua sektor industri. Setelah itu pendukung sektor perdagangan, jasa, telekomunikasi dan finansial, karena semuanya memback-up semua ini yang ada di nasional. Cuman kegiatan ekonomi itu tidak serta merta berhubungan dengan kesejahteraan. Dari semua proses itu siapa yang mendapatkan nilai tambah yang paling gede? Mau dibagi ke mana pun terserah.

Pertanian, petani pangan baginya seorang petani, bertani itu kewajiban, seperti panggilan alam. Tanam 1000 lalu dapat 1.100 itu sudah bagus, ada value audit kemudian di manufaktur. Tanam 1.000 jadi 1.200 alhamdulillah. Kulakan 1.000 dijual 1.500 itu pedagang, dia enggak ngapa-ngapain, pindahin aja. kalau perlu, ambil barang, kemas baru jual dapat 500. Dan 50 persen profit jadinya cepet banget. Apalagi yang online, datang online, secepat itu. Petani? prosesnya panjang, 3 bulan baru dapat itu juga kalau cuaca rama, kalau jelek jeblok, tidak ada mengeluhnya. Petani adalah dia yang memproduksi tapi value audit yang sedikit.

Yang tidak bekerja lainnya adalah finansial. Siapapun terserah yang penting kasih pinjaman. Lalu siapa yang dikasih pinjaman? Trading. Dalam proses inilah proses ekonomi tidak akan pro kepada semua yang memberikan nila tinggi. Tapi yang memberikan sumbangan besar itu bukan yang dua tadi tapi yang ketiga, yang tersier yang jadi pendorong perekonomian kita.

Kalau di sini lemah, cari yang lain. Karena itu yang harus dilakukan adalah pemerintah hadir di situ, petani, nelayan, industri seperti para pembuat manufaktur, tekstil, garmen. itu yang penting.

Dalam hal ini apa yang harus diperbaiki?

Menurut saya, tantangan utama saya sepakat salah satu yang mendorong pertumbuhan sektor industri adalah sektor infrastruktur. Tapi infrastruktur saja tidak cukup. Yang pertama adalah bagaimana proses produksi itu tumbuh. Proses produksi ini terjadi bagaimana terjadi. Sepakat deregulasi terus dilakukan, kalau kita kan hampir 16 paket kebijakan. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana itu bisa mempengaruhi produksi nasional. Kalau kita itu tidak bisa berbicara secara umum, harus spesifik sekali. Misalnya, sekarang ada masalah dari agrifood, pangan, apa yang masalah, sumbernya ini, aturan tumpang tindih.

Lalu sektor industri lainnya apa, kalau ke textile, garmen itu sangat spesifik sekali untuk mendorong proses produksinya. Ya memang infrastruktur kita berikan, deragulasi kita berikan untuk memperlancar proses produksi. Kalau perlu cash all day kita berikan untuk pajak dan sebagainya agar ini terus berproduksi. Nah itu yang saya kira penting.

Jadi desainnya bukan lagi infrastruktur tapi juga bagaimana proses insentif untuk mendorong proses produksinya, itu termasuk aturan-aturan yang panjang dan sebagainya. Ini agak sulit dilakukan tanpa mendorong terlibatnya sektor privat. Paling tidak pilihannya sudah bisa dipisahkan apakah itu akan diberikan kepada BUMN atau privat, itu sangat penting sekali. Presiden sekarang lebih suka menggunakan jalur BUMN untuk banyak belanja. Itu tantangan ke depan.

Bagaimana Anda dengan tingkat konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun ini?

Kalau saya melihat daya konsumsi itu ada di kalangan masyarakat menengah. Income dia bisa menyesuaikan dengan baik. Kelas menengah ini agak fleksibel. Misalnya kalau seseorang sudah bosan dalam satu bidang maka ketika dia pindah akan cepat dengan kemampuan skill yang dipunya. Kalau orang miskin itu enggak bisa dengan mudah untuk fleksibel seperti itu.

Mereka harus ada jaminan untuk menjaga itu, ini yang saya kira menjadi tantangan ke depan. Lalu apakah pemerintah sudah berkontribusi kepada upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi? Ya kalau misalnya dibandingkan dengan sebelumnya masih kurang, masih bagus yang dulu. Kalau saya kembali kepada itu, karena yang harus kita sadari adalah tidak secara otomatis si orang miskin itu mengejar perubahan ekonomi, karena itu diperlukan bumper. Tapi bumper itu juga harus cukup fleksibel untuk bisa dinikmati orang itu.

