Adu Gagasan Melawan Stunting

Merdeka.com - Bukan lautan hanya kolam susuKail dan jala cukup menghidupimuTiada badai, tiada topan kau temuiIkan dan udang menghampiri dirimuOrang bilang tanah kita tanah surgaTongkat kayu dan batu jadi tanaman

Potongan lagu Kolam Susu ciptaan grup musik legendaris Koes Plus ini memberikan gambaran bahwa Indonesia negara subur. Dengan kekayaan alam begitu berlimpah. Baik tanah dan lautnya.

Seolah untuk mendapatkan makan dan memenuhi kebutuhan gizi di sini tidak sulit. Cukup bermodalkan kail dan jala, ikan sudah tangan. Lalu tongkat kayu ditancapkan ke tanah menghasilkan pelbagai macam tumbuhan. Sayangnya, kekayaan alam Indonesia belum dikelola dengan baik.

Sebagai negara agraris, Indonesia masih punya segudang pekerjaan rumah. Salah satunya masalah stunting. Kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat ada 37 persen (9 juta) Balita di Indonesia mengalami stunting. Bahkan World Bank tahun 2017 mencatat Indonesia negara ke-4 di dunia setelah India, Pakistan dan Nigeria dengan Balita mengidap stunting terbanyak.

Tingkat kecerdasan anak Indonesia saat ini ada di urutan 64 terendah dari 65 negara. Padahal WHO memberikan batas toleransi maksimal 20 persen bayi dengan stunting dari jumlah populasi bayi yang ada.

Bahkan Kementerian kesehatan mencatat ada 15 kabupaten/kota dengan prevelensi stunting tertinggi. Lima di antaranya Timor Tengah Selatan (NTT) 70,4 persen, Intan Jaya (Papua) 68,9 persen, Dogiyai (Papua) 66,1 persen, Lombok Utara (NTB) 65,8 persen dan Sumba Tengah (NTT) 63,6 persen.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Seperti hilangnya 11 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen. Selain itu, stunting bisa memperburuk kesenjangan hingga mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan menimbulkan kemiskinan antar-generasi.

Data stunting ©2018 Merdeka.com

Kondisi ini tentu jadi perhatian pemerintah. Demi mengatasi kasus stunting, Presiden Joko Widodo sebenarnya telah mengambil sikap. Menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait bekerja sama mengurus ini. Sebab sebelumnya penanganan stunting dilakukan masing-masing lembaga.

Masuk dalam tahun politik, kondisi ini semakin didorong. Walau masalah stunting belum menjadi isu penting. "Sekarang Presiden sudah menginstruksikan semua pihak terkait harus berkoordinasi, karena semua pihak punya kaitan," kata tim pemenangan Jokowi- Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago kepada merdeka.com pekan lalu.

Mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya pemberian gizi cukup kepada keluarga penderita stunting. Memberikan makanan tambahan berupa biskuit jadi solusi. Biskuit kaya kalori dan vitamin dibagikan kepada ibu hamil, balita hingga anak usia sekolah dasar.

Pemerintah juga mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat (germas). Sosialisasi ini cukup masif dilakukan lewat berbagai saluran media. Fokus mengajak masyarakat memperhatikan keseimbangan gizi di setiap makanan dikonsumsi. Bila sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat konsumsi ikan, kini kampanye makan buah dan sayuran dilakukan Kementerian Kesehatan di bawah komando Nila Moeloek.

Irma menilai satu dari sekian banyak akar masalah stunting adalah pengetahuan minim masyarakat tentang gizi. Saat ini, masyarakat banyak konsumsi makanan rendah gizi. Penyebab salah satunya adalah makanan instan. Di antaranya junk food. Padahal di situ tak bergizi.

Kalah Daya Saing

Mayoritas masyarakat makan hanya untuk kenyang. Mengesampingkan nilai gizi demi terlihat eksis. Padahal ini sangat berbahaya. Stunting bukan lagi hanya menyerang masyarakat menengah ke bawah. Sebaiknya, mereka yang punya cukup uang pun bisa mengalami hal tersebut.

