'Bakal berjalan mulus, banyak swasta tertarik mendaftar'

Merdeka.com - April lalu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Satuan tugas Indonesia Terang atau Satgas PIT. Said Didu, kala itu Staf Khusus Menteri ESDM, didapuk menjadi ketua.

Satgas tersebut bertugas mengkoordinasikan program kelistrikan di daerah terpencil di Tanah Air. Said pun berkeliling ke pelosok Indonesia bersama Penggerak Energi Tanah Air (PETA). Yaitu, unit ad-hoc bentukan Menteri ESDM Sudirman Sadi berisi relawan bertugas

melistriki daerah terpencil di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergantian menteri. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman merangkap Pelaksana tugas Menteri ESDM, membubarkan semua unit ad-hoc di kementerian energi dengan alasan perampingan, pada 23 Agustus 2016. Termasuk, didalamnya, PETA dan Satgas PIT.

Kini PETA diambil alih oleh Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Relawan PETA masih bertugas di daerah.

Sedangkan, PIT terus berjalan meski satgasnya sudah dibubarkan. Ada sebanyak 2519 desa yang menjadi target untuk dilistriki. Tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Lalu apa saja sudah dijalankan Satgas PIT sebelum dibubarkan. Berikut wawancara dengan Said Didu, di Jakarta, Senin (5/12):

Berapa lama Satgas PIT berjalan?

Intensifnya tiga bulan.

Sudah mengecek kondisi di daerah?

Sudah. Data per daerah, data per rumah di tiga provinsi itu sudah ada. Berapa per watt dibutuhkan, siapa namanya itu sudah ada.

Ada kendala?

Nggak ada. Menurut saya semua ini sudah siap. Anggarannya sudah siap, timnya sudah siap kemudian lembaganya sudah siap. Hanya Satgasnya tidak dilanjutkan saja oleh menteri yang sekarang.

Sebenarnya hampir semua pengambil kebijakan menyatakan bahwa konsep ini bagus. Malah saat itu sudah disiapkan dananya dari Ketahanan energi. Satgas PIT diperkirakan menjadi Badan layanan umum (BLU). Saat itu sebenarnya sudah dirapatkan di Menko perekonomian, sudah dijadwalkan.

Bagaimana jadwalnya?

BLU-nya itu harus selesai sekitar Desember. Sehingga BLU sudah jalan 2017.

Pemda sudah oke semua, malah Pemda Maluku itu sudah menyiapkan kantor di sana secara gratis, tapi menjadi bubar sekarang.

Lalu perkembangan PIT bagaimana?

Saya mendengar itu dimasukkan ke Ditjen EBTKE. Tapi saya tidak tau bagaimana itu terlaksana karena ini kan terkait Pemda. Itulah kenapa dulu itu dibentuk Satgas PIT yang lintas sektoral, organisasi, atau pemerintahan. Pembentukan satgas PIT untuk mempermudah, tidak ada honor, tidak ada apa-apa.

Apa program PIT ini bisa berjalan?

Saya lihat ini program yang sangat bagus dan bisa jalan. Ada lima indikator untuk saya menilai sebuah kebijakan itu bisa jalan.

Apa saja?

Ada landasan hukumnya. Secara birokrasi bisa dikerjakan, workable. Secara politik dapat diterima. Kemudian, sangat bermanfaat bagi masyarakat, layak secara ekonomi.

Bagaimana pendanaannya?

Campuran. APBN dan swasta. APBN hanya untuk subsidi dan dana pengelolaan lembaga. Kalau BLU-nya sudah jadi. mungkin nggak ada dana APBN. BLU bisa mencari keuntungan sendiri.

Swasta sudah banyak sekali yang mendaftar mau ikut. Pemda juga mau ikut. Rencananya kan nanti akan dilelang. Saya lihat ini jalan nggak ada kendala apa-apa. Bakal mulus.