Nah ini yang saya kira, kalau dulu ada beberapa program, misalnya, PNPM Mandiri. Nah kalau ini kan dampaknya langsung ke masyarakat, dan selama itu tepat sasaran. Misalnya desa. Pasti kena di masyarakat di banding pembangunan infrastruktur. Kontra argumennya adalah, kan ada dana desa sekarang. Nanti dulu, ini ceritanya bisa lain.

Dana Desa itu yang menjadi leading institusi adalah kepala desa. Ini memang beda, infrastrukturnya pada saat itu memang ada yang langsung bisa mengena sasaran, karena dengan mekanisme rembug desa. Ada memang bias-bias itu. Tapi kan kalau ini kan kepala desa sebagai vokal poinnya dan ini budgetnya dari anggaran desa dan tidak masyarakat langsung. Kalau di kepala desa kan juga caranya beda.

Kalau ini memang jumlahnya bisa banyak (dana desa) dari PNPM Mandiri. Ada beberapa alasan misalnya ada beberapa kepala desa yang takut dan bingung. Ada yang katanya ya sudah yang penting ada laporan pertanggungjawabannya. Semua isu itu kan ada karena itu masuk akal. Kenapa? karena studi kami perangkat desa itu memang untuk membuat pertanggungjawaban keuangan seperti kita di instansi pusat itu pasti enggak mampu.

Pertama karena mereka tidak mampu kedua pendampingannya tidak cukup memadai. Lalu kalau ada sinyal bahwa adanya calo-calo itu sesuatu yang masuk akal. Kemudian beberapa temuan kami di lapangan itu cukup banyak kepala desa itu yang, karena pemilihan kepala desa ini lewat pemilihan langsung dan itu banyak yang sejak jadi kepala desa sudah punya utang, karena biaya kampanye awal dan ini tendensi untuk dorongan sikap koruptif ini sangat mungkin. Karena itu kalau ada calo, pasti dia akan senang banget itu.

Itu yang secara umum bisa jadi efeknya, itu bisa jadi penetrasinya. Itulah yang salah lihat dari perbandingannya dengan PNPM Mandiri. Itu yang saya kira perlu dikaji oleh pemerintah tentang efektivitas dana desa itu.

Walaupun kita sepakat semua itu untuk membangun dari pinggiran, membangun dari pinggiran. Lalu proses pendampingan. Kalau PNPM Mandiri pendampingannya bagus banget, signifikan. Kalau ini (dana desa), siapa yah? Kalau saya melihat belum ada spesifikasi pendampingan yang signifikan. Kalau ada misalnya satu kabupaten itu pendampingnya satu atau dua, bisa dibayangkan kepada kecamatan yang ada di luar jawa. Jangkauannya enggak mungkin, hampir mustahil. Coba lihat Kalimantan, Sulawesi. Bahkan kalau satu kecamatan itu satu pendamping pun itu sulit dijangkau.

Apakah saat ini pola pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK lebih diutamakan dibanding konsumsi?

Kalau zaman Pak SBY itu terlalu ekstrem buat saya. Infrastruktur itu praktis minimal dan itu sayang banget. Padahal pada zaman beliau itu revenue bagus sekali grid kita tinggi sekalu, otomatis penerimaan pajak, penerimaan ekspor, penerimaan BUMN dan ekspor mineral itu banyak sekali. Sayangnya yang di re-investasikan di infrasturktur enggak kelihatan, sedikit sekali mulai dari pelabuhan, listrik. Memang ada, beliau ini di listrik, 10.000 MW itu baru selesai 4 tahun belakangan ini. Bayangin yang 35.000 itu belum ada apa-apanya.

Pak Jokowi itu luar biasa. Yang dulu hanya diwacanakan, jalan tol, trans jawa juga itu wacana lama. Kalau kita indikatornya dimensi jangka panjang itu Pak Jokowi dengan infrastruktur memberikan pondasi yang cukup signifikan nantinya dalam jangka menengah panjang. Kalau nanti bangun terus misalnya 10 tahun Pak Jokowi setelah itu pasti luar biasa dan dahsyat. Karena sekarang itu kan fokusnya konektivitasnya dulu, walaupun kalau listriknya belum ada itu tetap problematik. Tapi pelabuhan dibangun, jalan dibangung, nah karena itu kemudian agar memudahkan untuk mengurangi penyimpangan bantuan anti kemiskinannya pakai kartu, mudah, murah, tep[at sasarean dan tepat penggunaan.

Kalau saya, sebaiknya tepat sasaran saja, karena tepat penggunaan itu masih dilematik bagi masyarakat kecil. Kartunya satu aja, multifungsi. Kalau misalnya untuk keluarga miskin, oke kita rata-ratakan saja kebutuhannya berapa. Layak dapat bantuan apa saja, dapat nominalnya lalu selesai.