Lantas, pemerintah lewat lembaganya mulai berbenah. Badan Pengawan Obat dan Makanan (BPOM) misalnya, tengah mengumpulkan data makanan berdasarkan nilai gizi. Mulai dari makanan tidak sesuai rekomendasi, makanan mengandung bahan berbahaya, makanan tidak sehat dan sebagainya.

Contohnya merek dagang susu kental manis. Pertengahan tahun ini, BPOM menegaskan, merk dagang tersebut bukanlah susu kaya protein. Hanya produk kenal manis. Padahal selama ini masyarakat kadung menganggap susu kental manis sebagai produk lain dari susu. Produk itu lantas jadi konsumsi harian masyarakat menengah ke bawah. Sebab harganya relatif lebih terjangkau ketimbang produk susu bubuk atau susu murni. Padahal hanya kental manis hanya creamer dan gula. Bukan berbahan dasar susu.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut stunting mengakibatkan intelegensi anak berkurang. Sebab di masa emas perkembangan otak, balita kekurangan asupan gizi. Sehingga akan berdampak di masa depan. Utamanya menghadapi bonus demografi tahun 2015 nanti.

Dibutuhkan generasi cerdas dan memiliki kemampuan cukup demi bersaing di masa pasar nasional dan internasional. Bila generasi tidak disiapkan untuk ini, Indonesia malah mendapatkan bencana demografi. "Kalau ini tidak kita selesaikan maka kita akan kalah," ucap Irma.

Jangankan menuju tahun 2035, kata Irma, saat ini pun Indonesia kalah dengan Vietnam, China dan Filipina. Tiga negara itu menjadi pemasok tenaga kerja terbanyak ke Jepang. Bukan lagi pekerja kasar, melainkan pekerja dengan keahlian tenaga kesehatan.

Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Jepang, dia menceritakan, tenaga ahli Indonesia lebih unggul ketimbang negara asia lainnya. Hanya saja, tenaga ahli asal Indonesia kalah saing dalam bahasa. Sehingga ini menjadi catatan penting pemerintah.

Irma menjelaskan, saat ini Jepang tengah membutuhkan 500 ribu tenaga kerja ahli di bidang kesehatan. Indonesia ingin banyak warganya yang diterima bekerja di Jepang. Sebab, secara honor, perlindungan tenaga kerja di Jepang sangat baik.

Dalam laporan kinerja presiden tahun keempat, pemerintah berhasil menekan jumlah penderita stunting. Prevelensi stunting menurun dari 37,2 persen di tahun 2013, menjadi 30,8 persen pada Agustus 2018. Ini berkat intervensi gizi spesifik oleh lintas kementerian dan lembaga.

Perlu Peran Ibu

Masalah stunting merupakan salah satu kritik besar dari oposisi. Memasuki Pilpres, kritik ini lumayan deras. Mereka merasa pemerintah menurunkan jumlah penderita stunting belum maksimal. Seharusnya, pemerintah bisa mencapai ambang batas toleransi WHO.

Juru bicara Prabowo-Sandi, Irene menilai, masalah stunting di Indonesia ini justru berakar dari masalah kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat. Gangguan pertumbuhan serius ini bisa merusak masa depan anak penderita stunting. Lalu kemampuan kognitif tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah.

Bila masalah ini tidak segera diatasi, dia menyebut akan jadi lingkaran setan. Sebab Indonesia juga tengah dihadapkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suntainable Development Goals (SGDs). Sehingga harus kuat di segala aspek untuk mencapai tujuan itu.

"Di Indonesia 4,8 sampai 4,9 juta kelahiran baru setiap tahunnya. Dalam setiap tahun bayi yang baru lahir bisa mengisi satu negara singapura," kata Irene pekan lalu.

Data stunting ©2018 Merdeka.com

Untuk itu, dia berharap, jumlah kelahiran bayi berbanding lurus secara kualitas kesehatan dan kecerdasan. Maka untuk mewujudkan itu harus ada pemantauan mulai dari kehamilan ibu sampai masa tumbuh dan kembang anak. Kesehatan dan nutrisi jadi hal penting dalam hal ini.

