Agar rumah menjadi lokomotif ekonomi negara

Merdeka.com - Rumah, tak diragukan lagi, memiliki peran penting dalam berbagai lapisan kehidupan. Rumah adalah hunian tempat membina keluarga dan membentuk generasi masa depan berkualitas.

Rumah pula menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran satu bangsa. Semua negara maju dinilai mampu memenuhi kebutuhan warganya akan hunian layak.

Rumah juga menjadi lokomotif perekonomian negara. Berkembangnya bisnis perumahan menjadi stimulus bagi 170 sektor industri lain.

Lalu, bagaimana perkembangan perumahan di Indonesia?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, backlog atau kurang pasok perumahan di Tanah Air mencapai 11,4 juta unit pada 2015. Turun sebanyak 2,1 juta ketimbang lima tahun sebelumnya yang sebesar 13,5 juta unit.

Sebesar 33 persen backlog tersebar di 40 persen penduduk termiskin. Kemudian 60 persen terdapat di 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan menengah. Lalu, tujuh persen sisanya ada di 20 persen masyarakat kelas atas.

"Selain masalah kuantitas ada juga masalah kualitas, bahwa negara kita ada 3,4 juta rumah tidak layak huni," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, saat di Bursa Efek Indonesia, pekan lalu.

Di sisi lain, kebutuhan rumah lantaran pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi mencapai 3,2 juta unit per tahun.

Berdasarkan pengalaman sepanjang 2010-2015, pemerintah hanya sanggup membangun rumah sekitar 425 unit per tahun. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemerintah membutuhkan waktu sekitar 27 tahun untuk menghilangkan sisa backlog 11,4 juta rumah.

"Maka, setelah Jokowi dan Jusuf Kalla memegang pemerintahan, target 1 juta rumah per tahun kembali dihidupkan. Jika tak ada terobosan itu, backlog akan terus meningkat."

Jika pembangunan satu juta rumah terpenuhi setiap tahun. Maka backlog perumahan diperkirakan menurun hingga mencapai 6,8 juta unit hingga akhir periode kabinet kerja, 2019.

"Tantangan untuk kami membangun perumahan sangat luar biasa besar."

Dari sisi permintaan, pemerintah berhadapan dengan daya beli masyarakat yang rendah. Untuk mengatasi itu, pemerintah kemudian memutuskan membangun rumah sosial untuk 10 persen masyarakat termiskin

"Kami juga bangun Rusunawa buat mereka tak mampu beli rumah."

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disediakan kredit pemilikan rumah dengan bunga hanya 5 persen hingga 20 tahun. Kemudian ada bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta per unit dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah.

Dari sisi pasokan, pemerintah juga menemukan ketidakmampuan pengembang memenuhi kebutuhan perumahan. Terutama untuk hunian subsidi.

Makanya, pemerintah membuat regulasi mewajibkan pengembang membangun hunian berimbang. Intinya, pengembang yang mendirikan satu rumah mewah harus juga membuat dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana.

Sebagai stimulus, pemerintah membantu pendanaan pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas umum sebesar Rp 6,2 juta per unit.

Sayang, berbagai terobosan skema pendanaan belum juga mengakselerasi pasokan hunian. Sepanjang tahun ini, pembangunan rumah baru sekitar 400 ribu unit.

Menurut Maurin, pengembang masih menghadapi banyak hambatan. Semisal, harga tanah dan material serta perizinan.

"Masalah perizinan luar biasa banyak. Sebanyak 33 perizinan dan waktu mengurus 760-981 hari, biaya besar banyak dan tak pasti."

Terkait perizinan, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Substansinya, pemangkasan 33 perizinan menjadi 11 perizinan. Dengan pemangkasan ini, waktu pengurusan yang rata-rata mencapai 769-981 menjadi 44 hari dan biaya pengurusan perizinan berkurang hingga 70 persen.

Agussurja Widjadja, Direktur Senior PT Ciputra Residence, berharap kebijakan tersebut bisa mendorong akselerasi perizinan pembangunan hunian di daerah. Meskipun, saat ini, pengembang kota mandiri Citra Raya di Tangerang tersebut tak menemui kesulitan dalam mengurus perizinan di pemerintah daerah.

"Apalagi untuk proyek besar lebih mudah lagi," katanya saat ditemui di Tangerang, kemarin. "Karena penyusunan masterplan-nya sekaligus dan kemudian pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan per cluster."

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku bisa menyelesaikan proses perizinan perumahan dalam satu bulan. Dia menghilangkan sejumlah perizinan yang dinilai kontraproduktif. Diantaranya izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO).

"Yang susah ini izin Amdal, saya sudah tiga kali mengajukan penyederhanaan ke pemerintah pusat," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, pertengahan September lalu.

Selain itu, Risma menjalankan proses perizinan secara elektronik. Di sisi lain, dia juga menanggung biaya pembangunan infrastruktur penunjang perumahan.

"Makanya, kami tak ingin BPHTB diturunkan, karena itu untuk modal kami bangun infrastruktur, seperti jalan,” katanya. “Sebab kalau terjadi perselisihan lahan dengan warga, itu kami pasti yang menang. Beda kalau pengembang yang berhadapan." (mdk/yud)