Seberapa efektif belanja pemerintah dengan mengutamakan infrastruktur dibanding pemberian subsidi?

Subsidi lebih tidak disukai kalau menurut saya. Kalau dibandingkan subsidi, expand itu lebih baik ke infrastruktur, lebih efektif meski baru bisa dinikmati beberapa waktu selanjutnya. Tapi kalau subsidi efeknya tergantung subsidinya. Kalau subsidi kita ini sudah enggak banyak. Kalau subsidi itu lebih ke mendistorsi, banyak cara tapi tidak terlalu banyak mendistorsi pasar.

Misalnya pola penjaminan, itu tidak mendistorsi pasar. Misalnya, kita subsidi harga daging 70 ribu, harga pasarnya 100 ribu, kan enggak harus seperti itu. Lalu sekarang siapa yang bisa seperti itu? Harga sekian maka akan saya ganti, nanti pemerintah yang menggaransi, banyak sebetulnya. Tidak harus langsung membeli barang dan jasa.

Kalau dibandingkan subsidi dengan infrastruktur fundamentalnya itu kan semakin bagus. Walaupun iramanya harus kita atur, bukan target, karena target itu yang bisa bikin kita repot karena zaman dulu mundur dengan target. Tapi kalau Pak Jokowi kan semua ditargetkan. Target-target ini kemudian yang kadangkala jadi problematik pada saat penerimaan negara tdak memadai. Potong ini itu dan akhirnya seperti itu.

Ini yang iramanya harus diatur, orkestranya diatur dan ini tugasnya kementerian keuangan yang mengatur, karena kadangkala targetnya harus diatur dan disesuaikan. Brankas harus diperhatikan. Tapi ya tidak harus seperti tahun-tahun lalu, tender sudah jalan, kurang apa ya dibiarkan itu enggak bisa, itu terlalu. Jangan ektstrem, jadi sebaliknya irama harus diatur.

Bagaimana Anda melihat program Jokowi-JK terkait proyek energi 35.000 MW?

Tantangannya besar sekali. Kalau dilihat ini kan program lama dari SBY. Kemudian Pak SBY itu baru 10.000 MW kalau enggak salah dan itu juga yang sudah selesai di zaman Pak Jokowi. Sebenarnya di mana pembangunan infrastruktur energi atau listrik ini bisa terjadi, ini yang jadi tantangnya. Karena listrik ini pertama pemainnya tunggal hanya PLN saja. Saya kira sedikit banyak yang jadi kendala itu PLN.

Dan ini yang menurut saya penting di listrik dan perlu untuk dikorporasikan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan privat sebagai perjanjian partnership, itu tidak cukup berhasil. Mungkin pertama karena enggak pas atau karena monopoli power dari PLN artinya PLN melihat kalau tidak menguntungkan kenapa dia bangun, karena perilakunya perusahaan. Indikator dari kinerja seorang direktur adalah istilahnya bagaimana probabilitas ya layaknya sebuah perusahaan PT. Kalau cost terlalu berlebihan juga dia akan kena semprit Menteri Rini misalnya, makanya perlu menggunakan corporate itu tadi sehingga akan membatasi proporsinya.

Maka, saya enggak tahu bentuknya harus seperti apa, tapi untuk merealisasikan itu harus dimulai dari PLN. Apakah itu mencoba mengubah pola kerja PLN.

Program energi 35.000 MW ini apa yang seharusnya dievaluasi?

PLN sebagai vokal poinnya. Atau mungkin zonasi atau mungkin menurut saya sekarang Pertamina bukan jadi perusahaan migas tapi jadi perusahaan energi. Jadi biarkan saja bersaing, menjadi kompetitor dengan Pertamina untuk energi termasuk dengan energi yang listrik itu. Saya kira itu pemerintah saja yang mengatur. Atau mungkin memberikan wawasan yang lebih kepada perusahaan energi besar kita. Tapi kalau muaranya ada di PLN, mereka akan mengatur kuenya yang menyenangkan dia. Ya harus ada pihak ketiga yang mereduksi monopoli PLN dalam pembagian listrik. Ini bagian pemerintah yang bisa mengatur seperti BPJT. Itu kanntara yang bangun dan operatornya kan beda.