Tugas para dokter dan tenaga kesehatan lainnya jadi sangat penting selama prose. Yakni memastikan perkembangan anak mulai dari berat badan dan tinggi badan demi menciptakan generasi emas.

Bila tidak segera dibenahi, kata Irene, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya tingkat intelegensi rendah pada seseorang akan berdampak pada mudahnya terserang penyakit. Lalu pemerintah memberikan asuransi kesehatan yang seharusnya tidak dialokasikan. Pendidikan gratis bagi anak-anak akan percuma bila anak kesulitan dalam belajar. Sampai akhirnya harus tinggal kelas.

Sebagai oposisi dan kubu penantang petahana, pihaknya punya tengah menggalakkan Gerakan Emas. Ini merupakan singkatan dari Gerakan Emak-emak dan Anak Minum Susu. Kubu Prabowo-Sandi baru saja merilis gerakan berfokus pada ibu dan anak. Terutama bagi ibu hamil dan anak setelah usia 6 bulan. Selain ASI eksklusif semester pertama, anak-anak juga diimbau minum susu formula untuk melengkapi kebutuhan nutrisi di masa emasnya.

"Kita pastikan kalau kebutuhan anak, karbohidrat, proteinnya dan sebagainya tercukupi. Lalu tambahan di susu juga ada kalsium, vitamin b dan sebagainya," kata Irene.

Gerakan Emas merupakan pembaruan dari Revolusi Putih kerap digaungkan Prabowo dan Partai Gerindra sejak 2006. Bahkan sampai membuat film berjudul Harimau Yang Lapar diperankan aktor sekaligus dalang, Sujiwo Tejo. Dalam gerakan ini mereka sengaja menambah peran ibu dalam mengentaskan kekurangan gizi di Tanah Air. Sebab peran itu dirasa sebagai kunci tentang kondisi sang anak.

Menurut Irene, ibu hamil rentan mengalami anemia mikrositik hipokrom. Yakni anemia dengan difisiensi zat besi atau anemia karena kekurangan zat besi dan thalasemia minor. Padahal ini penting untuk perkembangan organ, sel otak dan lainnya.

Penanganan ini pun tidak bisa dilakukan sendiri. Harus merangkul banyak pihak terkait. Lewat Gerakan Emas, kubu penantang petahana ingin mengajak Puskesmas dan klinik melakukan hal serupa. Misalnya kepada ibu hamil, dianjurkan melakukan pemeriksaan minimal 8 kali selama masa kehamilan.

Angka kelahiran bayi yang tinggi mendorong pihaknya kembali menggerakkan program Keluarga Berencana (KB). Sebab, kelahiran anak bukan sebatas melahirkan dan membesarkan saja. Tetapi ada tanggung jawab moral untuk menjadikan anak menjadi baik.

"Jadi lebih fokus ke preventif, gimana caranya kita untuk memutus tali lingkaran setan (masalah stunting) ini," kata perempuan berprofesi seorang dokter itu.

Meski begitu, Irene mengapresiasi pemerintah telah melakukan pelbagai upaya untuk menangani masalah stunting. Program pemenuhan gizi sudah dilakukan. Hanya saja, perlu juga disiapkan alternatif pendidikan dan lapangan kerja bagi penderita stunting.

Baiknya, anak dengan intelegensi rendah tidak dipaksakan mengikuti program pendidikan umum. Melainkan diarahkan kepada berbagai pelatihan tertentu agar tetap bisa bersaing.

Untuk mewujudkan itu maka diperlukan kerja sama dari lintas sektor. Pun dengan potensi daerah. Kerja sama dengan semua jabatan pemerintah, dari lurah, camat, hingga pemerintah pusat sangat diperlukan.

Sebab menurutnya, masalah stunting adalah masalah ekonomi dan kesejahteraan. Sehingga dalam menyelesaikannya, harus dilakukan secara beriringan. "Jadi enggak bisa diselesaikan dengan cara gali lubang tutup lubang. Butuh kerja sama semua pihak," ungkap Irene. (mdk/ang)