Aturan janggal bikin kesal

Merdeka.com - Adela Amanda Nirmala masih gundah. Rasa kesal belum sirna dari hatinya. Namun apa daya, dia gagal berlaga lantaran terganjal aturan diduga diutak-atik.

Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat XIX/2016 baru saja berakhir, meninggalkan kesan baik dan buruk. Namun, beberapa kejadian mencoreng ajang kompetisi itu. Penerapan aturan ganjil, wasit tidak netral, serta baku hantam di arena oleh sesama atlet, hingga melibatkan penonton dan aparat beberapa kali terjadi.

Adela saat itu sudah bersiap unjuk gigi di Kolam Renang FPOK Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung. Dia akan berlaga dalam cabang renang indah kelas solo technical routin putri. Dia pun sudah melakukan pemanasan di arena. Alangkah terkejutnya lantaran tiba-tiba panitia mengumumkan dia tak bisa bertanding karena usianya melewati batas. Sontak peraih emas pada PON 2008 di Kalimantan Timur itu lemas.

"Akhirnya saya WO (walk out) dari arena," kata Adela kepada merdeka.com, Selasa (27/9) lalu.

Suasana di kolam renang itu langsung tegang. Protes pun dilayangkan. Karena merasa tak mendapat jalan keluar, beberapa sejawatnya hendak berlaga juga harus rela gugur sebelum bertanding.

Empat tahun Adela susah payah berlatih buat berlaga di PON tahun ini. Atlet andalan DKI Jakarta masih belum terima dengan keputusan panitia pelaksana mendepaknya dari gelanggang renang indah. Kecurigaan lantas timbul di benak Adela. Dia merasa aturan itu tak beres. Penyebabnya adalah usianya dianggap melebihi batas maksimal.

Aturan tercantum di dalam buku panduan peraturan (Technical Handbook/THB). Mereka membatasi 26 tahun. Namun umur Adela lebih dua tahun. Dia berkeras hanya mengacu pada peraturan KONI Pusat tentang pembatasan usia, yakni 28 tahun, buat berlaga di PON.

Awalnya, dia mendengar tidak bisa bertanding lantaran ada rombongannya tidak mengikuti taklimat teknik. Menurut dia, dalam pertemuan itu ada pengambilan suara buat memutuskan apakah Adela bisa berlaga atau tidak.

"Sampai akhirnya keputusannya saya tidak bisa turun," ucap Adela.

Dia mengakui jauh hari sudah mendengar soal aturan janggal itu. Hanya saja, menurut Adela sang pelatih memintanya tak perlu merisaukan hal itu. Dia diminta fokus berlatih buat menyabet emas pada PON Jabar ini.

Tim DKI Jakarta akhirnya menggugat aturan itu kepada Panitia Besar PON selaku penyelenggara. Mereka juga mengadu ke Federasi Renang Internasional (FINA). Wakil Juru Bicara PB PON, Rudi Gandakusumah mengatakan, mereka selaku penyelenggara hanya berpegang pada THB sudah disepakati melalui Technical Delegate.

"Itu sudah disepakati yang dikemas dalam THB. Itu sudah jadi pedoman bersama dalam renang indah. Data yang ada seperti itu. Kita ada dokumen, jadi jangan takut," kata Rudi saat dikonfirmasi.

Cabang renang indah akhirnya dikuasai atlet Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Jabar hanya menyabet perunggu.

Aturan dalam kasus renang itu bukan satu-satunya dipersoalkan. Tudingan rekayasa buat menguntungkan tuan rumah juga diutarakan Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata.

Alex tidak terima dengan aturan memberikan kemudahan kepada kontestan dadakan (wildcard) dijatah buat kontingen Jabar di cabang olahraga itu. Sebab dalam THB olahraga berkuda, Jabar mendapat jatah dua atlet wildcard langsung lolos ke babak final di setiap kelasnya, tanpa perlu repot-repot melalui penyisihan.

Cabang judo juga bermasalah. Protes keras dilayangkan tim Jawa Timur kepada panitia pelaksana. Jatim menuntut tiga medali emas bagi tuan rumah digugurkan. Tiga kelas itu adalah kata 70 kilogram putri, serta nage no kata beregu putra dan putri. Mereka menganggap wasit sengaja memberi kemenangan buat tuan rumah. Keputusan wasit di tiga kelas itu dianggap merugikan mereka. Bahkan, beberapa kontingen lain juga sempat tersulut dan hendak memboikot.

Ketua Dewan Hakim PON Jabar, M. Riyanto, menolak tuduhan banyak rekayasa di pesta olahraga nasional kali ini. Dia hanya membandingkan dari jumlah gugatan saat PON Riau, yakni 42. Tahun ini hanya ada sembilan. Yaitu dari cabang gantole, karate (2), wushu, hoki, judo, renang indah, dan terbang layang (2).

"Tapi untuk yang renang indah itu resmi dicabut," kata Riyanto.

Sebelum masuk tingkat banding, kata Riyanto, banyak sengketa pertandingan diselesaikan usai laga itu berakhir. Dewan hakim menurut dia memberikan opsi mediasi. "Barulah ketika tingkat pertama tidak selesai, gugatan akan masuk ke dewan hakim." Sengketa masuk dewan hakim itulah kemudian menjadi jalan terakhir ditempuh atas protes dilayangkan, selama atlet itu bertanding di ajang PON.

Ketua PB PON Jabar, Ahmad Heryawan, juga menolak ajang kompetisi itu carut-marut. Menurut dia, informasi beredar cepat di dunia maya soal kisruh dan keributan banyak tidak sesuai fakta.

"Dalam merekonstruksi fakta untuk dikonsumsi khalayak umum, harus berimbang dengan verifikasi yang tidak cukup sekali saja," kata Aher, sapaan akrabnya.