Kalau PLN yang membangun, yang jual, Grid-nya juga dia yang menguasai. Problematik memang PLN. Studi kami misalnya ada yang lucu, di Jawa tidak semua teraliri listrik. Lalu ada kepala daerah yang minta dialiri listrik tapi enggak ada gridnya ke sana. Kemudian Pemda Investasi, misalnya mini power plan, kan naik tuh perkiraan ekonomi, eh grid ke sana, maka mini power plan enggak efisien dibandingkan dengan batu bara kita, lalu teraliri listrik batu bara PLN. Nah pasti akan menciptakan investasi mangkrak. Itu hanya contoh kecil dan banyak yang seperti ini. Walaupun itu kecil tapi menandakan bahwa it's a power full PLN ini.

Sebaiknya pemerintah ini harus diregulasi agar power ini teregulasi dengan baik dan perlu dipikirkan. jadi bukan hanya dari sisi mendorong kerja sama dengan swasta ke dalam proses pengadaan power plan 35.000 MW itu tapi monopoli power dari PLN ini bisa direduksi sehingga monopoli ini bisa mendorong minat swasta.

-Butuh berapa lama lagi untuk menuntaskan program ini bila tak ada perubahan dari PLN?

Kalau 2019 saya pesimis. Kalau tidak terjadi perbaikan di PLN bisa lebih dari 10 tahun. Saya berani memperkirakan tanpa ada deregulasi yang signifikan di kelistrikan termasuk smart culture industri itu akan mengulang cerita lama.

Untuk saat ini apa yang perlu dievaluasi dari kebijakan ekonomi Jokowi-JK selama 3 tahun terakhir?

Kalau saya prestasi Pak Jokowi dalam tiga tahun ini adalah mencoba membangun pondasi ekonomi melalui infrastruktur. Masyarakat Indonesia harus paham. Infrastruktur itu tidak bill in, tetapi tidak akan langsung menghasilkan hasil yang berefek berantai, ini harus dipahami dulu, itu yang pertama. Karena itu masyarakat harus bersabar untuk membuahkan hasil yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, catatan itu yang menurut saya kalau tata kelola belum banyak yang disentuh Pak Jokowi karena ini sangat penting sekali. Tata kelola dari bagaimana baikdari level institusi pemerintah, korporasi harus diatur. Muaranya adalah diskepansi dari upah gajian mulai dari manager, buruh jangan ketimpangan. Walaupun kita agak sulit mengerem yang di atas tapi coba yang bawah ini kita dorong.

Ketiga, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan, saya kira catatannya adalah seberapa tepat sasaran,tapi tepat penggunaan itu perlu dipikirkan ulang karena itu bentuk penyatuan dari bentuk penggunaan-penggunaan tadi kepada satu kartu dan kartu itu di manage oleh Ibu, itu menjadi sangat penting sekali karena sifatnya. Laki-laki itu lebih spekulatif, kalau dikasih nanti bahaya. Kalau ibu tidak, dia mapankan keluarganya itu, konsumsi yang baik itu ibu. Karena itu memberikan keleluasaan kartu keluarga sejahtera itu menjadi menarik untuk dikaji.

Keempat. Saya kira kalau infrastruktur maka infrastruktur pertanian, maksudnya infrastruktur yang mendorong produksi dan produktivitas pertanian itu penting juga di samping memperlancar konektivitas barang dan jasa. Ini harus diperhatikan.

Sumber daya manusia (SDM) juga. SDM ini saya kira harus sudah mulai ditata lagi, mulai dicoba ditata dan diproyeksikan dengan baik. Kenapa? Karena seberapa canggih pun infrastruktur pun harus di-maintance oleh SDM kita sendiri. Dengan mendatangkan dari Cina ke sini, itu enggak bisa karena kita kan negara besar dengan penduduk yang besar, harus kita maintance, kalau enggak bisa lebih banyak. Makanya SDM harus ditata kembali. Kalau kita punya kereta cepat Jakarta-Bandung, SDM kita sudah punya dan bagaimana 20 persen ABN kita untuk pendidikan itu benar-benar sudah mengena itu juga harus dievaluasi. Kalau enggak nanti repot.

Kemudian proses hilirisasi yaitu riset. Ada LIPI, BPPT dan banyak lagi. Itu harus jadi poin penting, karena kemampuan teknologi untuk industri dan pertanian, termasuk energi. Teknologi yang dihasilkan dari universitas itu hanya untuk tiga itu saja bukan untuk perbankan, perdagangan dan sebagainya. Kalau produsen teknologi itu bisa mendukung dan diupayakan untuk mendukung pertanian, industri kita ya kemudian energi kita, transportasi itu akan memperkuat akselerasi sekaligus meningkatkan kemampuan anak bangsa untuk bisa membawa Indonesia lebih maju. (mdk/ang)